Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000

Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000 (bahasa Inggris:Freedom of Information Act 2000) adalah sebuah Undang-Undang dalam Parlemen Britania Raya yang memberikan "hak akses" masyarakat kepada informasi yang dipegang oleh otoritas publik. UU tersebut adalah penerapan dari legislasi kebebasan informasi di Britania Raya pada tingkat nasional. UU tersebut mengimplementasikan sebuah komitmen manifesto dari Partai Buruh dalam pemilihan umum tahun 1997, yang dikembangkan oleh Dr David Clark sebagai sebuah Kertas Putih tahun 1997. Versi terakhir dari UU tersebut diyakini berasal dari proporsal tersebut meskipun Partai Buruh berada dalam oposisi. Tujuan bulat dari UU tersebut diberlakukan pada 1 Januari 2005.

UU tersebut adalah tanggung jawab dari Lord Chancellor's Department (sekarang berganti nama menjadi Kementerian Keadilan). UU tersebut kemudian berujung pada penggantian nama Komisioner Perlindungan Data (sejalan dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Data), yang sekarang dikenal sebagai Komisioner Informasi. Jawatan Komisioner Informasi menaungi operasi dari UU tersebut.

Hukum kebebasan informasi kedua yang ada di Inggris, Undang-Undang Kebeasan Informasi (Skotlandia) 2002 (asp 13), disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada tahun 2002, agar badan-badan masyarakat yang lebih bernaung di bawah naungan parlemen Holyrood, ketimbang Westminster, memiliki yurisdiksi, Untuk lembaga-lembaga tersebut, UU tersebut memenuhi keperluan yang sama dengan UU tahun 2000.

Sekitar 120,000 permintaan dibuat setiap tahun.^[1] Para warga negara swasta meliputi 60% diantaranya, dengan kepentingan bisnis dan jurnalis masing-masing meliputi 20% dan 10%.^[1] Permintaan junalis lebih sering ketimbang permintaan bisnis dan individual. UU tersebut berbiaya £35.5 juta pada tahun 2005.^[2]