Teritori Papua

Nugini Britania
(1884–1906)Teritori Papua
(1906–1975)

1883–1975

Bendera
(1906–1971)

Lambang
(1906–1971)

Teritori Papua

Queensland (menganeksasi Papua pada tahun 1883)

Wilayah jajahan Britania Raya lainnya

Status

Ketergantungan Queensland (1883–1884)
Protektorat Britania Raya (1884–1888)
Koloni kerajaan Britania Raya (1888–1902)
Wilayah luar Australia (1902–1975)

Ibu kota

Port Moresby

Bahasa umum

Inggris (resmi), Tok Pisin, Hiri Motu (Basantara asli), banyak Rumpun bahasa Austronesia, Bahasa Papua

Monarki

• 1883–1901

Queen Victoria

• 1952–1975

Elizabeth II

Letnan Gubernur

• 1884–1885

Peter Scratchley

• 1908–1940

Hubert Murray

• 1945–1949

Jack Keith Murray

Legislatif

Dewan legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat

Sejarah

• Aneksasi oleh Queensland

1883

• Kolonisasi

6 November 1884

• Bersatu dengan Nugini

1975^[1]

Mata uang

Pound Australia

Didahului oleh

Digantikan oleh

Koloni Queensland

1949: Teritori Papua dan Nugini
1975: Papua Nugini

Teritori Papua adalah jajahan Australia secara de facto yang terdiri dari bagian selatan pulau Nugini, eksis dari tahun 1902 hingga tahun 1949. Pulau ini sebelumnya diperintah dari London sebagai Nugini Britania dan tetap sebagai jajahan Britania secara de jure^{[butuh rujukan]} hingga tahun 1975 ketika Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia. Teritori ini kini membentuk bagian selatan Papua Nugini, dan merupakan setengah dari negara itu.

Daftar pustaka

Colonial Intrusion, Papua New Guinea Centennial Committee, Port Moresby 1984, ISBN 9980-84-009-9

Referensi

↑ As to the Territory of Papua having continued to have a legal existence as a distinct territory, separate and distinct from the Territory of New Guinea, note the following Recital to the Papua New Guinea Independence Act, 1975 "WHEREAS the Papua and New Guinea Act 1949 provided for the administration of the Territory of Papua and the Territory of New Guinea by Australia in an administrative union, by the name of the Territory of Papua and New Guinea, whilst maintaining the identity and status of the Territory of New Guinea as a Trust Territory and the identity and status of the Territory of Papua as a Possession of the Crown".