Dakwaan

Dakwaan merupakan sebuah pernyataan resmi dari seorang otoritas penuntut bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu pidana.^[1] Pada yurisdiksi yang menggunakan konsep kejahatan berat, maka pidana ini yang merupakan pelanggaran kriminal paling serius, sedangkan bagi yang tidak menggunakan konsep ini maka, yurisdiksi ini akan menggunakan istilah pelanggaran dapat didakwa.

Dakwaan berdasarkan negara

India

Hukum yang mengatur hukum kriminal di India adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana India, 1860 (IPC) dan Kode Hukum Pidana 1974 (CrPC). Dibawah Kitab Undang-undang Hukum Pidana India, ada dua pelanggaran, yaitu pelanggaran yang bisa dibuktikan dan pelanggaran yang tidak bisa dibuktikan.^[2]

Indonesia

Surat dakwaan

Dalam hukum acara pidana Indonesia, dakwaan dituangkan dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum.^[3]^{: Pasal 65 huruf d} Bila hasil penyidikan dapat dituntut, surat dakwaan dibuat paling lama tujuh hari, dan perkara dilimpahkan ke pengadilan beserta surat dakwaan paling lama 14 hari.^[3]^{: Pasal 70 dan Pasal 75 ayat (1)}

Surat dakwaan memuat tanggal penandatanganan dan identitas tersangka, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Surat itu juga memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.^[3]^{: Pasal 75 ayat (2)} Surat dakwaan yang tidak memuat uraian tersebut batal demi hukum, tetapi hakim memberi satu kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya.^[3]^{: Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4)} Penuntut umum juga dapat menyempurnakan surat dakwaan satu kali, paling lambat tujuh hari sebelum sidang.^[3]^{: Pasal 76}

Di sidang, surat dakwaan dibacakan, dan penuntut umum wajib memberi penjelasan bila terdakwa tidak mengerti dakwaannya.^[3]^{: Pasal 204 ayat (3) dan ayat (4)} Keberatan dapat diajukan dengan alasan dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.^[3]^{: Pasal 206 ayat (1)} Dalam acara pemeriksaan singkat tidak dipakai surat dakwaan, dan penuntut umum hanya mencantumkan pasal yang dilanggar.^[3]^{: Pasal 257 ayat (4)} Surat dakwaan terhadap korporasi memuat juga identitas penanggung jawab korporasi yang mewakilinya.^[3]^{: Pasal 329}