 | Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. Silakan mengembangkan artikel ini dengan menambahkan pranala yang relevan ke konteks pada teks yang sudah ada. (Desember 2022) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
 | Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (April 2013) |
Sensor internet di Tiongkok dijalankan melalui berbagai undang-undang dan peraturan administrasi Tiongkok. Sesuai dengan undang-undang, lebih dari enam puluh peraturan Internet telah dilakukan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang telah dilaksanakan oleh cabang provinsi negara milik ISP, perusahaan, dan organisasi. Aparat menanggap represi Internet RRT dianggap lebih luas dan lebih maju daripada di negara lain di dunia. Para pejabat pemerintah tidak hanya memblokir konten situs web tetapi juga memonitor akses Internet individu.
Amnesty International mencatat bahwa Tiongkok "memiliki jumlah terbesar yang pernah dicatat wartawan dipenjarakan dan cyber-pembangkang di dunia." Tindak pidana yang mereka dituduh termasuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok di luar negeri, menandatangani petisi online, dan menyerukan reformasi dan mengakhiri korupsi. Eskalasi upaya pemerintah untuk menetralisir pendapat online kritis muncul setelah serangkaian besar gerakan anti-Jepang, anti-polusi, anti-korupsi protes, dan kerusuhan etnis, banyak yang terorganisasi atau dipublikasikan menggunakan jasa instant messaging, ruang chat, dan pesan teks. Jumlah dari polisi Internet dikabarkan di lebih dari 30.000.
Lihat pula
