Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) (dan perubahannya)[1] Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020[2] Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023[3] Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020[4] Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021[5]
Susunan organisasi
Sekretaris Jenderal	Indra Iskandar[6]
Pusat di bawah Setjen (Eselon I)	Deputi Bidang Persidangan Deputi Bidang Administrasi Badan Keahlian Inspektorat Utama
Pusat di bawah Setjen (Eselon II)	Biro Persidangan I & II Biro Hukum & Pengaduan Masyarakat Biro Protokol dan Humas Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Kepegawaian dan Organisasi Biro Pengelolaan Bangunan & RJA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusat Teknologi Informasi
Kantor pusat
Gedung Nusantara I Kompleks Gedung MPR/DPR RI Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, 10270
Situs web
Situs Resmi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Setjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.^[6]

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.^[2] Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.^[6]

Dasar Hukum

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) (dan perubahannya)^[1]
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia^[2]
• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI^[3]
• Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib^[4]
• Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023)^[5]

Tugas dan Fungsi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian, antara lain :^[6]

• koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
• koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
• perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
• perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
• perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
• perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
• perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
• pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
• pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Struktur Organisasi

Rumpun Badan Birokrasi (Sekretariat Jenderal)

Rumpun birokrasi merupakan sistem pendukung (*supporting system*) teknokratis non-politik yang diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan profesional, dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris Jenderal. Struktur rumpun birokrasi ini diadaptasi dari versi terdahulu artikel Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dibuat oleh kontributor yang sama, dengan penyesuaian regulasi terbaru.^[7] Berikut adalah rincian struktur rumpun birokrasi:

Rincian lebih lengkap mengenai struktur, tugas, dan fungsi organisasi Setjen DPR RI diatur di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen DPR RI) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023.^[5]

Referensi

Pranala luar

• Situs web resmi

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum