Raja dalam Parlemen (atau Ratu dalam Parlemen saat masa pemerintahan penguasa perempuan), terkadang disebut sebagai Mahkota dalam Parlemen, atau lebih lengkapnya disebut Raja/Ratu dalam Parlemen di bawah naungan Allah di Britania Raya,[1][2][3] adalah sebuah istilah teknis dari hukum konstitusional dalam kerajaan-kerajaan Persemakmuran yang merujuk kepada Mahkota dalam peran legislatif, bertindak atas nasihat dan perhatian dari parlemen (termasuk dewan rendah dan dewan tinggi bila parlemen adalah bikameral). Undang-undang (UU) yang disahkan oleh dewan-dewan dikirim ke penguasa berdaulat, atau gubernur jenderal, gubernur letnan, atau gubernur sebagai perwakilannya, untuk Royal Assent, yang sesekali diberi hak untuk membuat UU dalam hukum; UU utama dari legislasi tersebut dikenal sebagai UU Parlemen. UU juga disediakan untuk legislasi sekunder, yang dapat dibuat oleh Mahkota, subjek dari persetujuan sederhana, atau kurangnya ketidaksetujuan dari parlemen.
Referensi
- ↑ Letter from Geoff Southall and Michael Clark, The Democratic Party Limited Diarsipkan Juli 22, 2016, di Wayback Machine
- ↑ "Cofe.anglican.org". Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-10. Diakses tanggal 2017-04-04.
- ↑ House of Lords Hansard 5 March 2008 publications.parliament.uk