Presidium Parlemen Yunani

Yunani
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Yunani
Undang-Undang Dasar Sejarah Undang-Undang Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala negara Presiden (daftar): Konstantinos Tasoulas Departemen Kepresidenan Pemerintah Perdana Menteri (daftar): Kyriakos Mitsotakis Kabinet: Kyr. Mitsotakis II
Legislatif Ketua: Nikitas Kaklamanis Presidium Konferensi Presiden Komite Parlemen Daerah pemilihan Pembagian
Yudikatif Mahkamah Agung Mahkamah Khusus Mahkamah Perdata dan Pidana Mahkamah Tata Usaha Negara Mahkamah Pemeriksa Keuangan
Pembagian administratif Region Munisipalitas
Pemilihan umum Partai politik Pemilihan umum terakhir: Parlemen: 2019 2023 (Mei) 2023 (Juni) Daerah: 2014 2019 2023 Eropa: 2014 2019 2024 Referendum: 1973 1974 2015
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri Luar Negeri: Giorgos Gerapetritis Daftar perwakilan diplomatik Yunani Daftar perwakilan diplomatik di Yunani KYSEA Hubungan Internasional Paspor Persyaratan visa Politik di Uni Eropa
Negara lainnya Atlas
l b s

Presidium Parlemen adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Parlemen Yunani untuk menangani urusan dari Parlemen. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 65 Undang-Undang Dasar Yunani.

Susunan

Presidium Parlemen terdiri dari:

• Ketua Parlemen Yunani
• Tujuh Wakil Ketua
• Tiga Dekan
• Enam Sekretaris

Wakil Ketua keempat, satu dekan, dan satu sekretaris wajib berasal dari partai oposisi utama, dan Wakil Ketua kelima dan satu sekretaris berasal partai oposisi kedua dalam Parlemen, dan Wakil Ketua keenam berasal dari partai oposisi ketiga dalam Parlemen, dan Wakil Ketua ketujuh berasal dari partai oposisi keempat dalam Parlemen. Anggota Presidium, yang juga adalah anggota Parlemen, tidak dapat menjadi anggota Kabinet atau Wakil Menteri.

Peran

Ketua Parlemen menangani urusan Parlemen, menjadi perwakilan dari Parlemen, bertanggung jawab atas penegakan tindakan disipliner terhadap anggota parlemen, dan umumnya adalah kepala semua dari semua bagian di dalam Parlemen dan memiliki semua tanggung jawab yang diberikan kepada Ketua Parlemen oleh Undang-Undang Dasar, Tata Tertib, atau yang bersumber dari prinsip independensi Parlemen. Dengan kata lain, Ketua Parlemen memiliki keputusan akhir tentang semua hal yang menyangkut kerja internal Parlemen.

Ketua Parlemen berada di urutan ketiga dalam Urutan Prioritas Negara, setelah Presiden dan Perdana Menteri. Selain itu, Ketua Parlemen dapat menjadi pelaksana tugas Presiden ketika Presiden berada di luar negeri untuk jangka waktu yang lama, meninggal dunia, mengundurkan diri, digulingkan, atau berhalangan dalam menjalankan tugasnya untuk alasan apapun.