Selasa, 27 Oktober 2026
23:57 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung

Politisasi sains

Bagikan:

Politisasi ilmu pengetahuan untuk keuntungan politik terjadi ketika pemerintah, bisnis, atau kelompok advokasi menggunakan tekanan hukum atau ekonomi untuk memengaruhi temuan, penyebarluasan, pelaporan atau penafsiran suatu penelitian ilmiah. Politisasi sains juga dapat berdampak negatif terhadap kebebasan akademik dan ilmiah, dan akibatnya dianggap tabu untuk mencampurkan politik dengan sains. Berbagai kelompok telah melakukan berbagai kampanye untuk mempromosikan kepentingan mereka yang bertentangan dengan konsensus ilmiah, dalam upaya untuk memanipulasi kebijakan publik.[1][2][3]

Banyak faktor yang dapat berperan dalam politisasi ilmu pengetahuan. Misalnya anti-intelektualisme populis dan ancaman yang dirasakan terhadap keyakinan agama hingga subjektivisme postmodernis, ketakutan akan kepentingan bisnis, bias ideologis akademis institusional, atau bias yang berpotensi implisit di antara para peneliti ilmiah.[4]

Politisasi terjadi ketika informasi ilmiah disajikan dengan penekanan pada ketidakpastian terkait dengan interpretasi bukti ilmiah. Penekanannya memanfaatkan kurangnya konsensus, yang memengaruhi bagaimana sebuah penelitian dipahami. Taktik-taktik seperti mengalihkan pembicaraan, menolak fakta, dan memanfaatkan keraguan konsensus ilmiah telah digunakan untuk mendapatkan lebih banyak perhatian kepada pendapat yang tidak sesuai bukti ilmiah. "Merchants of Doubt", kelompok kepentingan berbasis ideologis yang mengklaim keahlian dalam isu-isu ilmiah, telah menjalankan "kampanye disinformasi" yang sukses di mana mereka menyoroti ketidakpastian yang melekat pada sains untuk meragukan isu-isu ilmiah seperti perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, meskipun komunitas ilmiah telah mencapai konsensus virtual bahwa manusia berperan dalam perubahan iklim.[5]

Referensi

  1. ↑ "Evolution or design debate heats up" (PDF). Diarsipkan dari asli tanggal 2011-03-11. Diakses tanggal 2021-10-14.
  2. ↑ "Some bills seek to discredit evolution by emphasizing so-called "flaws" in the theory of evolution or "disagreements" within the scientific community. Others insist that teachers have absolute freedom within their classrooms and cannot be disciplined for teaching non-scientific "alternatives" to evolution. A number of bills require that students be taught to "critically analyze" evolution or to understand "the controversy." But there is no significant controversy within the scientific community about the validity of the theory of evolution. The current controversy surrounding the teaching of evolution is not a scientific one." "AAAS Statement on the Teaching of Evolution" (PDF). American Association for the Advancement of Science. 16 Februari 2006. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 4 Februari 2012.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. ↑ Intelligent Judging – Evolution in the Classroom and the Courtroom George J. Annas, New England Journal of Medicine, Volume 354:2277–81 May 25, 2006
  4. ↑ Goldberg, Jeanne (2017). "The Politicization of Scientific Issues: Looking through Galileo's Lens or through the Imaginary Looking Glass". Skeptical Inquirer. 41 (5): 34–39. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-08-16. Diakses tanggal 16 Agustus 2018.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. ↑ van der Linden, Sander; Leiserowitz, Anthony; Rosenthal, Seth; Maibach, Edward (2017). "Inoculating the Public against Misinformation about Climate Change". Global Challenges. 1 (2): 1. doi:10.1002/gch2.201600008. PMC 6607159. PMID 31565263.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: DOI bebas tanpa ditandai (link)

Bacaan lebih lanjut

Pranala luar


Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Ikon rintisan

Artikel bertopik ilmu pengetahuan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan