Politik di Polandia

Polandia

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Polandia
Pemerintahan Undang-Undang Dasar Polandia Hukum Hak asasi manusia
Legislatif Parlemen Polandia parlemen saat ini Sejm Ketua Szymon Hołownia (PL2050) Wakil Ketua Senat Ketua Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) Wakil Ketua
Eksekutif Presiden Polandia Andrzej Duda (I) Perdana Menteri Polandia Donald Tusk (PO) Kabinet Kementerian
Yudikatif Mahkamah Agung Polandia Presiden Małgorzata Manowska Mahkamah Konstitusi Presiden Julia Przyłębska Mahkamah Administrasi Pengadilan Negara
Pemilihan umum Presiden Parlemen Daerah Referendum
Partai politik Partai mayoritas Hukum dan Keadilan Mimbar Kewarganegaraan Partai lainnya
Pembagian administratif Provinsi Powiat Gmina Kota
Hubungan luar negeri Duta besar
Topik terkait Ekonomi Sejarah (politik) Angkata Bersenjata
PortalPolandia Negara lainnya Atlas
l b s

Dalam Politik Polandia, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan dan parlemen. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berdiri sendiri.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah, yang terdiri atas dewan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Anggotanya biasanya dipilih dari koalisi mayoritas di Sejm. Pemerintah secara resmi diumumkan oleh presiden, dan harus melewati mosi kepercayaan di Sejm dalam waktu dua minggu.

Kekuasaan Legislatif dilaksanakan oleh pemerintah dan dua lembaga parlemen, Sejm dan Senat. Anggota parlemen dipilih dari perwakilan partai, dengan syarat bahwa partai minoritas-non-etnis harus mendapatkan setidaknya 5% suara nasional untuk memasuki Sejm. Saat ini ada empat partai di parlemen. Pemilihan umum parlemen dilakukan setiap empat tahun.

Presiden, sebagai kepala negara, adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Pemilihan presiden didelenggarakan 5 tahun sekali.

Sistem politik Polandia ditegaskan dalam Konstitusi Polandia, yang juga menjamin kebebasan individu.

Kekuasaan Kehakiman memainkan peran kecil dalam politik Polandia. Terpisah dari Pengadilan Konstitusi, yang dapat membatalkan hukum yang melanggar kebebasan yang dijamin dalam konstitusi.