Pokja Papua

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Pokja Papua" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Pokja Papua" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR

Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua, atau disingkat Pokja Papua, adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan untuk tujuan mendorong perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat Papua. Secara resmi, Pokja Papua didirikan pada 25 November 2002, yang bertepatan dengan tahun ke-2 Undang-undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Saat ini, Pokja Papua beranggotakan sebelas individu.

Hasil Program Pokja Papua

Hasil program Pokja Papua dikelompokkan menjadi tiga keluaran utama, yaitu:

1. Adanya advokasi kebijakan yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang demokratis di Papua.
2. Adanya inisiatif dan dorongan perwujudan supremasi hukum yang berkeadilan, termasuk jaminan dan pemenuhan hak asasi dan kebebasan dasar di Papua.
3. Meningkatnya kapabilitas, akuntabilitas dan efektivitas perkumpulan ini untuk menopang semua aktivitas yang telah direncanakan.

Profil Inisiator Pokja Papua

A. Patra M. Zen

A. Patra M. Zen menjabat sebagai koordinator di Pokja Papua. Ia juga merupakan Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Patra menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya dan mendapatkan gelar LL.M. dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (International Human Rights Law) dari University of Essex di Inggris. Ia aktif menulis di media dan menjadi pembicara di berbagai pertemuan nasional dan internasional. Saat ini, dirinya tercatat sebagai Koordinator Peneliti di Institute for Economic and Social Research (Inrise) dan sebagai roster di Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

Ammiruddin Al Rahab

Ammiruddin Al Rahab menjabat sebagai Koordinator Program Penghapusan Kekerasan Struktural Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Ia telah menulis dan menyunting beberapa buku semasa hidupnya. Pada tahun 2001, Ammiruddin menerbitkan buku yang berjudul "Dalam Tawanan Rezim Lama: Situasi Hak Asasi Manusia Sepanjang Tahun 2000". Ia juga menyunting buku yang berjudul "Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asai Manusia" yang diterbitkan pada tahun 2000 dan "Kibaran Sampari: Pembebasan OPM dan Perang Rahasia Indonesia di Papua Barat" yang diterbitkan pada tahun 2001.

Andrinof Chaniago

Andrinof Chaniago menjabat sebagai direktur di Center of Indonesion Regional dan Urban Studies (CIRUS). Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi.

Pdt. Emmy Sahertian

Pdt. Emmy Sahertian menjabat sebagai kordinator di Solidaritas Nasional untuk Papua (SNuP). Ia juga menjabat sebagai sekretaris eksekutif di Indonesian Christian Association for Health Services (ICAHS). Ia aktif melakukan pendidikan hak asasi manusia (human rights education), terutama untuk anak-anak dan pemuda Papua.

Frans Maniagasi

Frans Maniagasi merupakan seorang intelektual asal Papua yang aktif dalam Forum Sabang Merauke (FORSAM) dan menjabat sebagai ketua. Ia menulis artikel di media cetak dan aktif menjadi pembicara di berbagai seminar, konferensi, dan diskusi publik yang membahas Papua. Ia juga merupakan seorang penulis dari buku yang berjudul “Masa Depan Papua: Merdeka, Otonomi Khusus & Dialog” yang diterbitkan pada tahun 2001.

Indra J. Piliang

Indra J. Piliang merupakan seorang kolumnis muda yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada 19 April 1972. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1997. Selain menjadi peneliti dengan fokus otonomi daerah di Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, ia juga merupakan aktivis Berantas (Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi).

M. Ridha Saleh

M. Ridha Saleh merupakan seorang pakar lingkungan hidup dan saat ini menjabat sebagai wakil direktur di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Ia sebelumnya juga pernah aktif di Yayasan Pendidikan Rakyat.

Suster Maya

Suster Maya merupakan seorang aktivis kemanusiaan yang juga tercatat aktif dalam Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Desk Papua.

Philips Jusario Vermonte

Philips Jusario Vermonte lahir di Manila pada 14 Juli 1972. Saat ini, ia tercatat sebagai peneliti di Departemen Hubungan International Centre of Strategic and International Studies (CSIS) dan dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang hubungan internasional di Universitas Padjajaran pada tahun 1996 dan juga menyandang gelar M.A. di bidang studi hubungan internasional dari University of Adelaide di Australia pada tahun 2000. Ia juga merupakan seorang mahasiswa program doktoral di Political Science Department Northern Illinois University di Dekalb, Illinois, Amerika Serikat. Ia aktif menulis di berbagai penerbitan dan menjadi pembicara di berbagai pertemuan nasional dan internasional.

Usman Hamid

Usman Hamid merupakan seorang mantan aktivis dan eksponen tahun 1998. Saat ini, ia menjabat sebagai Kordinator Badan Pekerja Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Wolas Krenak

Wolas Krenak merupakan seorang aktivis Papua. Ia sekarang bekerja sebagai wartawan senior di Suara Pembaruan, salah satu harian ibu kota.

Informasi Lain Organisasi

• Alamat: Jalan Mendut No. 3 Jakarta Pusat 10320 Indonesia
• Telepon/Fax: 62-21-7099 5377
• Email: [email protected]
• Milis: [email protected]

Pranala luar

Opini Pokja Papua

• Darurat Otonomi Daerah oleh Indra J Piliang^{[pranala nonaktif permanen]}
• Inkonsistensi Jakarta terhadap Papua oleh Frans Maniagasi^{[pranala nonaktif permanen]}
• Kado Damai untuk Papua oleh Indra J Piliang^{[pranala nonaktif permanen]}
• Menjajaki Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Usman Hamid
• Nestapa Papua dan Konsistensi Kita oleh Frans Maniagasi^{[pranala nonaktif permanen]}
• Otsus Papua di Ujung Tanduk oleh Frans Maniagasi
• Papua 42 Tahun Integrasi dalam NKRI oleh Frans Maniagasi^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pemerintah Baru dan Agenda Papua oleh Frans Maniagasi^{[pranala nonaktif permanen]}
• Presiden Terpilih Harus Memperhatikan Masalah Papua oleh Frans Maniagasi Diarsipkan 2004-12-29 di Wayback Machine
• Solusi Damai untuk Papua oleh Indra J Piliang Diarsipkan 2004-11-03 di Wayback Machine
• Urgensi Menteri Otonomi Khusus oleh Indra J Piliang Diarsipkan 2007-03-11 di Wayback Machine

Pokja Papua dalam Media

• Bias Migran jika Pilkada Langsung Papua^{[pranala nonaktif permanen]}
• Dewan Adat Papua: Rakyat Papua Menolak Pemekaran Diarsipkan 2005-08-25 di Wayback Machine
• Kejaksaaan Harus Pertimbangkan Dissenting Opinion^{[pranala nonaktif permanen]}
• Kelaparan. Maniagasi: Tak Semua Warga Meninggal Kelaparan^{[pranala nonaktif permanen]}
• Kesalahan Tangani Papua Terus Berlangsung
• Majelis Rakyat Papua Segera Terbentuk Diarsipkan 2005-11-30 di Wayback Machine
• Mendagri: MRP Dibentuk Sebelum Pilkada Diarsipkan 2007-09-29 di Wayback Machine
• Mendagri Tak Berhak Tunda Pilkada Irjabar^{[pranala nonaktif permanen]}
• MRP Tidak Dibentuk, Pilkada di Papua Potensial Rusuh
• Pemerintah Diharapkan Bijaksana Soal Papua
• Pemerintah Pusat Jangan Mengadu Domba Rakyat Papua
• Pemerintah Harus Perbaiki Kesalahan Tangani Papua Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine
• Pilkada Butuh Rp 923,3 Miliar^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pengembalian Otsus: Lemahnya Penegakan HAM di Papua. Memotret Persidangan Abepura di Makassar^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pilkada di Papua Harus Tunggu MRP Terbentuk
• Pilkada di Papua Harus Tunggu MRP Terbentuk
• Pilkada Irjabar "Separatisme Jakarta" Ancam Integrasi Papua^{[pranala nonaktif permanen]}
• Pilkada Irjabar. Soal Otsus Papua, Pemerintah Dinilai Tidak Serius^{[pranala nonaktif permanen]}
• Presiden Terpilih Harus Miliki Paradigma Baru terhadap Papua
• Pokja Papua Desak Pembentukan MRP Selambatnya Juni Diarsipkan 2007-03-11 di Wayback Machine
• Pokja Papua: Pemerintah Perlu Merespons Dengan Bijak Atas Sikap Dewan Adat
• Segera Bentuk MRP^{[pranala nonaktif permanen]}
• Solusi Papua Tak Jelas
• W. Papua, bone of contention between govt and Papuans^{[pranala nonaktif permanen]}
• West Papua: Jakarta's Exploitative Policies Lead to Mistrust Diarsipkan 2018-06-21 di Wayback Machine