Pertambangan ilegal

Artikel ini tidak memiliki pranala ke artikel lain. Bantu kami untuk mengembangkannya dengan memberikan pranala ke artikel lain secukupnya. (Juni 2025)

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Juni 2025)

Konten dan perspektif penulisan artikel ini tidak menggambarkan wawasan global pada subjeknya. Silakan bantu mengembangkan atau bicarakan artikel ini di halaman pembicaraannya, atau buat artikel baru, bila perlu. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Tambang ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilaksanakan tanpa memiliki perizinan resmi dari pemerintah. Aktivitas tersebut melibatkan ekstraksi mineral atau batubara yang tidak mematuhi regulasi dan standar pertambangan yang baik dan benar. Pertambangan ilegal disebut juga dengan Pertambangan Tanpa Izin atau PETI.^[1]

Pertambangan ilegal di Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 1 PP 25/2024, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Adapun, kegiatan tambang berskala tinggi berpotensi menimbulkan ekses negatif, salah satunya adalah munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini para pelaku usaha tambang ilegal atau pelaku tambang yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Meskipun demikian, perkembangan pertambangan di Indonesia sejatinya mengharuskan semua pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha pertambangan sebelum melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan tersebut, yang setidaknya memenuhi macam-macam izin sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (3) UU 3/2020, yaitu:

Izin Usaha Pertambangan (“IUP”);
Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”);
IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian;
Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”);
Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”);
Izin Penugasan;
Izin Pengangkutan dan Penjualan;
Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”); dan
IUP untuk Penjualan.^[2]

Penambangan ilegal dapat merupakan kegiatan dari kejahatan terorganisasi skala besar yang dipelopori oleh sindikat penambangan ilegal. Meskipun ada perkembangan strategis menuju penambangan yang bertanggung jawab , bahkan perusahaan besar dapat terlibat dalam penggalian dan ekstraksi mineral ilegal, meskipun hanya pada sisi pembiayaan.

Operasi penambangan skala besar dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar nasional dan menggunakan teknologi canggih untuk mengekstraksi logam; operasi ini menggunakan penambangan terbuka.

Operasi-operasi ini masih ilegal tetapi tidak termasuk tindak pidana seperti operasi penambangan ilegal yang diorganisasikan oleh kelompok-kelompok kriminal. Kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi memimpin dan mengendalikan aktivitas penambangan ilegal di daerah-daerah yang sangat pedesaan di mana negara tidak memiliki yurisdiksi penuh atas tanah tersebut. Penambangan ilegal yang diorganisasikan secara kriminal mengendalikan operasi skala besar yang melanggar semua hukum dan lingkungan saat menambang. Korupsi dalam penambangan skala besar milik swasta dan operasi penambangan skala kecil terjadi karena operasi tersebut mendelegasikan kekuasaan mereka kepada otoritas lokal. Kurangnya koordinasi memungkinkan celah untuk korupsi. Hukum dan prosedur seputar penambangan mengurangi dampak terhadap lingkungan dan dilanggar oleh skala kecil yang besar yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.^[3]