Penyidikan adalah tahap dalam proses pidana ketika pejabat yang berwenang mencari dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.[1]: Pasal 1 angka 5 Penyidikan umumnya didahului oleh penyelidikan dan diikuti oleh penuntutan.
Uraian di bawah ini mengikuti KUHAP yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.[1]
Penyidik
Penyidik terdiri atas tiga golongan.[1]: Pasal 1 angka 1–4 dan Pasal 6 ayat (1)
- Penyidik Polri, yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Polri adalah penyidik utama yang berwenang menyidik semua tindak pidana.
- Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), yaitu pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- Penyidik tertentu, yaitu pejabat lembaga selain Polri dan PPNS yang diberi kewenangan menyidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
Selain itu ada penyidik pembantu, yaitu pejabat Polri yang diberi kewenangan tertentu untuk menyidik. Wewenangnya sama dengan penyidik, kecuali penahanan, yang hanya dapat dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.[1]: Pasal 1 angka 6 dan Pasal 10
PPNS dan penyidik tertentu bekerja di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, dan wajib berkoordinasi sampai berkas perkara diserahkan kepada penuntut umum. Ketentuan itu dikecualikan untuk penyidik di Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan TNI Angkatan Laut.[1]: Pasal 7 ayat (3)–(5)
Wewenang
Wewenang penyidik antara lain:[1]: Pasal 7 ayat (1)
- menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana;
- mencari dan mengumpulkan alat bukti, serta melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan tersangka;
- melakukan upaya paksa;
- memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi, ahli, atau tersangka;
- menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;
- menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota dan menerima pengakuan bersalah; dan
- menghentikan penyidikan dengan memberitahukannya kepada penuntut umum.
Penyidik dapat menetapkan seorang tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain dalam perkara yang sama. Penyidik juga dapat menerima pengakuan bersalah dari tersangka. Kedua langkah itu dilakukan dengan berkoordinasi dengan penuntut umum dan dituangkan dalam berita acara.[1]: Pasal 22
Jalannya penyidikan
Penyidikan dimulai bila gelar perkara atas hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa peristiwanya merupakan tindak pidana.[1]: Pasal 19 ayat (2) Penyidik membuat berita acara atas setiap tindakan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Berkas dari PPNS atau penyidik tertentu diserahkan melalui penyidik Polri. Bila penuntut umum menilai berkas sudah lengkap, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.[1]: Pasal 8
Pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas. Sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik wajib memberi tahu tersangka tentang haknya atas bantuan hukum atau pendampingan advokat.[1]: Pasal 30 dan Pasal 31
Penghentian penyidikan
Penyidikan dapat dihentikan karena alasan berikut:[1]: Pasal 24 ayat (2)
- tidak terdapat cukup alat bukti;
- peristiwanya bukan tindak pidana;
- penyidikan dihentikan demi hukum;
- sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama;
- kedaluwarsa;
- tersangka meninggal dunia;
- pengaduan ditarik pada tindak pidana aduan;
- perkara selesai melalui mekanisme keadilan restoratif; atau
- tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam denda paling banyak kategori II, atau membayar denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak kategori III.
Penyidik wajib memberitahukan penghentian itu kepada penuntut umum, korban, dan/atau tersangka paling lama satu hari sejak tanggal penghentian.[1]: Pasal 24 ayat (4) Bila pengadilan negeri, atas permohonan, memutuskan penghentian penyidikan tidak sah, penuntut umum wajib melakukan penuntutan.[1]: Pasal 27