External links found that need fixing (September 2024)
Hello fellow editors,
I have found one or more external links on Kebangkrutan that are in need of attention. Please take a moment to review the links I found and correct them on the article if necessary. I found the following problems:
- https://www.wartaekonomi.co.id/read199668/apakah-perbedaan-pailit-dengan-bangkrut is found to be dead. Recommend adding https://web.archive.org/web/20220124121142/https://www.wartaekonomi.co.id/read199668/apakah-perbedaan-pailit-dengan-bangkrut to the original URL.
When you have finished making the appropriate changes, please visit this simple FaQ for additional information to fix any issues with the URLs mentioned above.
This notice will only be made once for these URLs.
Cheers.—InternetArchiveBot (Melaporkan kesalahan) 28 September 2024 12.13 (UTC)
Usul penggabungan Hukum kepailitan
Saya mengusulkan agar Hukum kepailitan digabungkan ke Kebangkrutan, lalu Hukum kepailitan dijadikan pengalihan ke bagian Kebangkrutan#Indonesia. Kedua laman sudah lama ada secara terpisah, jadi usul ini dibuka untuk diskusi lebih dahulu.
Laman terdampak
- Hukum kepailitan (laman asal, menjadi pengalihan). Halaman pembicaraannya akan diberi catatan yang merujuk ke diskusi ini.
- Kebangkrutan (laman tujuan), beserta pengalihan Kepailitan dan Pailit yang sudah mengarah ke sini.
- Satu artikel yang menautkan Hukum kepailitan, yaitu Manahan Sitompul. Tautan itu tetap berfungsi melalui pengalihan.
- Item Wikidata Q110102321 terhubung ke Hukum kepailitan dan tidak memiliki pranala ke Wikipedia bahasa lain, sedangkan Kebangkrutan sudah terhubung ke Q152074. Setelah penggabungan, Q110102321 perlu ditinjau.
Alasan
Menurut Wikipedia:Penggabungan#Alasan penggabungan, bahasan yang lebih baik dibahas dalam satu konteks dapat digabungkan, dan penggabungan cukup berupa pengalihan bila informasinya sudah ada di artikel tujuan. Hampir seluruh isi Hukum kepailitan membahas kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan hal itu kini diuraikan dengan sumber primer di bagian "Indonesia" pada Kebangkrutan.
Tumpang tindihnya terlihat pada tiga hal berikut.
- Pembuka Hukum kepailitan memakai definisi kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 (di laman itu tertulis "Pasal 1 ayat (1)"), yang juga menjadi pembuka Kebangkrutan.
- Bagian "Mengajukan" dan "Persyaratan" sejajar dengan subbagian "Syarat dan pemohon". Daftar pemohon di laman asal mengikuti keadaan sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mengalihkan kewenangan itu ke Otoritas Jasa Keuangan, dan salah satu sumbernya terbit tahun 2002, sebelum UU 37/2004.
- Bagian "Dasar hukum" dan "Peraturan" hanya memuat pengertian debitor dan kreditor serta nama undang-undang.
Rencana isi yang dipindahkan ke Kebangkrutan
- Uraian bagian "Dapat dinyatakan" (perseorangan, persekutuan seperti firma, badan hukum, dan harta peninggalan) dengan rujukan Sadi Is (2016), dilengkapi rujukan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 207 UU 37/2004 tentang persetujuan suami atau istri, permohonan terhadap firma, dan kepailitan harta peninggalan. Uraian ini akan ditempatkan di subbagian "Syarat dan pemohon".
- Kalimat tentang kepailitan sebagai usaha bersama untuk memperoleh pembayaran bagi semua kreditor secara adil (Saliman dkk., 2005), dengan atribusi kepada penulisnya, bila halaman bukunya dapat diperiksa.
- Yang tidak dipindahkan adalah pembuka serta bagian "Mengajukan", "Persyaratan", "Dasar hukum", dan "Peraturan", karena sudah tercakup atau tidak mutakhir. Templat {{Dead end}} dan {{gaya penulisan}} hilang bersama laman asal.
Bila dalam sekitar tujuh hari tidak ada keberatan, penggabungan akan dilaksanakan dengan atribusi di ringkasan suntingan dan {{Disalin}} di kedua halaman pembicaraan. Masukan dan keberatan dipersilakan di bawah ini. VincentiusYa'akov (bicara) 11 November 2026 05.45 (UTC)