Pajak konsumsi

Pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran konsumsi atau pembelian barang dan jasa.^[1] Basis pajak dari pajak konsumsi adalah uang yang dibelanjakan untuk konsumsi. Pajak konsumsi biasanya bersifat tidak langsung. Artinya, pajak konsumsi tidak ditanggung oleh pelaku usaha atau produsen, melainkan dipindahtangankan ke entitas atau individu lain, dalam hal ini orang yang mengonsumsi barang atau jasa,^[2] seperti pajak penjualan, pajak cukai, dan pajak pertambahan nilai. Namun, pajak konsumsi juga dapat disusun sebagai bentuk pajak pribadi langsung, seperti pajak tetap atas konsumsi yang diusulkan oleh ekonom Amerika, Robert Hall dan Alvin Rabushka di Hoover Institution atau biasa disebut pajak tetap Hall-Rabushka. Usulan mereka bertujuan agar struktur pajak menjadi sangat jelas dan koheren: kombinasi dari pajak arus kas atas pendapatan bisnis dan pajak atas pendapatan pekerja, keduanya dipungut dengan tarif tunggal yang sama (dengan tunjangan pribadi yang tersedia untuk pajak upah). Dasar dari pajak bisnis adalah selisih antara penerimaan dari penjualan, termasuk ekspor, dan pembayaran untuk pembelian input dan barang modal, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor, dan untuk karyawan. Pajak atas pendapatan pekerja akan dinilai dari segala jenis kompensasi untuk tenaga kerja (termasuk nilai tunjangan tambahan) dan tunjangan pensiun (4).^[3]

Pemajakan basis konsumsi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemajakan ini bersifat menguntungkan untuk pemerintah, karena dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dalam rangka fungsi budgetair atau anggaran, fungsi regulerend, dan fungsi stabilisasi gejolak ekonomi (128).^[4] Sebaliknya, pajak konsumsi berpotensi memengaruhi daya beli konsumen apabila ada kenaikan tarif pajak secara signifikan yang dapat menaikkan harga berbagai barang dan jasa.^[5]