Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai private placement) atau disingkat PMTHMETD adalah penambahan modal melalui penerbitan saham baru yang ditawarkan langsung kepada investor besar atau sekelompok investor tertentu, bukan melalui perdagangan reguler di bursa saham.^[1]

Seperti penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada rights issue, PMTHMETD terutama bertujuan memperoleh dana tambahan, misalnya untuk memperluas usaha atau melunasi utang. Perusahaan juga dapat memakainya untuk mendatangkan investor strategis yang diharapkan ikut mengembangkan perusahaan.^[1]

Berbeda dengan rights issue, dalam private placement pemegang saham lama tidak berhak membeli saham baru yang diterbitkan.^[1] Akibatnya, pemegang saham lama dapat mengalami dilusi.^[2]

Pengaturan

Penambahan modal perusahaan terbuka tanpa HMETD semula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Peraturan itu dicabut oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (POJK 14/2019), yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2019 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 30 April 2019.^[3]^{: Pasal II}

POJK 14/2019 mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) dan memasukkan ketentuan tentang penambahan modal tanpa HMETD ke dalam peraturan itu, antara lain dengan mengubah Pasal 3 dan menyisipkan Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C.^[3]^{: Pasal I angka 2 dan angka 3} POJK 32/2015 sendiri mewajibkan perusahaan terbuka yang menambah modal melalui penerbitan saham untuk memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham.^[4]^{: Pasal 2} Menurut konsiderannya, perubahan itu antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemegang saham minoritas, khususnya terkait penambahan modal dengan HMETD, melalui ketentuan khusus tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (RUPS).^[3]^{: Menimbang huruf a}

Jenis penambahan modal tanpa HMETD

Kewajiban perusahaan terbuka memberikan HMETD kepada setiap pemegang saham tidak berlaku apabila penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dilakukan dalam rangka:^[3]^{: Pasal I angka 2 (Pasal 3)}

perbaikan posisi keuangan;
selain perbaikan posisi keuangan; atau
penerbitan saham bonus yang merupakan dividen saham dari saldo laba yang dikapitalisasi, atau saham bonus dari agio saham atau unsur ekuitas lain yang dikapitalisasi.

Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.^[3]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 8A ayat (1))} Penambahan modal untuk perbaikan posisi keuangan hanya dapat dilakukan apabila perusahaan memenuhi salah satu kondisi berikut. Pertama, perusahaan adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain lebih dari 100 persen modal disetor, atau berada dalam kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah. Kedua, perusahaan selain bank mempunyai modal kerja bersih negatif dan liabilitas melebihi 80 persen asetnya pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal. Ketiga, perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo kepada pemberi pinjaman tidak terafiliasi, dan pemberi pinjaman itu setuju menerima saham atau obligasi konversi untuk menyelesaikan pinjaman.^[3]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 8B)}

Batas 10 persen

Penambahan modal tanpa HMETD selain dalam rangka perbaikan posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10 persen dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, atau dari modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS.^[3]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 8C ayat (1))} Penambahan modal itu harus dilakukan dalam jangka waktu berikut:^[3]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 8C ayat (1) huruf a dan huruf b)}

dua tahun sejak RUPS yang menyetujuinya, untuk penambahan modal selain dalam rangka program kepemilikan saham;
lima tahun sejak RUPS yang menyetujuinya, untuk penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham.

Program kepemilikan saham adalah program penawaran kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan terbuka dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat untuk memiliki saham perusahaan terbuka.^[3]^{: Pasal I angka 1 (Pasal 1 angka 8)} Perhitungan batas 10 persen wajib didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.^[3]^{: Pasal I angka 3 (Pasal 8C ayat (2))}

Keterbukaan informasi

Perusahaan terbuka yang menambah modal tanpa HMETD, baik untuk perbaikan posisi keuangan maupun untuk tujuan lain, wajib mengumumkan informasi tentang penambahan modal itu kepada pemegang saham bersamaan dengan pengumuman RUPS. Informasi itu antara lain memuat risiko atau dampak penambahan modal kepada pemegang saham, termasuk dilusi.^[3]^{: Pasal I angka 7 (Pasal 15 ayat (1a))}

Hubungan dengan UUPT

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mewajibkan agar seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamnya. Kewajiban itu tidak berlaku apabila pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan, kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS, atau dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.^[5]^{: Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3)}