
Okupasi militer atau pendudukan militer adalah kondisi ketika suatu wilayah negara secara efektif berada di bawah kendali dan kekuasaan pasukan militer asing yang tidak memiliki kedaulatan sah atas wilayah tersebut. Secara umum, okupasi militer bersifat sementara akibat konflik bersenjata atau perang. Wilayah yang diduduki tidak serta-merta menjadi milik negara yang menduduki, dan pemerintahan militer asing yang memegang kendali atas wilayah tersebut terikat oleh hukum internasional (seperti Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Genewa IV 1949) untuk melindungi hak-hak penduduk sipil serta menjaga ketertiban umum.[1]
Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa, penguasa militer asing wajib melindungi warga sipil, menjaga ketertiban, serta menghormati hukum lokal yang berlaku. Contohnya dapat dilihat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945) atau pengawasan Sekutu atas Jerman dan Jepang setelah Perang Dunia II.[2]
Referensi
- ↑ ARC, Redaksi (2025-02-27). "Kapitalisme Militer: Akumulasi Sumber Daya Ekonomi Militer melalui Perampasan Lahan (Studi Kasus Perampasan Lahan oleh TNI/AD di Urutsewu)". ARC Indonesia. Diakses tanggal 2026-08-02.
{{cite web}}:|first=memiliki nama generik - ↑ Alinea. "KontraS soroti okupasi TNI-pendekatan militer di ruang sipil". https://www.alinea.id. Diakses tanggal 2026-08-02.
{{cite web}}: Tautan eksternal dalam|website=