Nasionalisme Persia

Nasionalisme Persia (Persia: ملی‌گرایی پارسی) adalah ideologi etnonasionalis yang mendefinisikan bangsa, bahasa, dan budaya Persia sebagai fondasi utama identitas politik dan nasional di Iran. Ideologi ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap kemunduran kekaisaran dan kemudian dilembagakan di bawah Dinasti Pahlavi.^[1]

Berbeda dari nasionalisme Iran, yang umumnya dirumuskan sebagai bentuk nasionalisme sipil yang mencakup berbagai kelompok etnis, nasionalisme Persia berakar pada kriteria etnolinguistik. Akibatnya, para akademikus berpendapat bahwa ideologi ini terkadang dapat meminggirkan identitas non-Persia dengan memandangnya sebagai identitas regional atau sekunder dibandingkan identitas yang berpusat pada Persia. Nasionalisme Persia paling kuat ditegaskan sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Reza Shah Pahlavi.^[2]

Ideologi ini sangat menekankan kejayaan Iran pada masa pra-Islam, khususnya Kekaisaran Akhemeniyah dan Sasaniyah, yang digambarkan sebagai masa keemasan peradaban nasional. Tokoh-tokoh dan simbol-simbol sejarah seperti Cyrus Agung dan Persepolis sering digunakan untuk membangun kesinambungan antara Persia kuno dan negara Iran modern.^[1]

Sejarah

Dinasti Qajar

Di bawah pemerintahan Qajar, Persianisasi diterapkan secara terbatas, dengan konstitusi tahun 1906 menetapkan bahasa Persia sebagai satu-satunya bahasa resmi Iran dan mewajibkan seluruh anggota parlemen untuk menguasai bahasa tersebut. Pada tahun berikutnya, sebuah amendemen konstitusi memberlakukan pendidikan wajib dalam bahasa Persia.^[3]

Dinasti Pahlavi

Dengan naiknya Reza Shah Pahlavi pada tahun 1925, nasionalisme Persia menjadi instrumen utama kekuasaan negara, yang dirumuskan melalui slogan "satu bangsa, satu bahasa, satu negara". Identitas nasional Iran modern sangat terkait dengan bahasa Persia, yang dipromosikan sebagai penanda utama persatuan. Kebijakan dan praktik negara mencerminkan penindasan sistematis terhadap bangsa-bangsa non-Persia, termasuk Kurdi, Arab, Lor, Qashqai, dan Bakhtiari.^[1] Di bawah pemerintahan Reza Shah, negara Kekaisaran Iran menekankan homogenisasi budaya dan bahasa, mempromosikan bahasa Persia sebagai simbol persatuan nasional sambil membatasi penggunaan publik bahasa-bahasa minoritas. Kebijakan negara secara tidak proporsional menguntungkan wilayah-wilayah yang didominasi Persia, sehingga berkontribusi terhadap marginalisasi politik dan ekonomi kelompok etnis minoritas.^[2]

Penerus Reza Shah, Mohammad Reza Pahlavi, mengizinkan penggunaan terbatas bahasa-bahasa minoritas dalam lingkungan yang diawasi ketat, sementara bahasa Persia tetap dominan. Karena bahasa-bahasa non-Persia dibatasi pada ranah pribadi tanpa perlindungan hukum, hasil yang umum terjadi adalah hilangnya bahasa tersebut. Elite Persia terus meminggirkannya dengan menyebutnya sebagai "dialek regional".^[3] Simbol-simbol Zoroastrianisme juga sering dipromosikan oleh negara untuk menghubungkan Iran dengan masa lalu kuno pra-Islamnya.^[4]

Pemikiran nasionalis berkembang dari sentimen anti-Arab menjadi permusuhan yang lebih luas terhadap identitas-identitas non-Persia. Persianisme dan Islam Syiah muncul sebagai fondasi ideologis nasionalisme Iran, membentuk apa yang oleh para akademikus digambarkan sebagai "habitus psiko-nasionalis Persia". Pemikir seperti Jalal Al-e-Ahmad dan Taqi Arani, yang mengembangkan teori-teori rasialis mengenai bahasa dan kebangsaan, semakin melembagakan gagasan tentang bahasa Persia sebagai esensi pemersatu dan autentik dari negara-bangsa Iran.^[1]

Para akademikus seperti Alex Shams berpendapat bahwa periode ini menandai pelembagaan identitas nasional yang berpusat pada Persia dan mengecilkan keragaman etnis historis Iran. Menurut Shams, rezim Reza Shah menggunakan simbolisme Aryanis dan pra-Islam untuk menempatkan identitas Persia sebagai inti bangsa, sambil mengabaikan fondasi multi-etnis kekaisaran-kekaisaran Iran sebelumnya, yang secara historis dipersatukan melalui pemerintahan kekaisaran alih-alih homogenitas etnis.^[5]

Republik

Setelah Revolusi Iran tahun 1979, Republik Islam mengalihkan identitas Iran dari nasionalisme Persia sekuler pada era Pahlavi menuju Islamisme Syiah. Pada saat yang sama, unsur-unsur nasionalisme yang berpusat pada Persia tetap bertahan dalam wacana dan pemerintahan negara, bersamaan dengan upaya untuk mempromosikan nasionalisme Iran yang lebih seragam dan mencerminkan seluruh keragaman etnis di Iran.^[6]^[2] Berbeda dengan penekanan monarki Pahlavi pada homogenisasi etnis dan bahasa, praktik eksklusif Republik Islam lebih banyak dinyatakan dalam garis sektarian dan keagamaan, khususnya melalui diskriminasi terhadap Muslim Sunni dan komunitas non-Muslim.^[4]

Dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap Republik Islam pada dekade 2020-an akibat sanksi dan konflik dengan Arab Saudi serta Israel, kaum nasionalis mulai semakin kritis terhadap peran Islam dalam masyarakat Iran. Sebagian bersikap moderat dan menginginkan sekularisasi serta penghapusan hukum-hukum yang ketat. Sebagian lainnya ingin memutar kembali keadaan, bahkan hingga masa sebelum Islam mencapai Persia.^[7]