Kamis, 01 Oktober 2026
13:45 WIB
TERKINI
Regional Menko PMK Muhadjir Effendy Kunjungi Anjir Batola, Perkuat Sinergi Pembangunan Wilayah Editorial Macan Kemayoran Raih Poin Penuh di Kandang Laskar Antasari Bandar Lampung Buaya Coki Menjalani Adaptasi di Sumsel Usai Perjalanan Panjang dari Lampung Berita Puan Maharani Atur Pertemuan Susulan Megawati dan Prabowo: Nasi Goreng Menanti Berita Kekacauan Komunikasi Fatal: KNKT Ungkap Penyebab Tabrakan Maut KA di Bekasi Berita Terkuak Pemilik Miras dan Barang Mewah di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan Lampung Prakiraan Cuaca Lampung 30 September 2026: Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 30 September 2026: Naik Rp15 Ribu, Cek Detailnya Hukum Kejakgung Diminta Usut Tuntas Korupsi PT PSMI, Lindungi Ribuan Petani Terdampak Lampung Timur Perjuangan Berat Padamkan Karhutla Way Kambas: Api Bawah Tanah Jadi Tantangan Utama Regional Menko PMK Muhadjir Effendy Kunjungi Anjir Batola, Perkuat Sinergi Pembangunan Wilayah Editorial Macan Kemayoran Raih Poin Penuh di Kandang Laskar Antasari Bandar Lampung Buaya Coki Menjalani Adaptasi di Sumsel Usai Perjalanan Panjang dari Lampung Berita Puan Maharani Atur Pertemuan Susulan Megawati dan Prabowo: Nasi Goreng Menanti Berita Kekacauan Komunikasi Fatal: KNKT Ungkap Penyebab Tabrakan Maut KA di Bekasi Berita Terkuak Pemilik Miras dan Barang Mewah di Lapas Cibinong, 5 Pejabat Dinonaktifkan Lampung Prakiraan Cuaca Lampung 30 September 2026: Potensi Hujan di Sejumlah Wilayah Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 30 September 2026: Naik Rp15 Ribu, Cek Detailnya Hukum Kejakgung Diminta Usut Tuntas Korupsi PT PSMI, Lindungi Ribuan Petani Terdampak Lampung Timur Perjuangan Berat Padamkan Karhutla Way Kambas: Api Bawah Tanah Jadi Tantangan Utama
Mayoritarianisme

Mayoritarianisme

Bagikan:
250px-Prime_Minister%27s_Questions_%28Full_Chamber%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Mayoritarianisme adalah agenda atau filosofi politik

Mayoritarianisme adalah agenda atau filosofi politik tradisional yang menyatakan bahwa suatu mayoritas dalam populasi (dapat berupa mayoritas agama, bahasa, atau faktor mayoritas lainnya) merupakan kelompok utama dan berhak membuat keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat keseluruhan. Pandangan ini kini semakin dikritik dan sistem demokrasi semakin membatasi sistem mayoritarianisme demi melindungi hak asasi warga negara.[1]

Dalam struktur politik mayoritarian yang demokratik, kelompok mayoritas tidak akan mengabaikan partisipasi kaum minoritas dalam proses demokrasi. Oleh pihak yang menentang, mayoritarianisme kadang-kadang disebut sebagai pemerintahan ochlocracy (umum dinyatakan sebagai hukum rimba), tirani atau kezaliman. Mayoritarianisme sering juga disebut sebagai aturan mayoritas.

Lihat pula

Rujukan

  1. ↑ A Przeworski, JM Maravall, I NetLibrary Democracy and the Rule of Law (2003) p.223


Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan