Mangaraja Sinta Mardame Sinaga

Kolonel Mangaraja Sinta Mardame Sinaga
Bupati Tapanuli Utarake-13
Masa jabatan 31 Mei 1968 –16 Februari 1979
Gubernur	Marah Halim Harahap Edward Wellington Pahala Tambunan
Pendahulu	A.V. Siahaan
Pengganti	Salmon Sagala
Informasi pribadi
Lahir	1924 (1924) Samosir, Bataklanden, Keresidenan Tapanuli, Hindia Belanda
Meninggal	28 Mei 2000(2000-05-28) (umur 75–76) Samosir, Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Listeria br. Silalahi ​ ​ (m. 1951)​
Anak	Johnny Sinaga Leonard Sinaga Binsar Sinaga Martha Sinaga Linda Sinaga Diana Sinaga
Orang tua	Raja Hiskia Sinaga (ayah) Victoria br. Samosir (ibu)
Julukan	M.S.M. Sinaga
Karier militer
Pihak	Giyugun (1943—45) Tentara Nasional Indonesia (1945—68)
Dinas/cabang	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Pangkat	Kolonel
Pertempuran/perang	Revolusi Nasional Indonesia

Kolonel Mangaraja Sinta Mardame Sinaga (disingkat sebagai M.S. Mardame Sinaga; 1924—28 Mei 2000) adalah perwira Tentara Nasional Indonesia dan juga politikus yang menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara periode 1968—1979. Ia merupakan tokoh militer pertama yang menjabat posisi tersebut.

Kehidupan awal

Mangaraja lahir pada tahun 1924 di sebuah dusun kecil bernama Sinaga Uruk, di wilayah desa Urat, subdistrik Samosir (yang pada saat itu merupakan bagian dari Afdeling Bataklanden, Keresidenan Tapanuli). Mangaraja merupakan anak dari pasangan Raja Hiskia Sinaga dengan Victoria br. Samosir.^[1]

Mangaraja masuk ke Sekolah Rakyat pada tahun 1931. Ia lulus pada tahun 1935 dan melanjutkan sekolahnya di Schakelschool (sekolah berbahasa Belanda) di desa Nainggolan, Samosir. Ia lulus pada tahun 1940 dan sempat berencana untuk bersekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), tetapi terhambat karena pendudukan Jepang di Indonesia.^[1]

Karier militer

Pada tahun 1943, Mangaradja bergabung dengan pasukan sukarelawan Gyugun. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang nantinya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia.^[1]

Mangaradja pindah ke Tapanuli pada tahun 1946 dan menjadi Komandan Brigade XI Komando Sumatera dengan pangkat Letnan Dua. Setelah penyerahan kedaulatan, ia ditugaskan di Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan sebagai ajudan jenderal dengan pangkat Letnan Kolonel. Posisi tersebut diembannya sampai tahun 1966. Mulai tahun 1966 hingga 1968, Mangaradja menjadi Wakil Asisten VI di Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan.^[1]

Bupati Tapanuli Utara

Pemilihan

Mangaradja mencalonkan diri sendiri sebagai calon Bupati Tapanuli Utara. Ia didukung oleh fraksi Golkar, Partai Katolik, dan Nahdlatul Ulama di DPRD Sumatera Utara. Kandidat lain yang ikut mendaftar adalah Daulat Sitorus dan Bonar Sitanggang, yang didukung oleh Partai Kristen Indonesia, serta M.U. Situmeang didukung oleh fraksi IPKI.^[1]

Pemilihan diadakan pada 1 Februari 1968. Mangaradja memperoleh 9 suara, Daulat Sitorus memperoleh 5 suara, dan Bonar Sitanggang memperoleh 9 suara. Meskipun jumlah suara Mangaradja imbang dengan Daulat Sitorus, DPRD dengan suara bulat, setuju untuk memilih Mangaradja sebagai bupati baru Tapanuli Utara menggantikan pejabat bupati sementara, A.V. Siahaan. Mangaradja secara resmi dilantik sebagai bupati pada 31 Mei 1968.^[1]

Sebelum Pemilihan Bupati Tahun 1973 digelar, Mangaradja dilantik sebagai pejabat Bupati Tapanuli Utara sementara pada 7 Agustus 1973. Pada pemilihan kali ini, DPRD juga dengan suara bulat resmi memilih Mangaradja sebagai Bupati Tapanuli Utara pada tanggal 12 Desember 1973. Ia kemudian dilantik untuk periode yang kedua pada 14 Februari 1974.^[1]

Pembangunan infrastruktur

Pada tahun pertamanya menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara, Mangaradja menghadapi masalah yang sulit mengenai pembangunan infrastruktur di daerahnya. Menurut penilaiannya, mentalitas penduduk Tapanuli Utara pada saat itu dipengaruhi oleh ideologi semu dan membuat pemerintah lebih mementingkan pembangunan ideologi daripada pembangunan infrastruktur. Hal ini yang membuat daerah Tapanuli Utara mengalami kemiskinan ekstrem dan inflasi.^[1]

Mangaradja memulai proyek pembangunan infrastruktur dengan melakukan pembebasan lahan untuk pariwisata di Tutuk Siadong, Ajibata, dan Simanindo. Dananya diperoleh dari Pemerintah Sumatera Utara sebagai pinjaman yang bebas bunga. Usaha lainnya untuk meningkatkan pariwisata yaitu dengan membangun bandara. Mangaradja melakukan pendekatan ke Departemen Perhubungan mengenai rencana untuk membangun bandara di daerah sekitar Danau Toba. Pada tahun 1978, rencana tersebut akhirnya terealisasi dengan dibangunnya Bandara Sibisa di Ajibata, sekitar 10 km dari Danau Toba.^[1]

Proyek lainnya yang dibangun selama masa kepemimpinanya, yaitu pembangunan sebuah waduk berukuran besar yang dimulai pada tahun 1976 di lembah Sideak - Tanjungan. Waduknya direncakan dibuat dengan panjang sebesar empat kilometer dengan lebar sebesar 50 meter dan dalam 20 meter. Meskipun proyek ini tidak selesai selama masa jabatannya, Mangaradja melanjutkan proyek ini bahkan setelah masa jabatanya habis.^[1]

Pemilu Legislatif 1971

Pada Pemilu Legislatif Tahun 1971, Markas Besar ABRI memprediksi kalau Golkar, partai yang berkuasa, tidak akan menang di Tapanuli Utara. Oleh karena itu, Gubernur Sumatera Utara, Marah Halim Harahap, berupaya membujuk Mangaradja dengan menjanjikannya jalan-jalan ke Jepang. Semua biayanya akan ditanggung oleh Marah Halim Harahap. Sementara itu, Komandan Komando Bukit Barisan, Leo Lopulisa menjanjikan Mangaradja sebuah mobil Range Rover Classic. Ketika akhirnya Golkar menang di Tapanuli Utara dengan persentase suara sebesar 85%, Mangaradja mendapat imbalan jalan-jalan ke Jepang dan sebuah mobil Range Rover Classic yang baru.^[1]

Keluarga

Mangaradja menikah dengan Listeria Silalahi pada bulan September 1951. Pernikahanya menghasilkan enam orang anak.^[1]

Referensi