Rabu, 18 November 2026
22:17 WIB
TERKINI
Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026

Mahir Mahar

Bagikan:
40px-Crystal_Clear_app_kedit.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Artikel ini perlu ditulis ulang agar memenuhi standar Wikipedia. Silakan membantu. Ada saran di halaman pembicaraan. (November 2026)

Mahir Mahar

Tokoh Pergerakan Dayak dan Pejuang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah

Mahir Mahar adalah seorang tokoh pergerakan masyarakat Dayak yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Kiprahnya dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Dayak telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan persatuan masyarakat Dayak, pemerataan pembangunan dan pendidikan, serta hak politik masyarakat Dayak untuk memperoleh pemerintahan yang mandiri.[1]

Namanya tercatat dalam berbagai peristiwa penting sejarah Kalimantan Tengah, mulai dari aktivitas organisasi Pakat Dayak, perjuangan memperoleh otonomi bagi wilayah Dayak Besar, hingga keterlibatannya dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah pada Desember 1956. Mahir Mahar juga dipercaya memimpin panitia pencarian lokasi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian ditetapkan di Pahandut dan berkembang menjadi Kota Palangka Raya.[2]

Perjuangan pada Masa Pergerakan Nasional

Aktivitas dalam Pakat Dayak

Mahir Mahar merupakan salah satu tokoh yang aktif dalam organisasi Pakat Dayak, sebuah organisasi pergerakan masyarakat Dayak yang berperan dalam memperjuangkan kepentingan sosial, pendidikan, kebudayaan, dan politik masyarakat Dayak pada masa kolonial.[3]

Pakat Dayak berdiri pada 1919 dan menjadi salah satu wadah bagi masyarakat Dayak, khususnya kalangan terpelajar, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Organisasi ini mengalami perkembangan kepemimpinan dari sejumlah tokoh, termasuk Moses Lampe, Hausmann Baboe, dan Mahir Mahar. Melalui organisasi tersebut, Mahir Mahar turut terlibat dalam upaya membangun kesadaran masyarakat Dayak mengenai pentingnya persatuan, pendidikan, dan keterwakilan politik dalam pemerintahan.[3]

Petisi Pembangunan Masyarakat Dayak Tahun 1930

Salah satu catatan penting mengenai perjuangan Mahir Mahar terjadi pada 1930. Pada tahun tersebut, ia mengajukan petisi kepada pemerintah kolonial Belanda yang berisi tuntutan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di wilayah masyarakat Dayak.[4]

Dalam petisi tersebut, Mahir Mahar mempersoalkan ketimpangan perhatian pemerintah kolonial terhadap pembangunan di wilayah Kalimantan. Ia menilai bahwa masyarakat Dayak juga berhak memperoleh fasilitas pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan pembangunan yang setara dengan masyarakat di wilayah lainnya. Ia turut mengemukakan bahwa wilayah Dayak memiliki kontribusi ekonomi melalui produksi komoditas karet yang menjadi salah satu hasil perdagangan penting pada masa itu. Oleh karena itu, masyarakat Dayak dinilai layak memperoleh perhatian pembangunan yang lebih besar dari pemerintah kolonial. Perjuangan tersebut memperlihatkan bahwa perhatian Mahir Mahar tidak hanya tertuju pada persoalan politik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Dayak.[4]

Pembentukan Comite Kesedaran Bangsa Dajak Tahun 1938

Pada 1938, Mahir Mahar mendirikan organisasi bernama Comite Kesedaran Bangsa Dajak atau Komite Kesadaran Bangsa Dayak. Pembentukan organisasi ini berkaitan dengan upaya memperkuat persatuan masyarakat Dayak dan memperjuangkan keterwakilan mereka dalam lembaga pemerintahan kolonial, khususnya Volksraad. Pada masa itu, masyarakat Dayak terdiri atas berbagai kelompok etnis dan subetnis dengan identitas serta latar belakang budaya masing-masing. Melalui organisasi tersebut, Mahir Mahar mendorong terbentuknya kesadaran bersama sebagai satu kesatuan masyarakat Dayak.[4]

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengumpulkan ribuan tanda tangan dan menyebarkan selebaran dengan seruan "Marilah Dajak Bersatu". Selebaran tersebut dikenal dengan nama Suara Dajak dan menjadi bagian dari gerakan membangun kesadaran kolektif masyarakat Dayak. Pembentukan komite ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah pergerakan masyarakat Dayak karena menunjukkan adanya usaha terorganisasi untuk memperjuangkan identitas, persatuan, dan hak politik masyarakat Dayak pada masa kolonial.[4]

Perjuangan Otonomi Melalui Pakat Dayak

Pada 1940, Mahir Mahar bersama organisasi Pakat Dayak kembali menyampaikan aspirasi politik masyarakat Dayak. Ketika anggota Volksraad dan Tim Komisi Visman yang dipimpin R.A.A. Soejono melakukan kunjungan ke Banjarmasin, Pakat Dayak menyampaikan resolusi yang berisi tuntutan pembentukan daerah otonom bagi wilayah Tanah Dayak. Resolusi tersebut disampaikan oleh Mahir Mahar selaku Ketua Pengurus Besar Pakat Dayak bersama sekretaris organisasi, E.S. Honduran. Tuntutan tersebut merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat Dayak untuk memperoleh hak mengatur pemerintahan dan mengelola wilayahnya sendiri. Namun, perkembangan politik pada masa itu, termasuk kedatangan Jepang ke Indonesia pada 1942, mengubah situasi perjuangan masyarakat Dayak dan menghentikan sejumlah aktivitas organisasi yang sebelumnya telah berkembang.[2]

Perjuangan Setelah Kemerdekaan Indonesia

Delegasi Dewan Dayak Besar Tahun 1947

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan masyarakat Dayak memasuki babak baru. Perubahan sistem pemerintahan dan perkembangan politik di Kalimantan turut memengaruhi tuntutan masyarakat mengenai kedudukan wilayah dan hak pemerintahan sendiri. Pada 29 Desember 1946, Dewan Dayak Besar dibentuk dalam kerangka pemerintahan federal Negara Indonesia Timur. Lembaga ini menjadi salah satu bentuk organisasi pemerintahan yang mewakili kepentingan masyarakat Dayak pada masa tersebut. Pada Mei 1947, Mahir Mahar memimpin delegasi Dewan Dayak Besar ke Jakarta. Delegasi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi dan meminta jaminan mengenai otonomi bagi wilayah Dayak Besar dalam rencana pembentukan Negara Borneo.[2]

Keterlibatan Mahir Mahar dalam delegasi tersebut memperlihatkan kesinambungan perjuangannya dalam memperjuangkan kedudukan politik masyarakat Dayak. Jika pada masa kolonial ia memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keterwakilan politik, pada masa setelah kemerdekaan perjuangannya berkembang menjadi tuntutan mengenai hak otonomi dan pemerintahan wilayah. Dewan Dayak Besar kemudian dibubarkan setelah wilayah tersebut bergabung dengan Republik Indonesia pada 1950, seiring dengan berakhirnya sistem pemerintahan federal di Indonesia.[2]

Perjuangan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah

Latar Belakang Pembentukan Provinsi

Perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat di wilayah Barito, Kapuas, dan Kotawaringin untuk memperoleh pemerintahan daerah tersendiri. Setelah terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan pada 1950, aspirasi mengenai pembentukan provinsi tersendiri semakin berkembang. Masyarakat menginginkan adanya pemerintahan daerah yang dapat mengakomodasi kepentingan pembangunan, pelayanan publik, serta kondisi geografis dan sosial budaya wilayah Kalimantan Tengah.[5]

Pada 1956, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan tiga provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, pembentukan Kalimantan Tengah direncanakan untuk dilaksanakan paling lambat tiga tahun setelah undang-undang tersebut berlaku. Situasi tersebut mendorong berbagai tokoh masyarakat dan organisasi politik untuk memperkuat perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah.[5]

Kongres Rakyat Kalimantan Tengah Tahun 1956

250px-Map_of_Kalimantan_in_1953_%28with_names%29.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Peta Kalimantan tahun 1953

Salah satu peristiwa paling penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2–5 Desember 1956. Kongres tersebut dihadiri sekitar 600 utusan yang mewakili berbagai daerah dan kelompok masyarakat Kalimantan Tengah. Mahir Mahar dipercaya untuk memimpin kongres sebagai Ketua Presidium.[5]

Kongres menghasilkan resolusi yang mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar segera membentuk Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom. Keputusan tersebut menjadi pernyataan politik yang menunjukkan kuatnya aspirasi masyarakat untuk memiliki pemerintahan daerah sendiri. Sebagai Ketua Presidium, Mahir Mahar memiliki peran penting dalam memimpin jalannya kongres dan mengawal keputusan yang dihasilkan. Hasil kongres kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mempercepat pembentukan provinsi. Kongres tersebut juga menjadi salah satu momentum penting yang memperkuat posisi perjuangan masyarakat Kalimantan Tengah dalam proses pembentukan pemerintahan daerah.[5]

Proses Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1957

Setelah Kongres Rakyat Kalimantan Tengah, pemerintah mulai mengambil langkah administratif untuk mempersiapkan pembentukan provinsi. Pada 28 Desember 1956, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah yang mulai bekerja pada 1 Januari 1957 di Banjarmasin. R.T.A. Milono kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai persiapan dilakukan, termasuk penataan pemerintahan, pembentukan perangkat administrasi, dan penentuan lokasi calon ibu kota.[5]

Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Undang-undang tersebut ditetapkan pada 7 Mei 1957 dan diundangkan pada 23 Mei 1957. Tanggal 23 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah.[5]

Peran Mahir Mahar dalam Penentuan Ibu Kota Provinsi

Pembentukan Panitia Pencarian Ibu Kota

Setelah proses pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah mulai dipersiapkan, muncul perbedaan aspirasi mengenai lokasi yang akan dijadikan ibu kota provinsi. Wilayah Barito, Kapuas, dan Kotawaringin masing-masing memiliki pertimbangan untuk menjadi pusat pemerintahan. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono membentuk sebuah panitia yang bertugas melakukan penelitian dan menentukan lokasi calon ibu kota. Mahir Mahar dipercaya menjadi ketua panitia tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, ia bekerja bersama sejumlah tokoh lainnya, termasuk Tjilik Riwut dan G. Obos. Panitia melakukan berbagai pembahasan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat serta pejabat sipil dan militer. Proses tersebut dilakukan untuk menemukan lokasi yang dinilai paling sesuai dari segi geografis, pemerintahan, dan pengembangan wilayah.[5]

Peninjauan Kawasan Pahandut

Setelah melalui serangkaian pembahasan, panitia menetapkan kawasan sekitar Desa Pahandut, Bukit Jekan, dan Bukit Tangkiling sebagai wilayah yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi calon ibu kota.Pada akhir Januari 1957, panitia yang dipimpin Mahir Mahar melakukan peninjauan langsung ke kawasan tersebut. Peninjauan dilakukan dengan melihat kondisi wilayah dan mengadakan pembicaraan bersama tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut kemudian memperoleh persetujuan Gubernur R.T.A. Milono dan pemerintah pusat. Kawasan Pahandut selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi calon ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah.[5]

Penetapan Nama Palangka Raya

Pada 18 Mei 1957, dalam upacara adat Gerakan Mandau Talawang Pantja Sila di Pahandut, Gubernur R.T.A. Milono mengumumkan nama Palangka Raya untuk ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan wilayah Pahandut menjadi pusat pemerintahan provinsi dan kemudian berkembang sebagai Kota Palangka Raya. Peran Mahir Mahar sebagai ketua panitia pencarian lokasi ibu kota menjadi salah satu kontribusi penting dalam proses tersebut. Bersama tokoh-tokoh lainnya, ia terlibat dalam tahapan awal yang mengantarkan kawasan Pahandut menjadi pusat pemerintahan Kalimantan Tengah.[5]

Warisan dan Penghormatan

Pengabadian Nama Mahir Mahar

Kontribusi Mahir Mahar dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dikenang melalui pengabadian namanya pada sejumlah fasilitas publik di Kota Palangka Raya. Salah satu bentuk penghormatan tersebut adalah penggunaan namanya sebagai nama jalan dan Bundaran Mahir Mahar. Bundaran tersebut berada di kawasan pintu masuk Kota Palangka Raya dari arah Banjarmasin dan menjadi salah satu penanda kawasan perkotaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui publikasi Multimedia Center Kalteng pada 17 Juni 2023 juga menyebut Mahir Mahar sebagai salah satu tokoh pendiri Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemberitaan mengenai renovasi Bundaran Mahir Mahar. Pengabadian nama tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap jasa dan peran tokoh-tokoh daerah yang terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi.[6]

Tugu Mahir Mahar

Keberadaan Tugu Mahir Mahar juga menjadi bagian dari upaya mengenang sejarah perjuangan tokoh tersebut. Tugu ini menjadi penanda yang mengingatkan masyarakat terhadap kontribusi Mahir Mahar dalam perjalanan sejarah Kalimantan Tengah. Pada 2026, Jurnal Kalteng menerbitkan tulisan berjudul Tugu Mahir Mahar, Jejak Perjuangan Pendiri Kalimantan Tengah yang Terus Dikenang yang membahas keberadaan tugu dan sejarah perjuangan tokoh tersebut. Selain itu, publikasi Jurnal Kalteng pada 10 Agustus 2026 berjudul Mahir Mahar, Tokoh Dayak yang Mengawal Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah turut mengangkat kembali perjalanan dan kontribusinya dalam sejarah pembentukan provinsi.[6]

Peran dalam Sejarah Masyarakat Dayak

Perjalanan Mahir Mahar memperlihatkan keterlibatan seorang tokoh masyarakat Dayak dalam berbagai tahapan perubahan sosial dan politik di Kalimantan. Perjuangannya tidak terbatas pada pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga mencakup upaya membangun persatuan masyarakat Dayak, memperjuangkan pemerataan pendidikan dan pembangunan, serta memperoleh pengakuan atas hak politik masyarakat. Dari masa pergerakan nasional hingga pembentukan provinsi pada 1957, Mahir Mahar menjadi bagian dari rangkaian perjuangan yang melibatkan berbagai tokoh dan organisasi masyarakat Dayak. Perjuangan tersebut merupakan bagian dari sejarah panjang terbentuknya Kalimantan Tengah sebagai sebuah provinsi dan berkembangnya Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan.[6]

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ "Mahir Mahar, Tokoh Dayak Yang Mengawal Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah — Jurnalkalteng". 2026-08-10. Diakses tanggal 2026-11-10.
  2. 1 2 3 4 Nurcahyani, Listyawati; Purba, Juniar; Darmadi, Yusri, ed. (2019). Gagasan persatuan etnis Dayak: masa pergerakan nasional dan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, 1905-1960. Padalarang, Bandung: CV Media Jaya Abadi. ISBN 978-623-7526-07-0.
  3. 1 2 "Mahir Mahar, Tokoh Dayak Yang Mengawal Lahirnya Provinsi Kalimantan Tengah — Jurnalkalteng". 2026-08-10. Diakses tanggal 2026-11-10.
  4. 1 2 3 4 Mahin, Marko (2009). Kaharingan: Dinamika dan Politik Penataan Agama. Jakarta Pusat: Universitas Indonesia.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Febriyana, Wahyu. "- Sejarah - PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH". kaltenggoid (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-10.
  6. 1 2 3 "Tugu Mahir Mahar, Jejak Perjuangan Pendiri Kalimantan Tengah Yang Terus Dikenang — Jurnalkalteng". 2026-07-04. Diakses tanggal 2026-11-10.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan