Senin, 16 November 2026
04:58 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Kode Tang

Bagikan:
Kitab hukum pidana Dinasti Tang yang menjadi teladan hukum di Asia TimurTemplat:SHORTDESC:Kitab hukum pidana Dinasti Tang yang menjadi teladan hukum di Asia Timur

Kode Tang (Hanzi 唐律, Táng lǜ) adalah kitab hukum pidana Dinasti Tang di Tiongkok. Ini kitab hukum kekaisaran Tiongkok tertua yang bertahan utuh sampai sekarang.[1] Teks yang ada berasal dari tahun 737, tetapi diperkirakan sangat dekat dengan naskah asli tahun 653.[2] Naskah 653 itu sudah dilengkapi komentar resmi.[3] Kode ini memuat 502 pasal dalam 12 bab.[3]

Penyusunan

Naskah pertama Kode Tang disusun pada tahun 624, lalu diubah berulang kali dalam beberapa dasawarsa berikutnya. Revisi tahun 637 mengurangi jumlah pelanggaran yang diancam hukuman mati atau pengasingan.[3] Revisi itu dikerjakan pada masa Kaisar Taizong dan menjadi dasar bagi kode tahun 653 yang memuat komentar shuyi.[4] Redaksi terakhirnya tercatat pada tahun 737.[3]

Norman P. Ho menilai Taizong peduli pada legalitas, penyelenggaraan hukum yang cakap, dan keringanan hukuman. Pandangannya tentang hukum, menurut Ho, lebih banyak digerakkan oleh pertimbangan politik yang praktis, seperti kestabilan dan keabsahan kekuasaannya, bukan oleh komitmen ideologis pada pembaruan hukum demi pembaruan itu sendiri.[4]

Susunan

Bab pertama memuat asas umum. Bab-bab berikutnya mengatur larangan memasuki atau melintasi kawasan terlarang, pelanggaran jabatan oleh pejabat, urusan keluarga, harta negara, dan pemeliharaan pasukan. Bab-bab tengah mengatur kejahatan terhadap orang dan harta benda, pelanggaran yang terjadi dalam perselisihan, serta pemalsuan, disusul aturan khusus lain-lain. Bab terakhir mengatur penyelenggaraan peradilan.[3]

Lima hukuman

Ancaman pidana dalam kode ini mengikuti sistem lima hukuman, yang dirinci pada tahun 653.[3] Yang paling ringan adalah pukulan tongkat kecil dalam lima tingkat, dari 10 sampai 50 kali. Berikutnya pukulan tongkat besar, juga lima tingkat, dari 60 sampai 100 kali. Hukuman ketiga adalah kerja paksa selama satu sampai tiga tahun, dalam lima tingkat.

Hukuman keempat adalah pengasingan seumur hidup dalam tiga tingkat, dengan jarak sampai 3.000 li (satuan jarak Tiongkok kuno). Hukuman kelima adalah hukuman mati dalam dua tingkat, yaitu dicekik atau dipenggal.[3][5]

Sepuluh Kejahatan Keji

Pasal 6 memuat Sepuluh Kejahatan Keji (shi e), kelompok pelanggaran terhadap kaisar, negara, dan tatanan keluarga. Seluruhnya ada 31 pelanggaran di bawah pasal ini.[5] Kode Sui tahun 581 pertama kali memuat ketentuan berat tentang kejahatan-kejahatan itu, dan Kode Tang mewarisinya.[5] Tiga yang pertama adalah merencanakan pemberontakan (mou fan), merencanakan penghasutan besar (mou dani), dan merencanakan pengkhianatan (mou pan).[5]

Kejahatan kelima mencakup pembuatan atau penyimpanan racun gu dan sihir untuk mencelakai orang. Kejahatan ketujuh adalah ketiadaan bakti kepada orang tua. Ada pula ketidakhormatan besar kepada kaisar (da buqing).[5] Pelaku tiga kejahatan pertama dan pembuat racun gu diancam hukuman mati, perampasan seluruh harta, dan hukuman bagi anggota keluarganya. Pelaku pemberontakan, penghasutan, pengkhianatan, atau ketidakhormatan besar juga kehilangan semua keringanan yang diberikan kepada pejabat.[5]

Hak istimewa pejabat

Pejabat dan bangsawan memperoleh keringanan hukum. Pasal 9.1a memberi pejabat berpangkat agak rendah hak memohon langsung kepada kaisar bila dijatuhi hukuman mati. Pengasingan seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan dapat dikurangi satu tingkat. Pasal 11 membolehkan semua birokrat menebus hukuman dengan tembaga (shu).[5]

Pasal 9.2 membatasi hak itu dengan tegas. Hak memohon ditutup bagi pelaku Sepuluh Kejahatan Keji, penuntutan kolektif atas pemberontakan atau penghasutan, dan setiap pembunuhan. Pejabat juga kehilangan hak itu bila berzina, merampok, menculik, atau menerima suap yang memutarbalikkan hukum di wilayah kewenangannya. Menurut hitungan Johnson, 106 kejahatan membatalkan hak istimewa pejabat, termasuk hampir semua kejahatan terberat dalam kode itu.[5]

Orang asing

Pasal 48 mengatur sengketa antara orang asing. Bila pihak-pihak berasal dari bangsa yang sama, perkara mereka diadili menurut hukum kebiasaan bangsa itu. Bila berasal dari bangsa berbeda, hukum Tang yang dipakai.[6] Sebagian sarjana memandang pasal ini sebagai kaidah pertentangan hukum yang sungguh-sungguh, dan Thảo Anh Hoàng berpihak pada pandangan itu dalam kajiannya tentang Kode Lê Vietnam tahun 1483 di lingkup Asia Timur.[6]

Ketentuan itu berlaku nyata di wilayah perbatasan. Setelah Tang menguasai oase Turfan di Asia Tengah, pejabat Tang memberlakukan kode ini atas seluruh penduduknya.[2] Orang asing datang ke Tang untuk berdagang dan membawa agama mereka, dan Pasal 48 mengakui bahwa kelompok-kelompok itu memiliki hukum kebiasaan sendiri.[2][6]

Pengaruh

Kode Tang menjadi model bagi kitab hukum dinasti sesudahnya.[1] Lebih dari sepertiga pasal pokok (lü) Kode Tang masih ada dalam Kode Qing Agung edisi 1740,[7] dan sekitar 30 sampai 40 persen pasal pidana Qing diambil langsung dari Kode Tang.[4] Kitab ini juga menjadi model bagi hukum Jepang, Korea, dan Vietnam.[8]

Terjemahan

Wallace Johnson menerjemahkan dan menganotasi Kode Tang dalam dua jilid terbitan Princeton University Press. Jilid pertama, yang memuat asas umum, terbit pada tahun 1979, dan jilid kedua, yang memuat pasal-pasal khusus, pada tahun 1997.[1][8] Penerbit menyebut Kode Tang sebagai teks hukum terpenting dalam sejarah Asia Timur.[8]

Lihat pula

Rujukan

  1. 1 2 3 Ho, Norman P. (2015). "Understanding Traditional Chinese Law in Practice: The Implementation of Criminal Law in the Tang Dynasty (618–907 AD)". UCLA Pacific Basin Law Journal (dalam bahasa Inggris). 32 (2). doi:10.5070/P8322029214. Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. 1 2 3 Dochnal, Aurelia (2 November 2022). "At Legal Crossroads: Tang Law and Foreigners in Seventh-Century Turfan". China Hands (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. 1 2 3 4 5 6 7 "Imperial Laws". World Eras (dalam bahasa Inggris). Encyclopedia.com. Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite encyclopedia}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. 1 2 3 Ho, Norman P. (2017). "The Legal Thought of Emperor Taizong of the Tang Dynasty (618–907)". Frontiers of Law in China (dalam bahasa Inggris). 12 (4): 584–625. doi:10.3868/s050-006-017-0031-3.
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 Johnson, Wallace. "Limitations on Legal Privilege in the Tang Code" (PDF) (dalam bahasa Inggris). University of Kansas, melalui CORE. hlm. 23–40. Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  6. 1 2 3 Michaels, Ralf. "Asian Conflict of Laws avant la lettre? Thảo Anh Hoàng, Early conflict-of-laws rules: Vietnam's Lê Code (1483) in East Asian and global contexts". Conflict of Laws .net (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. ↑ "Chinese law". Encyclopædia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. 1 2 3 "The T'ang Code, Volume II: Specific Articles" (dalam bahasa Inggris). Princeton University Press. Diakses tanggal 12 November 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan