Kerajaan Lahakia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abad ke-15–Abad ke-20 | |||||||
| Ibu kota | Lahakia | ||||||
| Bahasa umum | Mairasi, Melayu Papua | ||||||
| Agama | Islam, animisme | ||||||
| Pemerintahan | Monarki | ||||||
| Raja | |||||||
• tercatat berkuasa pada tahun 1828 | Kassa | ||||||
| Era Sejarah | Abad pertengahan | ||||||
• Didirikan | Abad ke-15 | ||||||
• Dibubarkan | Abad ke-20 | ||||||
| |||||||
| Sekarang bagian dari |  Indonesia | ||||||
Kerajaan Lahakia (sering juga dieja Lakahia) adalah salah satu kerajaan tradisional (petuanan) bercorak Islam yang berpusat di Pulau Lahakia, kawasan Teluk Etna, Semenanjung Bomberai selatan, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Indonesia. Bersama dengan Kerajaan Namatota (Koiwai), Kerajaan Aiduma, dan Kerajaan Kaimana (Seran), wilayah ini membentuk gugusan pemerintahan adat tradisional di perairan Kowiai.
Sejarah
Eksistensi politik Kerajaan Lahakia tercatat kuat dalam dokumen kolonial Eropa ketika Hindia Belanda berupaya memperluas pengaruhnya secara formal di pantai barat daya Papua.[1] Pada tanggal 24 Agustus 1828, bertepatan dengan pendirian benteng pertama Belanda bernama Fort Du Bus di Teluk Triton (Kampung Lobo), otoritas kolonial menyelenggarakan upacara akbar dan penandatanganan surat perjanjian kedaulatan.
Dalam momentum bersejarah tersebut, Belanda memberikan pengakuan formal kepada tiga penguasa lokal maritim Kowiai yang dianggap paling berpengaruh, yaitu Sendawan selaku Raja Namatota, Kassa selaku Raja Lahakia, serta Lutu yang merupakan Orang Kaya dari Lobo dan Pulau Miwara.[2][3] Sebagai simbol legitimasi kekuasaan kolonial di bawah naungan Kesultanan Tidore, ketiga tokoh ini dianugerahi surat keputusan resmi (residentsbesluit) serta tongkat komando kekuasaan berkepala perak (zilveren batons).[2] Di bawah kepemimpinan segitiga ini, terdapat 28 kepala suku atau klan kecil lain yang bersumpah setia.[2] Penguasa Lahakia bertanggung jawab menjaga keamanan alur pelayaran dagang di sekitar Teluk Etna dari ancaman perompakan dan mengoordinasi pasokan komoditas berharga seperti sarang burung walet, teripang, serta kayu mesoyi.[1]
Pada akhir abad ke-19, wilayah Kerajaan Lahakia dan sekitarnya sempat terlibat dalam ketegangan maritim internasional. Pada tahun 1896, terjadi peristiwa penyerangan terhadap kapal pemburu berkebangsaan Inggris bernama Lizzie di lepas pantai selatan Papua, yang menewaskan beberapa awak kapalnya.[4]
Pemerintah kolonial Belanda merespons insiden tersebut dengan melakukan ekspedisi hukuman dan mengenakan denda adat yang sangat besar kepada para pemimpin lokal setempat.[4] Salah satu peninggalan bersejarah dari peristiwa penyitaan denda tersebut adalah sebuah meriam perunggu hias kuno (Bronze Lilla) bertatahkan ukiran motif dedaunan dan lumba-lumba milik para kepala adat Lahakia, Baik, dan Biroe yang kini tersimpan sebagai koleksi benda bersejarah kolonial.[4] Memasuki paruh awal abad ke-20, seiring dengan diperketatnya kontrol birokrasi sipil langsung (rechtstreeks bestuur) oleh residen Belanda di Manokwari, otonomi feodal Kerajaan Lahakia secara bertahap memudar dan wilayahnya kini terintegrasi ke dalam Kampung Boiya di Distrik Kaimana.[5]
Lihat juga
Referensi
Daftar pustaka
- Mansoben, Johszua Robert (1995). Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya (PDF). Leiden University. Diakses tanggal 10 September 2026.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - Alamy Stock Photo (1898). "Bronze Lilla coming from the chiefs of Lahakia, Baik, and Biroe (south coast of New Guinea), 1896 Fine". Alamy Photographic Archive. Diakses tanggal 10 September 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - TopBNews (18 Oktober 2023). "Setangkup Rindu dan Haru Milik Waterpauw dari Kampung Lakahia". TopBNews Papua Barat. Diakses tanggal 10 September 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)