Kejaksaan Negeri

Ada usul agar Cabang Kejaksaan Negeri digabungkan ke artikel ini. (Diskusikan) Diusulkan sejak Juli 2026.

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga Kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.^[1]

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi), dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau disingkat dengan Kajari, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Kejaksaan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari), yang dibentuk melalui Keputusan Jaksa Agung.

Kejaksaan Negeri mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum.^[2]

Struktur Organisasi

Unsur Pimpinan:

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

Unsur Pembantu Pimpinan:

1. Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin)
2. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel)
3. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (Kasi PAPBB)
4. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)
5. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)
6. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)

l b s Kejaksaan Republik Indonesia
Kejaksaan Agung (Nasional)	Unsur Pimpinan Jaksa Agung Wakil Jaksa Agung Unsur Pembantu Pimpinan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Unsur Penunjang Tugas dan Wewenang Badan Pendidikan dan Pelatihan Staf Ahli Staf Ahli Bidang Pembinaan Staf Ahli Bidang Intelijen Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Umum Staf Ahli Bidang Tindak Pidana Khusus Staf Ahli Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Staf Ahli Bidang Pengawasan Unsur Penunjang Tugas dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Pusat Penerangan Hukum Pusat Pemulihan Aset
Kejaksaan Tinggi (Provinsi)	Unsur Pimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Unsur Pembantu Pimpinan Asisten Bidang Pembinaan Asisten Bidang Intelijen Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Asisten Bidang Pengawasan Unsur Penunjang Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha Koordinator
Kejaksaan Negeri (Kabupaten/Kota)	Unsur Pimpinan Kepala Kejaksaan Negeri Unsur Pembantu Pimpinan Subbagian Pembinaan Seksi Intelijen Seksi Tindak Pidana Umum Seksi Tindak Pidana Khusus Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Unsur Pelaksana Pemeriksa

Referensi