Kebijakan militer atau Kebijakan pertahanan adalah suatu kebijakan publik yang berhubungan dengan keamanan internasional dan militer. Kebijakan ini terdiri dari langkah-langkah dan inisiatif yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan tujuan-tujuan strategis, seperti kapan dan bagaimana melakukan komitmen angkatan bersenjata nasional.
Kebijakan militer digunakan untuk memastikan retensi kemerdekaan dalam pembangunan nasional, dan mengurangi kesulitan yang dipaksakan dari para aktor eksternal yang bermusuhan dan agresif. Kementerian Pertahanan (atau organisasi sinonim) adalah pembuat keputusan utama dalam kebijakan militer nasional.
Aplikasi
Kebijakan militer membahas pencapaian tujuan dan sasaran militernya dengan membuat pernyataan eksplisit tentang kemampuan yang diinginkan dalam: kesiapan tempur, organisasi militer, hubungan politik-militer (kontrol sipil terhadap militer), peran angkatan bersenjata, komando dan kendali, intelijen dan kontra intelijen militer, diplomasi pertahanan, kemampuan pertahanan dalam hal (teknologi, mobilitas, materi, dan logistik), memblokir keusangan, profesionalisme dan pelatihan, perekrutan, perubahan sosial dalam militer, tentara permanen, pasukan cadangan militer, dan wajib militer.
Lihat juga
- Keamanan nasional
- Diplomasi kapal perang
- Perusahaan militer swasta
- Hubungan Tiongkok dengan Uni Eropa
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
