Juri

Untuk kegunaan lain, lihat Juri (disambiguasi).

Juri (bahasa Inggris: jury) adalah sekelompok orang awam yang ikut memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Anggotanya dipilih secara acak, bermusyawarah secara tertutup, dan memberikan putusan tanpa menyertakan alasan.^[1] Di luar pengadilan, kata juri juga dipakai untuk dewan yang menilai peserta lomba atau pertandingan.

Sejarah

Asal-usul juri diperdebatkan. Lembaga ini mungkin lahir di Inggris, atau dibawa ke sana oleh bangsa Norman yang menyerbu pada tahun 1066. Pada abad ke-15, cara pembuktian nonrasional seperti ujian (ordeal) sudah digantikan oleh sidang dengan juri.^[1]

Dari Inggris, juri menyebar ke Eropa daratan. Melalui Napoleon, juri pertama kali diperkenalkan di wilayah Rhein, dan pemakaiannya di Eropa umumnya terbatas pada kejahatan berat dan kejahatan politik. Sejumlah negara kemudian meninggalkannya. Jerman menghapus juri pada tahun 1924, dan Jepang mengakhiri pengadilan juri yang berumur pendek pada tahun 1943.^[1]

Juri masa kini

Lebih dari 90 persen sidang dengan juri di dunia berlangsung di Amerika Serikat. Di Inggris, pemakaiannya dibatasi undang-undang pada sekelompok kecil jenis perkara.^[1]

Secara tradisional, juri beranggotakan 12 orang dan harus memutus dengan suara bulat. Kini banyak yurisdiksi menerima putusan tanpa suara bulat, dan sebagian memakai juri enam orang. Bila juri tidak dapat mencapai kesepakatan, hakim menyatakan sidang batal (mistrial), dan perkara harus disidangkan ulang kecuali dicabut.^[1]

Indonesia

Pengadilan di Indonesia tidak memakai juri. Perkara diperiksa, diadili, dan diputus oleh majelis sekurang-kurangnya tiga hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.^[2]^{: Pasal 11 ayat (1)} Dalam perkara pidana, kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ada pada hakim.^[3]^{: Pasal 1 angka 12}

Referensi

1 2 3 4 5 "Jury". Encyclopaedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2026-11-12.
↑ "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman" (PDF). peraturan.go.id. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
↑ "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.