Kamis, 19 November 2026
18:39 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Lampung Timur Pendekatan Humanis Operasi Zebra Krakatau: Pelajar Lampung Timur Dididik Lewat Lagu Kebangsaan Bandar Lampung Bendungan Batutegi Kritis, BBWS Mesuji Sekampung Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Musim Tanam Nasional Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Terkait Dugaan Makar Eks Kapolri Listyo Sigit Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini

Jacobson v. Massachusetts

Bagikan:
Jacobson v. Massachusetts
120px-Seal_of_the_United_States_Supreme_Court.svg.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Disidangkan pada 6 Desember, 1904
Diputus pada 20 Februari, 1905
Nama lengkap kasusHenning Jacobson, penggugat dalam kekeliruan v. Persemakmuran Massachusetts
Kutipan197 U.S. 11 (lanjut)
Versi sebelumnyaTerdakwa dinyatakan bersalah, Pengadilan Distrik Ketiga Middlesex Timur (1902); putusan dikuatkan, Commonwealth v. Henning Jacobson, 183 Mass 242 (1903)
Amar putusan
Kewenangan polisi sebuah negara bagian harus diartikan mencakup setidaknya regulasi wajar yang ditetapkan secara langsung melalui perundang-undangan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik.
Hakim yang memutus
Pendapat
MayoritasHarlan, bersama Fuller, Brown, White, McKenna, Holmes, Day
MenolakBrewer
MenolakPeckham

Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905), adalah kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat di mana Mahkamah menguatkan kewenangan negara bagian untuk menegakkan hukum vaksinasi wajib. Putusan Mahkamah ini menegaskan pandangan bahwa kebebasan individu tidak bersifat mutlak dan tunduk pada kewenangan polisi (police power) negara bagian. Kasus Jacobson telah sering dijadikan acuan dalam berbagai kasus Mahkamah Agung lainnya sebagai contoh penerapan dasar dari kewenangan polisi tersebut.

Latar belakang

Massachusetts adalah salah satu dari 11 negara bagian yang memiliki hukum vaksinasi wajib.[1] Hukum Massachusetts memberi wewenang kepada dewan kesehatan di tiap kota dan kotamadya untuk menegakkan vaksinasi gratis yang diwajibkan bagi orang dewasa berusia di atas 21 tahun jika pemerintah daerah setempat menganggapnya perlu demi kesehatan atau keselamatan masyarakat.[2] Orang dewasa yang menolak dikenakan denda sebesar $5 (sekitar $145 dalam nilai dolar 2024).[2] Pada tahun 1902, ketika menghadapi wabah cacar, Dewan Kesehatan kota Cambridge, Massachusetts, mengesahkan peraturan yang memerintahkan vaksinasi atau vaksinasi ulang bagi seluruh penduduknya.[2]

Pastor Cambridge bernama Henning Jacobson pernah mengalami era vaksinasi wajib di negara asalnya, Swedia.[3] Meskipun upaya membasmi cacar di Swedia berhasil, vaksinasi masa kecil Jacobson berjalan buruk dan meninggalkannya dengan "trauma seumur hidup terhadap praktik tersebut".[3] Jacobson menolak vaksinasi dengan menyatakan bahwa "ia dan putranya mengalami reaksi buruk terhadap vaksinasi sebelumnya" sewaktu masih kanak-kanak dan bahwa Jacobson sendiri "mengalami penderitaan yang sangat hebat dalam jangka panjang akibat penyakit yang ditimbulkan oleh vaksinasi".[2] Jacobson percaya bahwa keluarganya mungkin memiliki semacam kondisi keturunan yang membuat vaksin cacar sangat berbahaya bagi mereka.[3] Karena penolakannya untuk divaksinasi, Jacobson dituntut dan dijatuhi denda sebesar $5.[4][5] Selama tiga tahun berikutnya hingga kasusnya mencapai Mahkamah Agung Amerika Serikat, Jacobson berargumen bahwa mengenakannya denda atau hukuman penjara karena mengabaikan atau menolak vaksinasi merupakan pelanggaran terhadap kebebasannya, undang-undang tersebut "tidak masuk akal, sewenang-wenang, dan menindas", serta seseorang tidak boleh dipaksa tunduk pada hukum tersebut jika ia keberatan terhadap vaksinasi, apa pun alasannya.[2]

Putusan

Henning_Jacobson%2C_1878.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail_unscaled
Henning Jacobson, 1878

Hakim Agung John Marshall Harlan membacakan putusan untuk mayoritas 7–2 yang menyatakan bahwa hukum Massachusetts tidak melanggar Amandemen Keempat Belas.[2] Mahkamah berpendapat bahwa

in every well ordered society charged with the duty of conserving the safety of its members the rights of the individual in respect of his liberty may at times, under the pressure of great dangers, be subjected to such restraint, to be enforced by reasonable regulations, as the safety of the general public may demand


dalam setiap masyarakat yang teratur dan dibebani tugas untuk menjaga keselamatan para anggotanya, hak-hak individu sehubungan dengan kebebasannya terkadang, di bawah tekanan bahaya besar, dapat tunduk pada pembatasan semacam itu, yang ditegakkan melalui regulasi yang wajar, sebagaimana yang dituntut oleh keselamatan publik secara umum

dan bahwa

[r]eal liberty for all could not exist under the operation of a principle which recognizes the right of each individual person to use his own [liberty], whether in respect of his person or his property, regardless of the injury that may be done to others.


[k]ebebasan sejati bagi semua orang tidak akan dapat ada di bawah berlakunya suatu prinsip yang mengakui hak setiap individu untuk menggunakan [kebebasan] miliknya sendiri, baik mengenai pribadi maupun propertinya, tanpa memedulikan kerugian yang mungkin ditimbulkan pada orang lain.[2]

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa vaksinasi wajib tidaklah bersifat sewenang-wenang maupun menindas selama tidak "melampaui apa yang secara wajar diperlukan bagi keselamatan publik".[2] Di Massachusetts, dengan penyakit cacar yang "marak dan meningkat di Cambridge", regulasi yang dipertanyakan tersebut adalah "perlu dilakukan demi melindungi kesehatan publik dan menjamin keselamatan publik".[2] Mahkamah mencatat bahwa Jacobson telah mengajukan bukti bahwa ada banyak pihak di komunitas medis yang percaya bahwa vaksin cacar tidak akan menghentikan penyebaran penyakit dan, bahkan, dapat menyebabkan penyakit lain pada tubuh.[2] Namun, pendapat-pendapat yang diajukan oleh Jacobson "lebih mengesankan karena jumlahnya daripada nilai inherennya" dan "[a]pa yang diketahui semua orang, ... teori yang berlawanan [justru] sesuai dengan kepercayaan umum dan dipertahankan oleh otoritas medis tinggi."[2] Oleh karena itu, penentuan mana dari "dua cara yang kemungkinan paling efektif untuk perlindungan publik terhadap penyakit" diserahkan kepada badan legislatif, bukan pengadilan.[2] Tidak seorang pun dapat "mengklaim dengan yakin bahwa sarana yang ditetapkan oleh Negara Bagian untuk tujuan tersebut tidak memiliki hubungan nyata atau substansial dengan perlindungan kesehatan publik dan keselamatan publik".[2]

Sebagai penutup, Mahkamah mengakui bahwa dalam "kasus-kasus ekstrem", bagi individu tertentu "dalam kondisi kesehatan tertentu", persyaratan vaksinasi akan menjadi "kejam dan tidak manusiawi", yang dalam kasus seperti itu pengadilan diwenangkan untuk campur tangan demi "mencegah kesalahan dan penindasan".[2] Namun, undang-undang yang dimaksud tidak "ditujukan untuk diterapkan pada kasus seperti itu" dan Jacobson "tidak mengajukan bukti bahwa, berdasarkan kondisinya saat itu, ia sebenarnya tidak layak untuk divaksinasi".[2] David J. Brewer[6] dan Rufus Peckham[7] menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), meskipun keduanya tidak menerbitkan pendapat tertulis.

Preseden

Putusan Harlan mendukung kewenangan polisi (police power) sekaligus batasan-batasan atas kekuasaan tersebut, dan putusannya dijadikan rujukan untuk mendukung keduanya dalam kasus-kasus selanjutnya. Ia menyatakan pandangan bernuansanya mengenai batasan kekuasaan pemerintah dengan menegaskan bahwa "ketentuan umum harus dibatasi dalam penerapannya agar tidak mengarah pada ketidakadilan, penindasan, atau konsekuensi yang tidak masuk akal".[8]

Perkembangan selanjutnya

Gerakan antivaksinasi bergerak pascaputusan tersebut, dan Liga Antivaksinasi Amerika didirikan tiga tahun kemudian untuk mempromosikan prinsip bahwa "kesehatan adalah perlindungan alamiah terbesar terhadap penyakit dan oleh karena itu tidak ada Negara Bagian yang berhak menuntut siapa pun untuk merusak kerugian kesehatannya". Liga tersebut memperingatkan apa yang mereka yakini sebagai bahaya vaksinasi dan bahaya membiarkan campur tangan pemerintah dan ilmu pengetahuan ke dalam kehidupan pribadi, bagian dari proses yang lebih luas yang diidentifikasi dengan Gerakan Progresif. Liga tersebut bertanya, "Kita telah menolak tirani agama; kita telah menolak tirani politik; haruskah kita sekarang tunduk pada tirani medis?".[9]

Mahkamah Agung menegaskan kembali putusannya dalam kasus Jacobson melalui kasus Zucht v. King (1922), yang memutuskan bahwa sistem sekolah dapat menolak penerimaan seorang siswa yang gagal menerima vaksinasi wajib.[10] Kasus Jacobson telah sering dijadikan acuan dalam berbagai kasus Mahkamah Agung lainnya sebagai contoh penerapan dasar dari kewenangan polisi, dengan kasus-kasus yang bersandar padanya mencakup Buck v. Bell, 274 U.S. 200 (1927) (sterilisasi bagi mereka yang memiliki disabilitas intelektual),[11] Prince v. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944) (pembatasan bagi orang tua yang menyuruh anaknya membagikan pamflet di jalan), Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990) (mengizinkan negara bagian untuk menuntut "bukti yang jelas dan meyakinkan" atas keinginan pasien sebelum pencabutan penopang hidup), Vernonia School District 47J v. Acton, 515 U.S. 646 (1995) (mengizinkan tes narkoba acak bagi siswa), dan Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007) (menguatkan larangan federal atas "aborsi kelahiran parsial").

Pemberantasan cacar secara global yang dihasilkan oleh kampanye vaksinasi internasional disertifikasi pada tahun 1980.[12][13]

Selama pandemi COVID-19, Pengadilan Banding Federal Sirkuit Kelima bersandar pada kasus Jacobson ketika menguatkan regulasi Texas yang menghentikan aborsi dengan memasukkannya ke dalam larangan layanan medis dan operasi non-esensial, sejalan dengan pengutipan kasus tersebut oleh Hakim Blackmun dalam kasus Roe v. Wade.[14] (Lihat Dampak pandemi COVID-19 terhadap aborsi di Amerika Serikat.) Kasus Jacobson juga menjadi kasus preseden dalam membenarkan perintah pemerintah terkait masker wajah dan perintah pembatasan keluar rumah di seluruh masa pandemi COVID-19.[15][16]

Gugatan hukum terkait COVID-19 yang paling mendekati tantangan langsung terhadap kasus Jacobson adalah Does v. Mills, yang menantang mandat vaksin di Maine bagi para pekerja perawatan kesehatan. Dengan pemungutan suara 6–3, Mahkamah Agung pada tahun 2021 menolak memberikan bantuan hukum bagi mereka yang mengupayakan penangguhan (injunction) atas mandat tersebut.[17]

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ "Toward a Twenty-First-Century Jacobson v. Massachusetts" (PDF). Harvard Law Review. 121 (7). The Harvard Law Review Association: 1822. Mei 2008. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Oktober 26, 2014. Diakses tanggal Oktober 26, 2026.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 {{{1}}} U.S.{{{2}}}
  3. 1 2 3 Wilrich, Michael (2011). Pox: An American History. Penguin.
  4. ↑ Mariner, Wendy K.; Annas, George J.; Glantz, Leonard H. (April 1, 2005). "Jacobson v Massachusetts: It's Not Your Great-Great-Grandfather's Public Health Law". American Journal of Public Health. 95 (4): 581–590. doi:10.2105/AJPH.2004.055160. ISSN 0090-0036. PMC 1449224. PMID 15798113.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  5. ↑ "Henning Jacobson Loses His Fight with the Board of Public Health Over Vaccination". New England Historical Society (dalam bahasa American English). April 13, 2020. Diakses tanggal Oktober 26, 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  6. ↑ Delavan, Wayne (1964). "Political Philosophy of Supreme Court Justice David J. Brewer". Journal of the Arkansas Academy of Science. 18: 66–75. Diakses tanggal Oktober 26, 2026.
  7. ↑ Templat:Cite SSRN Social Science Research Network
  8. ↑ Willrich, Michael (2011). Pox: An American History. Penguin Books. hlm. 319–329. ISBN 978-0-14-312078-0.
  9. ↑ "Toward a Twenty-First-Century Jacobson v. Massachusetts" (PDF). Harvard Law Review. 121 (7). The Harvard Law Review Association: 1823–1824. Mei 2008. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Oktober 26, 2014. Diakses tanggal Oktober 26, 2026.
  10. ↑ "Toward a Twenty-First-Century Jacobson v. Massachusetts" (PDF). Harvard Law Review. 121 (7). The Harvard Law Review Association: 1824–1825. Mei 2008. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Oktober 26, 2014. Diakses tanggal Oktober 26, 2026.
  11. ↑ "Buck v. Bell, Superintendent of State Colony Epileptics and Feeble Minded". Legal Information Institute. Prinsip yang mendukung vaksinasi wajib cukup luas untuk mencakup pemotongan Tuba Falopi. Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11, 25 S. Ct. 358, 49 L. Ed. 643, 3 Ann. Cas. 765. Tiga generasi imbesil sudah cukup.
  12. ↑ Fenner F (2006). Nature, Nurture and Chance: The Lives of Frank and Charles Fenner. Canberra: Australian National University Press. ISBN 978-1-920942-62-5.
  13. ↑ "Smallpox". Lembar Fakta WHO. Diarsipkan dari asli tanggal September 21, 2007.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  14. ↑ "The 115-year-old Supreme Court opinion that could determine rights during a pandemic". CNN. April 10, 2020.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  15. ↑ "The Constitutionality of Facemasks and COVID-19 – UMCHHS". www.mdchhs.com. Diarsipkan dari asli tanggal Juli 18, 2020.
  16. ↑ "Are 'Stay at Home' Orders Constitutional?". Forbes.
  17. ↑ "Court turns away religious challenge to Maine's vaccine mandate for health care workers". SCOTUSblog. Oktober 29, 2021. Diakses tanggal Oktober 30, 2021.

Sumber

Pranala luar

Wikisource logo
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
  • Teks dari Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905) dapat diperoleh pada:  ·Findlaw ·Justia

Templat:US14thAmendment

Templat:URUTANBAWAAN:Jacobson v. Massachusetts

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan