Rabu, 04 November 2026
05:11 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare
Intervensi pasar

Intervensi pasar

Bagikan:
Artikel ini berisi tentang intervensi pemerintah di pasar dan ekonomi pasar. Untuk alternatif bagi pasar, lihat Perencanaan ekonomi.
250px-Redtape1.JPG?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Pita merah yang mengikat dokumen abad ke-19, asal mula julukan "pita merah" untuk hukum dan peraturan intervensi ekonomi

Intervensionisme ekonomi (kadang disebut intervensionisme negara) adalah perspektif kebijakan ekonomi yang mendukung intervensi pemerintah dalam proses pasar untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Intervensi ekonomi adalah tindakan yang diambil pemerintah atau lembaga internasional dalam ekonomi pasar untuk memengaruhi ekonomi di luar tugas utamanya; tugas utama pemerintah adalah mencegah penipuan, melaksanakan kontrak, dan menyediakan barang publik.[1][2][3] Intervensi ekonomi memiliki berbagai tujuan politik dan ekonomi, misalnya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, menaikkan upah, menaikkan atau menurunkan harga, mendorong kesetaraan pendapatan, meningkatkan laba, atau menangani kegagalan pasar.

Kata intervensi secara filosofis bermakna bahwa negara dan ekonomi pada dasarnya terpisah dengan satu sama lain.[4] Karena itu, istilah ini mengacu pada ekonomi pasar kapitalis yang dicampuri oleh pemerintah lewat peraturan, kebijakan ekonomi, atau subsidi (badan usaha milik negara yang beroperasi di pasar tidak tergolong sebagai intervensi). Kata "intervensi" biasanya digunakan oleh pendukung laissez-faire dan pasar bebas.[5][6]

Ekonomi pasar kapitalis yang sering diintervensi oleh pemerintah disebut ekonomi campuran.[7]

Lihat pula

Referensi

  1. ↑ Ellen Frankel, Paul (1980). "Laissez Faire in Nineteenth Century Britain: Fact or Myth". Literature of Liberty. iii (4): 5–38. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-05-17. Diakses tanggal 5 Februari 2012.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Karagiannis, Nikolaos (2001). "Key Economic and Politico-Institutional Elements of Modern Interventionism". Social and Economic Studies. 50 (3/4): 17–47. JSTOR 27865245.
  3. ↑ von Mises, Ludwig (Ed.1998). Interventionism: An Economic Analysis (PDF). New York: The Foundation for Economic Education, Inc. hlm. 10–12.{{cite book}}: Periksa nilai tanggal dalam: |year=Pemeliharaan CS1: Tahun (link)
  4. ↑ Lu, Catherine. "Intervention". Encyclopedia of Political Theory. SAGE. Diakses tanggal 5 Februari 2012.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)[pranala nonaktif permanen]
  5. ↑ von Mises, Ludwig (Ed. 1998). INTERVENTIONISM: AN ECONOMIC ANALYSIS (PDF). New York: The Foundation for Economic Education, Inc. hlm. 10–12.{{cite book}}: Periksa nilai tanggal dalam: |year=Pemeliharaan CS1: Tahun (link)
  6. ↑ Brown, Douglas (November 11, 2011). Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School. Routledge. hlm. 10–11. ISBN 978-0415608794.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  7. ↑ Brown, Douglas (November 11, 2011). Towards a Radical Democracy (Routledge Revivals): The Political Economy of the Budapest School. Routledge. hlm. 10–11. ISBN 978-0415608794. The political definition refers to the degree of state intervention in what is basically a capitalist market economy. Thus this definition 'portray[s] the phenomenon in terms of state encroaching upon market and thereby suggest[s] that market is the natural or preferable mechanism{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan