Selasa, 17 November 2026
08:34 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis

Hak untuk diam

Bagikan:

Hak untuk diam (bahasa Inggris: right to silence) adalah hak orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana untuk menolak menjawab pertanyaan penegak hukum atau pengadilan. Hak ini berkaitan dengan larangan memaksa seseorang memberatkan dirinya sendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang yang didakwa untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah.[1]: Lampiran, Pasal 14 ayat (3) huruf g 

Di Indonesia

KUHAP 1981

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjamin hak tersangka atau terdakwa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.[2]: Pasal 52  Penjelasannya menyatakan bahwa paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.[2]: Penjelasan Pasal 52  Tersangka atau terdakwa juga tidak dibebani kewajiban pembuktian.[2]: Pasal 66 

KUHAP 2025

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, merumuskan hak ini secara tegas. Tersangka atau terdakwa berhak diberi tahu mengenai haknya dan berhak memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan terhadapnya.[3]: Pasal 142 huruf d dan e, Pasal 369  Saksi pun berhak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, walaupun ia telah disumpah.[3]: Pasal 143 huruf g 

Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan di sidang, hakim ketua sidang menganjurkan agar ia menjawab, lalu pemeriksaan dilanjutkan.[3]: Pasal 225  Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi, ahli, atau terdakwa.[3]: Pasal 215 

Lihat pula

Rujukan

  1. ↑ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2005-10-28. Diakses tanggal 2026-11-17.
  2. 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 1981-12-31. Diakses tanggal 2026-11-17.
  3. 1 2 3 4 "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025-12-17. Diakses tanggal 2026-11-17.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan