Hak untuk diam (bahasa Inggris: right to silence) adalah hak orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana untuk menolak menjawab pertanyaan penegak hukum atau pengadilan. Hak ini berkaitan dengan larangan memaksa seseorang memberatkan dirinya sendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap orang yang didakwa untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau mengaku bersalah.[1]: Lampiran, Pasal 14 ayat (3) huruf g
Di Indonesia
KUHAP 1981
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjamin hak tersangka atau terdakwa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.[2]: Pasal 52 Penjelasannya menyatakan bahwa paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa wajib dicegah.[2]: Penjelasan Pasal 52 Tersangka atau terdakwa juga tidak dibebani kewajiban pembuktian.[2]: Pasal 66
KUHAP 2025
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, merumuskan hak ini secara tegas. Tersangka atau terdakwa berhak diberi tahu mengenai haknya dan berhak memberikan atau menolak memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan atau dakwaan terhadapnya.[3]: Pasal 142 huruf d dan e, Pasal 369 Saksi pun berhak menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri, walaupun ia telah disumpah.[3]: Pasal 143 huruf g
Jika terdakwa tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan di sidang, hakim ketua sidang menganjurkan agar ia menjawab, lalu pemeriksaan dilanjutkan.[3]: Pasal 225 Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada saksi, ahli, atau terdakwa.[3]: Pasal 215
Lihat pula
Rujukan
- ↑ "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2005-10-28. Diakses tanggal 2026-11-17.
- 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 1981-12-31. Diakses tanggal 2026-11-17.
- 1 2 3 4 "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2025-12-17. Diakses tanggal 2026-11-17.