Entitas ekonomi

Bagian dari seri tentang
Akuntansi
Daya beli konstan Biaya historis Manajemen Pajak
Jenis utama Audit Anggaran Biaya Forensik Keuangan Dana Pemerintahan Manajemen Sosial Pajak
Konsep utama Periode akuntansi Akrual Daya beli konstan Entitas ekonomi Nilai wajar Kelangsungan usaha Biaya historis Prinsip penandingan Materialitas Pengakuan pendapatan Unit hitung
Akun pilihan Aset Kas Harga pokok penjualan Penyusutan / Amortisasi (bisnis) Ekuitas Beban Goodwill Liabilitas Laba Pendapatan
Standar akuntansi Prinsip yang berlaku umum Standar audit yang berlaku umum Konvergensi Standar Pelaporan Keuangan Internasional Standar Audit Internasional Prinsip Akuntansi Manajemen
Laporan keuangan Laporan tahunan Neraca Arus kas Ekuitas Laba rugi Diskusi manajemen Analisis laporan keuangan
Pembukuan Rekonsiliasi bank Debit dan kredit Sistem berpasangan FIFO dan LIFO Jurnal Buku besar / Buku besar umum Neraca saldo
Pengauditan Keuangan Internal Firma Laporan Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Tokoh dan organisasi Akuntan Organisasi akuntansi Luca Pacioli
Perkembangan Sejarah Penelitian Akuntansi positif Undang-Undang Sarbanes–Oxley
Pelanggaran Kreatif Manajemen laba Akun galat Hollywood Di luar neraca Pembukuan ganda
l b s

Entitas ekonomi adalah organisasi, unit, kegiatan, atau kelompok kegiatan yang diperlakukan sebagai satu kesatuan tersendiri untuk tujuan pencatatan dan pelaporan akuntansi. Konsep ini memungkinkan transaksi, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban suatu entitas dibedakan dari transaksi serta sumber daya milik pemilik, pengelola, atau entitas lainnya.^[1]

Pemisahan tersebut dikenal sebagai asumsi entitas ekonomi, asumsi kesatuan usaha, atau konsep entitas. Asumsi ini menyatakan bahwa kegiatan ekonomi yang dicatat untuk suatu entitas harus dipisahkan dari kegiatan pemilik dan semua entitas ekonomi lain. Sebuah rumah sakit, perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintah daerah, lembaga negara, cabang usaha, atau kelompok perusahaan dapat diperlakukan sebagai entitas ekonomi apabila batas kegiatan yang dilaporkan dapat diidentifikasi secara memadai.^[1]

Dalam pelaporan keuangan modern, istilah yang berdekatan adalah entitas pelapor, yaitu entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Entitas pelapor tidak harus sama dengan satu badan hukum. Entitas tersebut dapat berupa satu badan hukum, bagian dari suatu badan hukum, atau beberapa entitas yang dilaporkan sebagai satu kesatuan.^[2][3]

Asumsi entitas ekonomi

Asumsi entitas ekonomi menentukan batas pencatatan akuntansi. Setelah suatu entitas ditetapkan, hanya transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan entitas tersebut yang dimasukkan ke dalam catatan serta laporan keuangannya.

Pada usaha perseorangan, pemilik dan usaha dapat merupakan orang atau badan yang sama menurut sebagian ketentuan hukum. Akan tetapi, untuk tujuan akuntansi, keuangan usaha tetap dipisahkan dari keuangan pribadi pemilik. Pembayaran biaya rumah tangga pemilik tidak dicatat sebagai beban usaha. Apabila uang usaha digunakan untuk kepentingan pribadi, transaksi tersebut dicatat sebagai pengambilan pribadi atau pengurangan ekuitas pemilik.

Sebaliknya, uang yang disetorkan pemilik kepada usaha dicatat sebagai tambahan modal, bukan sebagai pendapatan dari kegiatan usaha. Pinjaman antara pemilik dan entitas juga dicatat sebagai transaksi antara dua pihak yang berbeda untuk tujuan akuntansi, meskipun hubungan hukumnya dapat bergantung pada bentuk usaha dan peraturan yang berlaku.

Pemisahan ini membantu:

• menghitung laba atau rugi entitas secara lebih tepat;
• mengidentifikasi aset dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab entitas;
• menilai kinerja pengelola;
• melindungi catatan usaha dari pencampuran transaksi pribadi;
• menyediakan informasi yang dapat dibandingkan antarperiode;
• mendukung audit, perpajakan, dan pertanggungjawaban.

Asumsi entitas ekonomi tidak berarti bahwa pemilik, manajemen, dan pihak berelasi tidak mempunyai hubungan dengan entitas. Transaksi dengan mereka tetap dapat dicatat, tetapi harus diidentifikasi sebagai transaksi entitas dan, jika material, diungkapkan sesuai standar yang berlaku.

Entitas ekonomi dan entitas hukum

Entitas ekonomi merupakan konsep akuntansi, sedangkan entitas hukum merupakan konsep yang dibentuk atau diakui oleh hukum. Keduanya sering bertepatan, tetapi tidak selalu sama.

Sebuah perseroan terbatas biasanya merupakan satu entitas hukum sekaligus satu entitas ekonomi. Namun, beberapa keadaan menunjukkan perbedaannya:

Keadaan	Entitas hukum	Entitas ekonomi atau pelapor
Usaha perseorangan	Pemilik dan usaha mungkin tidak terpisah sebagai badan hukum	Usaha dicatat terpisah dari transaksi pribadi pemilik
Cabang atau divisi	Bukan badan hukum tersendiri	Dapat disusun sebagai pusat laba, segmen, atau entitas pelapor tertentu
Kelompok usaha	Terdiri atas beberapa badan hukum	Induk dan anak perusahaan dapat dilaporkan sebagai satu entitas ekonomi dalam laporan konsolidasian
Kegiatan atau dana tertentu	Dapat berada dalam satu organisasi atau badan hukum	Dapat dipisahkan untuk akuntansi dan pertanggungjawaban
Laporan keuangan gabungan	Mencakup beberapa badan hukum tanpa hubungan induk–anak	Dipresentasikan bersama apabila batas kegiatan dan kebutuhan pengguna mendukungnya

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menegaskan bahwa entitas pelapor tidak harus merupakan entitas hukum. Batas entitas pelapor ditentukan dengan mempertimbangkan kegiatan ekonomi yang dicakup dan kebutuhan informasi pengguna utama.^[3] Keberadaan badan hukum dapat mempermudah penentuan batas, tetapi bukan syarat mutlak untuk membentuk satu entitas pelapor.

Pemisahan akuntansi juga tidak dengan sendirinya menciptakan kepribadian hukum, kepemilikan harta yang terpisah, atau tanggung jawab terbatas. Hal-hal tersebut ditentukan oleh hukum perusahaan, perjanjian, dan peraturan di yurisdiksi masing-masing.

Entitas pelapor

Entitas pelapor adalah entitas yang diwajibkan atau memilih untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, entitas pelapor dapat berupa:

• satu entitas;
• bagian dari suatu entitas;
• kelompok yang terdiri atas lebih dari satu entitas.^[2]

Batas entitas pelapor harus ditetapkan agar laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan dan merepresentasikan secara tepat kegiatan ekonomi yang dimaksud. Batas tersebut tidak seharusnya ditentukan dengan cara yang menghasilkan kumpulan kegiatan yang tidak lengkap atau menyesatkan.^[4]

Penentuan batas menjadi penting apabila entitas pelapor:

• bukan satu badan hukum;
• mencakup hanya sebagian dari suatu badan hukum;
• terdiri atas beberapa badan hukum;
• mencakup kegiatan yang tidak seluruhnya memiliki hubungan induk–anak;
• mempunyai aset, kewajiban, atau transaksi bersama dengan bagian organisasi lain.

Dalam keadaan tersebut, penyusun perlu mengidentifikasi kegiatan, sumber daya, klaim, pengguna utama, dan hubungan pengendalian yang relevan. Batas yang terlalu sempit dapat menghilangkan aset atau kewajiban penting, sedangkan batas yang terlalu luas dapat memasukkan kegiatan yang tidak relevan.

Bentuk entitas ekonomi

Hampir semua organisasi atau unit kegiatan dapat menjadi entitas ekonomi apabila aktivitasnya dapat diidentifikasi secara terpisah. Contohnya meliputi:

• usaha perseorangan;
• persekutuan;
• perseroan;
• koperasi;
• yayasan dan perkumpulan;
• rumah sakit dan lembaga pendidikan;
• pemerintah pusat atau daerah;
• kementerian, badan, dan unit layanan pemerintah;
• dana pensiun, dana abadi, atau dana khusus;
• cabang, divisi, proyek, dan pusat pertanggungjawaban;
• kelompok usaha yang terdiri atas entitas induk dan anak;
• kerja sama operasi atau pengaturan bersama tertentu.

Tidak setiap unit internal harus menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum. Banyak divisi dan proyek hanya menyusun laporan manajemen internal. Sebuah unit menjadi entitas pelapor apabila diwajibkan atau memilih menyusun laporan keuangan untuk pengguna yang tidak dapat meminta informasi khusus secara langsung.

Entitas tunggal

Entitas tunggal merupakan bentuk paling sederhana dari entitas pelapor. Laporan keuangannya menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas yang berada dalam batas satu entitas.

Apabila entitas tunggal tidak memiliki anak perusahaan, laporan keuangan bertujuan umumnya tidak memerlukan konsolidasi. Apabila entitas tersebut merupakan entitas induk, ia dapat menyusun laporan keuangan tersendiri sesuai standar yang berlaku, tetapi laporan tersendiri tidak menggantikan laporan konsolidasian ketika konsolidasi diwajibkan.

Bagian dari satu badan hukum juga dapat menjadi entitas pelapor. Contohnya adalah unit usaha yang memiliki kegiatan, aset, kewajiban, dan pengguna informasi tersendiri. Namun, batas unit tersebut harus ditentukan secara konsisten dan tidak boleh menghilangkan transaksi atau sumber daya yang secara ekonomi berkaitan dengan kegiatan yang dilaporkan.

Kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi

Dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan seluruh entitas anak disajikan seolah-olah merupakan satu entitas ekonomi. IFRS 10 menyatakan bahwa laporan konsolidasian menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan arus kas induk beserta entitas anak sebagai milik satu entitas ekonomi.^[5]

Konsolidasi tidak menghapus keberadaan hukum masing-masing perusahaan. Setiap entitas anak tetap dapat mempunyai kontrak, kreditor, pajak, dan kewajiban hukum sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan pelaporan kelompok, laporan keuangan menggabungkan pos-pos sejenis dan mengeliminasi transaksi serta saldo antarperusahaan.

Contoh eliminasi konsolidasi meliputi:

• piutang entitas induk kepada entitas anak dengan utang entitas anak kepada induk;
• penjualan barang antarperusahaan dengan pembelian pihak lawan;
• laba yang belum direalisasi dari persediaan atau aset yang masih berada dalam kelompok;
• pendapatan dan beban bunga atas pinjaman antarperusahaan;
• investasi induk pada anak dengan bagian ekuitas anak yang terkait.

Tujuannya adalah mencegah penghitungan ganda dan menyajikan transaksi kelompok dengan pihak luar. Penjualan dari satu perusahaan kelompok kepada perusahaan lain tidak menciptakan pendapatan bagi kelompok secara keseluruhan sampai barang atau jasa dijual kepada pihak eksternal.

Laporan keuangan gabungan

Apabila suatu entitas pelapor terdiri atas dua atau lebih entitas yang tidak seluruhnya terhubung oleh hubungan induk–anak, laporannya dapat disebut laporan keuangan gabungan.^[2]

Laporan gabungan dapat digunakan, misalnya, untuk:

• beberapa perusahaan yang berada di bawah pengendalian pemilik yang sama;
• beberapa kegiatan yang akan digabungkan dalam restrukturisasi;
• kelompok organisasi nirlaba yang dikelola bersama;
• bagian-bagian usaha yang belum ditempatkan dalam satu entitas induk.

Penyusunannya memerlukan dasar yang jelas untuk menentukan entitas yang dimasukkan, periode pelaporan, kebijakan akuntansi, transaksi antarentitas, dan alasan penyajian bersama. Penggabungan yang dipilih hanya untuk menghasilkan gambaran tertentu dapat mengurangi relevansi dan representasi tepat laporan keuangan.

Sektor publik dan organisasi nirlaba

Dalam sektor publik, entitas ekonomi dapat berupa pemerintah secara keseluruhan, kementerian, pemerintah daerah, badan layanan, rumah sakit publik, dana, atau program tertentu. Batas pelaporan dapat ditentukan oleh tanggung jawab publik, pengendalian sumber daya, kewenangan anggaran, dan kebutuhan penerima layanan serta penyedia sumber daya.

Kerangka Konseptual IPSAS menempatkan pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan sebagai tujuan utama pelaporan keuangan sektor publik. Pengguna utamanya mencakup penerima layanan dan penyedia sumber daya.^[6]

Pada organisasi nirlaba, pemisahan entitas tetap berlaku meskipun tidak terdapat pemilik yang menerima laba. Sumbangan, aset, kewajiban, dan biaya program organisasi harus dipisahkan dari keuangan pengurus, pendiri, donor, atau organisasi lain. Dana yang penggunaannya dibatasi dapat memerlukan pencatatan terpisah untuk memastikan penggunaannya sesuai tujuan.

Penerapan dalam pencatatan

Penerapan asumsi entitas ekonomi dapat dilihat dalam transaksi berikut:

Transaksi	Perlakuan akuntansi entitas
Pemilik menyetorkan uang ke usaha	Dicatat sebagai kenaikan kas dan modal atau ekuitas pemilik
Pemilik mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi	Dicatat sebagai pengambilan pribadi atau distribusi kepada pemilik, bukan beban operasi
Usaha membayar tagihan pribadi pemilik	Dicatat sebagai pengambilan pribadi, piutang kepada pemilik, atau transaksi pihak berelasi sesuai substansinya
Pemilik membayar biaya usaha dengan uang pribadi	Dicatat sebagai beban atau aset usaha dan tambahan modal atau utang kepada pemilik
Perusahaan menjual barang kepada entitas anak	Dicatat oleh masing-masing badan hukum, tetapi dieliminasi dalam laporan konsolidasian
Cabang memindahkan kas ke kantor pusat	Dicatat sebagai transfer internal, bukan pendapatan kelompok secara keseluruhan

Pemisahan tersebut memerlukan rekening bank, dokumen, daftar aset, utang, serta catatan transaksi yang dapat ditelusuri. Pada usaha kecil, pencampuran keuangan pribadi dan usaha dapat menyebabkan salah saji laba, kesalahan pajak, kesulitan menilai modal, dan lemahnya pengendalian.

Hubungan dengan persamaan akuntansi

Konsep entitas menentukan sudut pandang persamaan akuntansi:

Aset = Liabilitas + Ekuitas {\displaystyle {\text{Aset}}={\text{Liabilitas}}+{\text{Ekuitas}}}

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan entitas, bukan seluruh kekayaan pribadi pemilik. Liabilitas adalah klaim kreditor terhadap entitas, sedangkan ekuitas merupakan kepentingan residual dalam aset setelah seluruh liabilitas dikurangi.

Kontribusi pemilik meningkatkan ekuitas, sedangkan distribusi kepada pemilik menguranginya. Pendapatan dan beban mengubah ekuitas melalui kinerja entitas, sehingga dipisahkan dari transaksi modal dengan pemilik.

Pada laporan konsolidasian, persamaan tersebut diterapkan pada kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi. Aset dan liabilitas seluruh entitas anak dimasukkan, sementara bagian ekuitas yang tidak dimiliki induk disajikan sebagai kepentingan nonpengendali sesuai standar.

Hubungan dengan teori entitas

Teori entitas adalah pandangan dalam teori akuntansi yang menempatkan perusahaan sebagai pusat kegiatan akuntansi yang terpisah dari pemilik dan kreditor. Dalam pandangan ini, aset dipandang sebagai sumber daya entitas, sedangkan liabilitas dan ekuitas merupakan klaim atas sumber daya tersebut.

Teori entitas berbeda dari teori kepemilikan, yang menempatkan pemilik sebagai pusat perhatian dan memandang aset neto sebagai kekayaan pemilik. Perbedaan tersebut memengaruhi cara teori akuntansi menjelaskan laba, modal, bunga, dividen, dan hubungan antara perusahaan dengan penyedia modal.^[7]

Standar pelaporan modern tidak bergantung hanya pada satu teori kepemilikan atau teori entitas. Namun, konsep entitas pelapor dan laporan konsolidasian menunjukkan pentingnya penetapan batas kegiatan ekonomi yang dilaporkan.

Keterbatasan dan persoalan batas

Walaupun konsep entitas tampak sederhana, penentuan batas dapat sulit dalam struktur organisasi modern. Persoalan dapat timbul pada:

• entitas bertujuan khusus;
• pengaturan bersama;
• waralaba;
• perusahaan platform dan jaringan kontraktual;
• dana yang dikelola untuk pihak lain;
• yayasan yang dikendalikan pendiri;
• organisasi dengan banyak cabang;
• aset dan pegawai yang dipakai bersama;
• rantai pasok yang secara ekonomi terintegrasi tetapi secara hukum terpisah.

Batas hukum tidak selalu menggambarkan substansi ekonomi. Sebaliknya, memperluas batas terlalu jauh dapat menyebabkan entitas memasukkan kegiatan yang tidak dikendalikannya. Standar konsolidasi karena itu biasanya menggunakan konsep pengendalian, bukan hanya persentase kepemilikan atau bentuk hukum.^[5]

Perkembangan pelaporan keberlanjutan juga menimbulkan persoalan batas yang berbeda. Dampak lingkungan dan sosial dapat terjadi di luar batas laporan keuangan, misalnya pada pemasok, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Karena itu, batas pelaporan keberlanjutan tidak selalu identik dengan batas entitas ekonomi dalam laporan keuangan.

Lihat pula

• Akuntansi
• Entitas pelapor
• Badan hukum
• Kesatuan usaha
• Laporan keuangan
• Laporan keuangan konsolidasian
• Laporan keuangan gabungan
• Persamaan akuntansi
• Pihak berelasi
• Pengendalian (akuntansi)
• Teori akuntansi

Referensi

Bacaan lebih lanjut

• Hendriksen, Eldon S.; Van Breda, Michael F. (1992). Accounting Theory (Edisi 5). Irwin. ISBN 978-0-256-07615-8.
• Husband, George R. (1954). "The Entity Concept in Accounting". The Accounting Review. 29 (4): 552–563. JSTOR 241783.
• Kieso, Donald E.; Weygandt, Jerry J.; Warfield, Terry D. (2022). Intermediate Accounting (Edisi 18). Wiley. ISBN 978-1-119-79097-6.
• Weygandt, Jerry J.; Kimmel, Paul D.; Kieso, Donald E. (2019). Financial Accounting with International Financial Reporting Standards (Edisi 4). Wiley. ISBN 978-1-119-50340-8.

Pranala luar

• Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan IFRS
• IFRS 10 tentang laporan keuangan konsolidasian
• Ikatan Akuntan Indonesia