Selasa, 03 November 2026
11:44 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Padatnya Agenda Pemprov Lampung 2 November 2026: Dari Apel Hingga Forum Ekonomi Bandar Lampung Imigrasi Lampung Ungkap Modus Kawin Pesanan, Empat WNA China Diamankan di Pesawaran Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare
Demokrasi langsung

Demokrasi langsung

Bagikan:
250px-Landsgemeinde_Glarus_2006.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Pemungutan suara dalam Landsgemeinde di Glarus, Swiss, pada 7 Mei 2006. Landsgemeinde merupakan bentuk majelis rakyat yang melibatkan warga secara langsung untuk memberikan suara dengan mengangkat tangan mereka. Ini contoh demokrasi langsung, yaitu sistem yang memberikan peran langsung kepada warga dalam menentukan keputusan pemerintah.

Demokrasi langsung adalah jenis demokrasi yang melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan secara mutlak dalam kebijakan pemerintahan. Penerapan demokrasi langsung berada dalam skala kecil. Demokrasi langsung pertama kali diterapkan di negara-negara kota yang ada di Yunani pada Abad ke-5 SM.

Sejarah

Demokrasi langsung merupakan jenis demokrasi yang ruang lingkupnya kecil. Dalam sejarah demokrasi, bentuk demokrasi langsung merupakan bentuk demokrasi yang paling pertama muncul. Penerapannya praktisnya dalam politik mula-mula dilakukan di Yunani dan Athena.[1] Demokrasi langsung mulai digunakan sebagai sistem pemerintahan di negara-negara kota di Yunani pada Abad ke-5 SM. Penerapannya diawali oleh reformasi yang berlangsung di negara-negara kota tersebut. Sebelum penerapan demokrasi langsung, sistem pemerintahan yang berlaku di Yunani meliputi aristokrasi, oligarki, monarki atau tirani.[2]

Pengambilan keputusan

Dalam demokrasi langsung, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga negara. Proses pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya perwakilan dari pejabat negara.[3] Keputusan yang telah ditetapkan kemudian digunakan sebagai kebijakan dalam pemerintahan.[4]

Penerapan

Demokrasi langsung mulanya diterapkan di negara-negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang kompleks dan negara yang besar.[butuh rujukan]Bentuk demokrasi langsung masih berlaku di Swiss dan beberapa negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamendemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif.[butuh rujukan]

Referensi

Catatan kaki

  1. ↑ Sunarso 2015, hlm. 17.
  2. ↑ Sunarso 2015, hlm. 22.
  3. ↑ Sunarso 2015, hlm. 12.
  4. ↑ Sunarso 2015, hlm. 101.

Daftar pustaka


Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan