Budi Budiman

Artikel ini memiliki beberapa masalah. Tolong bantu memperbaikinya atau diskusikan masalah-masalah ini di halaman pembicaraannya. (Pelajari bagaimana dan kapan saat yang tepat untuk menghapus templat pesan ini)

Artikel biografi ini berkualitas rendah karena ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). Tolong bantu perbaiki agar netral dan ensiklopedis. (Mei 2025)

Artikel ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus.
Cari sumber: "Budi Budiman" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Mei 2025)

(Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini perlu dikembangkan agar dapat memenuhi kriteria sebagai entri Wikipedia.
Bantulah untuk mengembangkan artikel ini. Jika tidak dikembangkan, artikel ini akan dihapus.

Budi Budiman


Wali Kota Tasikmalayake-7
Masa jabatan 2012–2020
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Gubernur	Ahmad Heryawan Ridwan Kamil
Wakil	Dede Sudrajat (2012-2017) Muhammad Yusuf (2017-2020)
Pendahulu	Syarif Hidayat
Pengganti	Muhammad Yusuf

Informasi pribadi
Lahir	27 April 1965 (umur 61) Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia
Partai politik	Partai Persatuan Pembangunan
Suami/istri	Dra. Hj. Eti Atiah
Pendidikan	Universitas Siliwangi
Pekerjaan	Birokrat Guru

Budi Budiman' (lahir 27 April 1965) adalah wali kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat periode 2012–2017 dan 2017–2020.

Budi Budiman adalah seorang koruptor yang ditetapkan sebagai tersangka pada 26 April 2019 terkait kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK melakukan penahanan Budi Budiman pada Jumat, 23 Oktober 2020.^[1] Sejak saat itu roda pemerintahan Kota Tasikmalaya dijalankan oleh wakilnya yaitu M. Yusuf sebagai pelaksana tugas.

Riwayat Pendidikan

SDN Galunggung I Kota Tasikmalaya, Lulus Tahun 1976
SMPN 1 Kota Tasikmalaya, Lulus Tahun 1980
SMAN 2 Kota Tasikmalaya, Lulus Tahun 1983
Universitas Siliwangi Kota Tasikmalaya, Sarjana Pendidikan FKIP - Matematika, Lulus Tahun 1988

Riwayat Pekerjaan

Wali kota Tasikmalaya, Tahun 2012 – 2020
Ketua Pengurus Harian STT YBSI Kota Tasikmalaya, Tahun 2010 – sekarang;
Pimpinan Maya Taxi Kota Tasikmalaya, Tahun 2007 – sekarang;
Executive Director MAYASARI PLAZA Kota Tasikmalaya, Tahun 2006 – sekarang;
Komisaris Bank Syariah BPRS Al-Wadi’ah Kota Tasikmalaya, Tahun 2006 – sekarang;
Pengelola Lembaga Pendidikan LP3I Kota Tasikmalaya, Tahun 2002 – sekarang;
Wakil Direktur PO. Doa Ibu Kota Tasikmalaya, Tahun 1999 – sekarang;
General Manager PT Mayagraha Perdana Jaya, Panitia Pelaksana Pembangunan Pasar Induk Cikurubuk Kota Tasikmalaya, Tahun 1996-sekarang;
Direktur PT Cakra Putra Parahiyangan / Cakra Motor, Tahun 1993 – sekarang;
Pengusaha Angkutan Kota Tasikmalaya, Tahun 1990 – sekarang;
Guru di SMAN 1 Kota Tasikmalaya, tahun 1989 – 1995.

Riwayat Organisasi

Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya, Tahun 2010 - 2015;
Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Kota Tasikmalaya, Tahun 2000 - 2002;
Panitia Pelaksana Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2009 - sekarang;
Pengurus BAZ Kota Tasikmalaya, Tahun 2009 - sekarang;
Ketua Yayasan Islam Bojong Kota Tasikmalaya, Tahun 2006 - sekarang;
Pengurus MES (Masyarakat Ekonomi Syariah) Kota Tasikmalaya, Tahun 2006 - sekarang
Pendiri Masjid Attiyah Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2004;
Pengurus ORGANDA Kota Tasikmalaya, Tahun 2003 - sekarang.
Pembina Relawan TIK Kota Tasikmalaya Tahun 2015 - Sekarang

Sosok Budi Budiman

Budi Budiman mengawali karier sebagai guru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya pada tahun 1989 sampai tahun 1995. Selain sebagai guru, Budi Budiman juga dikenal sebagai pengusaha angkutan kota (angkot) sejak tahun 1990. Pada tahun 1993, Budi Budiman ditunjuk sebagai direktur sebuah dealer mobil bernama Cakra Motor di bawah naungan PT Cakra Putra Parahiyangan. Semenjak Budi meninggalkan karier di bidang pendidikan dan memilih konsen di bidang angkutan umum, kariernya terus meroket. Pada tahun 1999, Budi ditunjuk sebagai wakil direktur PO Doa Ibu Kota Tasikmalaya. Budi Budiman pun menjadi pengurus Organda Kota Tasikmalaya pada tahun 2003. Kemudian pada tahun 2006, Budi Budiman menjadi direktur eksekutif sebuah pusat perbelanjaan Mayasari Plaza Tasikmalaya.

Pada 2007, Budi Budiman yang menjabat sebagai pimpinan Maya Taxi Tasikmalaya, mencoba peruntungan di dunia politik. Budi Budiman pun bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat menjabat bendahara DPC PPP Kota Tasikmalaya, ia bertarung di Pilkada Kota Tasik 2007 berpasangan dengan Wahyu Sumawidjaja. Namun pada tahun itu Budi Budiman dan pasangannya gagal melenggang ke Bale Kota karena kalah perolehan suara. Di Pilwalkot selanjutnya pada Pilkada Kota Tasik 2012, Budi Budiman yang menjabat sebagai ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya kembali berkontestasi kali ini berpasangan dengan rekan satu partai yakni Dede Sudrajat. Budi Budiman pun melenggang ke Bale Kota dengan perolehan suara mengalahkan petahana Syarif Hidayat.

Setelah satu periode menjabat, Budi Budiman kembali mencalonkan diri pada Pilwakot 2017. Budi Budiman yang saat itu menggandeng Muhammad Yusuf dari Golkar, kembali menjabat sebagai wali kota Tasikmalaya, hingga ditahan oleh KPK.^[2]

Kasus Korupsi

KPK mengumumkan Budi Budiman sebagai tersangka pada 26 April 2019 dalam pengembangan kasus suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya, Jawa Barat, Tahun Anggaran 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman pada tanggal 23 Oktober 2020 atau setahun lebih dari pengumuman status tersangkan Budiman, terkait kasus Operasi Tangkap Tangan mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK menyita uang Rp400 juta dan juga sejauh ini telah menetapkan enam orang tersangka. Untuk diketahui, Budi Budiman merupakan tersangka ketujuh dalam rangkaian kasus dugaan suap yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK ini.

Pada tahap pertama, ada mantan anggota Komisi XI DPR Amin Santono, mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo, perantara dari unsur swasta Eka Kamaludin, dan pengusaha Ahmad Ghiast yang diproses KPK serta sudah divonis bersalah di pengadilan. Berikutnya, ada dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu mantan anggota DPR 2014-2019 Sukiman dan Pelaksana Tugas dan Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Natan Pasomba.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Budi Budiman disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam putusan tingkat pertama, Budi Budiman divonis 1 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, atas putusan tingkat pertama itu KPK lalu mengajukan banding.

Pengadilan Tinggi (PT) Bandung selanjutnya pada 4 Mei 2021 memutuskan untuk menerima banding jaksa penuntut umum KPK dan memperberat vonis Budi Budiman menjadi 1,5 tahun penjara.^[3]