Batas kecepatan

Batas kecepatan adalah suatu ketentuan untuk membatasi kecepatan lalu lintas kendaraan dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu-lintas. Untuk membatasi kecepatan tersebut, digunakan aturan yang sifatnya umum ataupun aturan yang sifatnya khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, di sekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan struktur geometrik jalan.

Kurang lebih sepertiga korban kecelakaan yang meninggal karena pelanggaran kecepatan, sehingga batas kecepatan merupakan alat yang ampuh untuk mengendalikan jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan lalu-lintas.

Hubungan kecepatan dengan jarak kendaraan berhenti

Semakin cepat berjalan semakin jauh pengereman bisa dilakukan. Komponen yang terkait dengan itu adalah waktu reaksi mulai dari objek terlihat oleh mata, diolah otak untuk kemudian mulai menginjak rem yang besarnya sekitar 2 detik, kemudian setelah rem diinjak masih ada jarak yang ditempuh sampai dengan kendaraan berhenti.

Waktu reaksi

Waktu reaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti:

Usia, pengemudi muda biasanya lebih pendek waktu reaksinya. Pembalap membutuhkan waktu reaksi yang sangat cepat, sehingga biasanya pembalap berusia muda.
Kesehatan atau
Pengaruh obat/alkohol/narkotik.

Jarak Pengereman

Jarak pengereman tergantung kepada beberapa hal di antaranya:

Jalan basah mengurangi koefisien gesekan dengan jalan.
Jalan tergenang bisa mengakibatkan tidak ada friksi di mana kendaraan meluncur di atas air yang disebut sebagai aqua planing.
Kondisi ban, ban licin sudah tidak ada bunganya/treat lebih rendah gesekannya.
Jenis rem yang digunakan

Penetapan batas kecepatan

Cara untuk menetapkan batas kecepatan adalah:

Ditetapkan secara umum dengan peraturan perundangan dalam hal ini pasal 80 Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Dengan mempertimbangkan keselamatan dapat ditetapkan lebih rendah dalam pasal 81 dan ditetapkan lebih tinggi kalau hal itu memungkinkan dalam pasal 82.

Kelas jalan	Fungsi	Jenis kendaraan	Kecepatan
Kelas I, II dan IIIA	Primer	Mobil pnp, bus, truk	100
Kelas I, II dan IIIA	Primer	Gandengan dan tempelan	80
Kelas IIIB	Primer	Mobil pnp, bus, truk	80
Kelas IIIC	Primer	Mobil pnp, bus, truk	60
Kelas II, IIIA	Sekunder	Mobil pnp, bus, truk	70
Kelas II, IIIA	Sekunder	Gandengan, tempelan	60
Kelas IIIB	Sekunder	Mobil pnp, bus, truk	50
Kelas IIIC	Sekunder	Mobil pnp, bus, truk	40

Dalam hal ditetapkan lebih rendah dapat menggunakan pendekatan lebih rendah dari 85 persentile dari kecepatan bebas lalu lintas setempat.

Perambuan

Rambu lalu lintas

Batas kecepatan ditandai dengan rambu lalu lintas baik yang tetap maupun yang berubah. Batas kecepatan yang berubah biasanya ditempatkan pada jalan-jalan yang volume lalu lintas bervariasi sepanjang hari sehingga perlu ditetapkan batas kecepatan yang berubah sesuai dengan arus.

Polisi tidur

Salah satu cara praktis membatasi kecepatan di kawasan lingkungan adalah dengan polisi tidur/traffic hump yang merupakan pembatas kecepatan fisik yang dipatuhi masyarakat.

Penegakan hukum

Kunci keberhasilan dari penerapan batas kecepatan adalah adanya penegakan hukum terhadap pelanggar kecepatan. Cara yang digunakan untuk mengukur kecepatan:

Perhitungan manual

Dilakukan dengan memberi tanda pada jalan suatu jarak tertentu (50 meter atau 100 meter) kemudian dihitung dengan stopwatch waktu tempuh untuk kemudian dikonversi kecepatan kendaraannya. Cara ini sulit untuk dilaksanakan.

Radar kecepatan

Dengan menggunakan teknologi radar dengan menggunakan perangkat "Speed radar gun" lebih akurat dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Setelah ada pelanggaran kemudian petugas mengomunikasikan dengan petugas yang di depan ataupun mengejar pelanggar untuk proses penilangan.

Penegakan hukum elektronik

Merupakan pendekatan baru dalam melakukan penegakan hukum menggunakan radar yang sekaligus dilengkapi dengan kamera untuk mengenali nomor kendaraan. Kalau terjadi pelanggaran kecepatan dan ditangkap secara otomatis oleh kamera selanjutnya pemilik kendaraan dikirimi tilang pelanggaran.