Azis Syamsuddin

Azis Syamsuddin
Potret resmi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bidang Politik dan Keamanan
Masa jabatan 1 Oktober 2019 –25 September 2021
Presiden	Joko Widodo
Ketua	Puan Maharani
Pendahulu	Fadli Zon
Pengganti	Lodewijk Freidrich Paulus
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan 1 Oktober 2004 –25 September 2021
Presiden	Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Komisi	Komisi III (2004-2019) Komisi I (2019-2021)
Pengganti	Riswan Tony DK
Daerah pemilihan	Lampung II
Mayoritas	46.261 (2004) 70.619 (2014) 104.042 (2019)
Informasi pribadi
Lahir	31 Juli 1970 (umur 56) Jakarta, Indonesia
Partai politik	Golkar
Suami/istri	Nurlita Zubaidah
Anak	2
Almamater	Universitas Krisnadwipayana Universitas Trisakti Universitas Western Sydney Universitas Padjadjaran
Pekerjaan	Politikus
Profesi	Pengacara

Muhammad Azis Syamsuddin^[1][2] (lahir 31 Juli 1970) adalah politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bidang Politik dan Keamanan sejak 1 Oktober 2019 hingga penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pada 25 September 2021.^[3] Selain menjabat sebagai Wakil Ketua, ia juga merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk daerah pemilihan Lampung II dari Partai Golongan Karya (Golkar). Pada periode 2014-2019, Azis tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting baik di AKD DPR maupun di Fraksi Partai Golkar DPR-RI. Kemudian, pada awal periode 2019-2024, Azis sempat dipercaya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR-RI. Pada lingkup AKD, Azis pernah menduduki posisi sebagai Ketua Komisi III dan Ketua Badan Anggaran. Sementara dalam lingkup fraksi, Azis sempat dipercaya menjadi Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR-RI mendampingi Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi. Sebagai anggota DPR, Azis tercatat telah berhasil terpilih selama empat periode berturut-turut, yaitu periode 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024.

Ketika Pilgub DKI Jakarta 2012, ia sempat digadang-gadang sebagai calon Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2012–2017.^[4][5] Ia bersaing dengan dua bakal calon gubernur dari kader Partai Golkar lainnya, yaitu Tantowi Yahya dan Prya Ramadhani.^[6] Meski pada akhirnya, Partai Golkar mengusung Alex Noerdin sebagai calon gubernur.

Pada 2017, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI yang mengajukan pengunduran dirinya sempat menunjuk Azis sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan nama Azis diajukan kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golongan Karya, Idrus Marham.^[7] Namun, kader internal partai menentang penunjukkannya itu. Oleh karenanya, keputusan itu tak berhasil dijalankan karena Setya Novanto tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Kemudian, sesaat menjelang pelantikan anggota DPR periode 2019-2024, nama Azis sempat hendak dicalonkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai Ketua MPR. Namun, keputusan itu akhirnya dibatalkan karena kursi Ketua MPR kemudian diberikan oleh Airlangga kepada Bambang Soesatyo dengan syarat Bamsoet tidak maju sebagai ketua umum. Bamsoet pun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari bursa calon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. Sebagai gantinya, Azis kemudian dicalonkan sebagai Wakil Ketua DPR.

Riwayat pendidikan

• SD Negeri Jember Lor III (1977–1983)
• SMP Negeri 3 Jember (1983–1986)
• SMA Negeri 2 Padang (1986–1989)
• S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta (1989–1993)
• S-1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta (1993)
• S-2 Master of Applied Finance Universitas Western Sydney, Australia (1995–1998)
• S-2 Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2001–2003)
• S-3 Hukum Pidana Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung (2004–2007)

Riwayat pekerjaan

• Konsultan PT AIA Insurance (1992–1993)
• Officer Development Program VII PT Panin Bank (1994–1995)
• Advokat Kantor Advokat dan Pengacara Gani Djemat dan Partner (1994)
• Pendiri Syam dan Syam Law Office Jakarta
• Anggota DPR RI (2004–2009)
  • Wakil Ketua Komisi III
• Anggota DPR RI (2009–2014)
  • Wakil Ketua Komisi III
• Anggota DPR RI (2014–2019)
  • Ketua Komisi III
  • Ketua Badan Anggaran
• Anggota DPR RI (2019–2021)
  • Anggota Komisi III
  • Anggota Komisi I
  • Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan

Riwayat organisasi

• Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti
• Wakil Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilihan Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya
• Ketua PPK Kosgoro 1957
• Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Otonomi Daerah DPP Partai Golongan Karya
• Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Kabupaten Tulangbawang
• Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Lampung
• Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Pemilihan Umum DPP Partai Golongan Karya
• Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (2008–2011)
• Bendahara Umum PB Persatuan Angkat Berat Besi dan Binaraga Seluruh Indonesia (2008–2019)
• Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (2014–sekarang)*

Keterangan

Tanda * menandakan nonaktif sementara dari jabatan

Kasus korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Azis sebagai tersangka kasus pemberian hibah atau janji dalam penanganan perkara Dana Alokasi Khusus di Lampung Tengah, hingga kemudian melakukan penangkapan di kediaman pribadi Azis pada 24 September 2021.^[8][9] Sebenarnya pihak KPK telah berulang kali membawa nama Azis dalam suatu perkara, misalnya pada kasus korupsi pembangunan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada 2012, dugaan menerima fee sebesar USD 50 ribu terkait kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Uang tersebut disebut-sebut pemberian hadiah dari Teddy Rusnawan atas perintah Djoko Susilo, dugaan meminta fee sebesar 8% kepada Mustafa selaku mantan Bupati Lampung Tengah terkait proyek Dana Alokasi Khusus di Lampung Tengah pada 2017, dan sebagainya.

Pada 23 September 2021, Azis mengirimkan surat kepada KPK bahwa dirinya terkonfirmasi positif COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri, sehingga penangkapannya perlu ditunda.^[10] Pada akhirnya, ia ditemukan dan dijemput langsung oleh KPK ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan setelah dilakukan tes swab antigen dengan hasil negatif COVID-19.

Kontroversi

Perdebatan saat Rapat Paripurna DPR RI

Pada 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI guna pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).^[11] Azis sebagai pimpinan mempersilakan perwakilan fraksi menyampaikan pandangan akhir yang kemudian disambut oleh anggota Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan. Ketika penyampaiannya berlangsung, Azis mematikan mikrofon Marwan dengan alasan otomatis mati. Fraksi Partai Demokrat terus memberikan interupsi sampai pada puncaknya ketika Benny Kabur Harman menentang keras RUU tersebut, hingga pada akhirnya Fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruangan atau dalam bahasa Inggris:Walkout.

Referensi

Pranala luar

• (Indonesia) Azis Syamsuddin di situs web resmi DPR RI Diarsipkan 2019-10-25 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Profil Azis Syamsuddin
• (Indonesia) Profil Azis Syamsuddin
• Azis Syamsuddin, Caleg 2019
• Website Diarsipkan 2018-06-13 di Wayback Machine.