Senin, 02 November 2026
03:28 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK

Aturan pengecualian

Bagikan:

Aturan pengecualian (bahasa Inggris: exclusionary rule) adalah aturan dalam pengadilan pidana yang menolak menerima bukti yang diambil secara inkonstitusional oleh aparat polisi. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa polisi tidak melanggar batas konstitusional dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, dan interogasi.[1]

Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung pertama kali menggunakan aturan ini dalam perkara Weeks v. United States. Dalam perkara ini, polisi menggeledah kamar Weeks dan menyita kertas dan barang miliknya untuk memberatkan dirinya dalam pengadilan pidana. Penggeledahan ini dilaksanakan tanpa adanya surat perintah ataupun justifikasi legal lainnya, alhasil penggeledahan ini dianggap inkonstitusional dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa bukti yang disita tidak dapat diterima di pengadilan. Perkara ini telah membentuk aturan pengecualian di tingkatan federal di Amerika Serikat.[1]

Sementara itu, untuk pengadilan negara bagian, putusan yang penting dalam hal ini adalah Mapp v. Ohio. Mahkamah Agung menetapkan aturan pengecualian kepada negara bagian dalam perkara tersebut. Sebelum itu, banyak negara bagian di Amerika Serikat yang menolak menerapkan aturan pengecualian.[1]

Catatan kaki

  1. 1 2 3 Ensiklopedia Ilmu Kepolisian. Jakarta: YPKIK. 2005.


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan