Afdeling Asahan adalah sebuah afdeling dalam Keresidenan Sumatera Timur di Hindia Belanda yang dibentuk pada tahun 1867 di bekas wilayah Kesultanan Asahan.[1][1] Wilayah Afdeling Asahan terbagi menjadi tiga onderafdeling, yaitu Onderafdeling Asahan, Onderafdeling Batubara, dan Onderafdeling Labuhanbatu.[1] Pemerintahan di Afdeling Asahan dipimpin oleh seorang kontrolir yang diiplih oleh Pemerintah Hindia Belanda.[2]
Sejarah pembentukan
Pada tanggal 12 September 1865, Kesultanan Asahan berhasil ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Setelah mengambil alih wilayah Kesultanan Asahan, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah afdeling bernama Afdeling Asahan. Pendiriannya diresmikan melalui penerbitan surat keputusan Gubernur Hindia Belanda yang bertanggal 30 September 1867.[3] Isi surat keputusan tersebut adalah penetapan pendirian Afdeling Asahan dengan pusat pemerintahan di Tanjungbalai.[1] Afdeling Asahan dijadikan bagian dari Keresidenan Sumatera Timur yang baru dibentuk pada tahun 1886, tetapi baru dinyatakan resmi pembentukannya pada tanggal 1 Maret 1887.[1]
Wilayah
Wilayah Afdeling Asahan terbagi menjadi tiga onderafdeling, yaitu Onderafdeling Asahan, Onderafdeling Batubara dan Onderafdeling Labuhanbatu.[1] Tiap onderafdeling yang dibentuk di Afdeling Asahan terbagi lagi menjadi wilayah distrik dan onderdistrik.[2] Bekas wilayah Afdeling Asahan saat ini mencakup beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kota Tanjungbalai.[4]
Pemerintahan
Pemerintahan di Afdeling Asahan dipimpin oleh seorang kontrolir yang diiplih oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, pemerintahan di Onderafdeling Asahan diberikan kepada sultan-sultan yang sebelumnya merupakan penguasa berdaulat atas wilayah Kesultanan Asahan dan selanjutnya berada dalam kendali Hindia Belanda. Pada Onderafdeling Labuhanbatu, kepemimpinan diberikan kepada para pejabat yang disebut datuk.[2] Kekuasaan sultan dan para datuk terhadap wilayah-wilayah berstatus onderafdeling di Afdeling Asahan diberikan oleh Belanda setelah Ahmadsyah selaku Sultan Asahan menandatangani perjanjian politik dengan Belanda pada tanggal 25 Maret 1886 yang bertujuan untuk membatasi wilayah kekuasannya di Afdeling Asahan.[5]
Referensi
- 1 2 3 4 5 6 Prasetyo, Deni (2009). Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. hlm. 99. ISBN 978-979-610-309-6.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - 1 2 3 Abdullah, dkk. (Desember 2021). Peta Dakwah: Dinamika Dakwah dan Implikasinya Terhadap Keberagamaan Masyarakat Muslim Sumatera Utara. Medan: Merdeka Kreasi Group. hlm. 136. ISBN 978-623-6198-77-3.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ Daulay, Saripuddin (September 2024). Harahap, Faisal Sadat Soaduon (ed.). Biografi dan Jejak Malim Kampung di Asahan. UMSU Press. hlm. 294. ISBN 978-623-408-844-1.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Silalahi, Bonatua (Mei 2025). Kerajaan Batak Sejak 1511: Geopolitik dan Perubahannya. Widina. hlm. 23.
{{cite book}}: Parameter tidak dikenal|lay-url=diabaikanPemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ Putra, Andika Surya (2023). Wibowo, H., dkk. (ed.). Lembaran Berdarah Sejarah Indonesia. Jakarta Selatan: PT. Neosphere Digdaya Mulia. hlm. 93. ISBN 978-623-88143-1-2.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penyunting (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)