Abdul Kamal

Abdul Kamal

Biografi
Kelahiran	17 Desember 1930 (95 tahun) Bukittinggi
Data pribadi
Kelompok etnik	Orang Minangkabau
Pendidikan	Universitas Gadjah Mada - Sarjana Hukum (1952–1963)
Kegiatan
Pekerjaan	birokrat,pegawai negeri sipil,politikus

Abdul Kamal atau biasa disingkat A. Kamal (lahir 17 Desember 1930 — meninggal tidak diketahui) adalah birokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Bukittinggi sejak 1968 hingga 1976.

Kehidupan awal dan pendidikan

Kamal dilahirkan di Karatau, Bukittinggi, Sumatera Barat pada 17 Desember 1930. Ia mengenyam pendidikan di Gubernemen School Bukittinggi (1942), SMP Bukittinggi (1948), dan SMA Bukittinggi (1952).

Pada 1952, ia mulai berkuliah di Jurusan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Pada 1955, ia mengikuti program Pengerahan Tenaga Mahasiswa UGM dan diangkat menjadi Direktur SMA Negeri Payakumbuh hingga Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia meletus pada 1958.

Seusai PTM, pada 1959 ia mendapatkan tugas belajar dan kembali kuliah di FH UGM. Ia dipercaya menjadi Ketua Keluarga Beringin, perkumpulan pelajar dan mahasiswa Sumatera Barat di Yogyakarta, untuk periode 1953–1955 dan 1959–1963. Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada 1963. Pada 1980, ia mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Angkatan V Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.^[1]

Karier birokrat dan politik

Pada 1968, Kamal dilantik menjadi Wali Kotamadya Bukittinggi. Pada 1972, Los Galuang Bukittinggi terbakar.^[2] Berkat pendekatan pemerintah kota yang baik, masyarakat suka rela membongkar kedai darurat untuk pembangunan Pasar Atas Bukittinggi.^[1] Pasar Atas Bukittinggi diresmikan Presiden Soeharto pada 7 Agustus 1974.^[3][4][5] Menurut Kamal, Pasar Atas Bukittinggi adalah satu-satunya pasar yang diresmikan Presiden.^[6]

Kamal juga berhasil meredakan ketegangan masyarakat yang menolak pembangunan Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi yang membuat wali kota sebelumnya diberhentikan. Ia menggagas pembangunan rumah sakit Islam di Bukittinggi. Kamal menandatangani penyerahan tanah negara di Belakang Balok yang dibeli dengan uang wakaf masyarakat untuk pembangunan rumah sakit Islam oleh Pengurus Yarsi Sumatera Barat.^[7][8] Dengan dukungan Mohammad Natsir, berdirilah Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi. Sementara atas kebijakan pemerintah pusat, Rumah Sakit Imanuel Bukittinggi dipindahkan ke Lampung.^[1] Menurut Tempo, meski kepemimpinannya dianggap tidak gagal, Kamal tidak melanjutkan jabatan wali kota untuk periode kedua dan menyelesaikan jabatan pada 1976.^[9][10]

Antara 1978 hingga 1988, Kamal diangkat menjadi Asisten III lalu Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Wilayah Daerah Provinsi Sumatera Barat semasa pemerintahan Gubernur Azwar Anas.^[11] Menjawab kecemasan kaum adat tentang kesatuan masyarakat Hukum Adat Nagari akibat penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Kamal menggagas pembentukan Kerapatan Adat Nagari untuk memelihara adat.^[1]

Kamal menerapkan standar operasional prosedur untuk mengusulkan calon sekretaris wilayah daerah kabupaten/kota dari bupati kepada gubernur. SOP yang ia terapkan adalah pemeriksaan di bidang kepegawaian, direktorat sosial politik, inspektorat wilayah, dan wawancara langsung.^[1]

Kamal mengakhiri karier birokrat sebagai Kepala BP7 Sumatera Barat antara 1988 hingga 1990.^[1]

Kemasyarakatan

Kamal menjadi Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Barat antara 1977 hingga 1980. Selain itu, ia tercatat menjadi Ketua Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabek Bukittinggi sekaligus Kepala Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah sejak 1979. Ia juga sempat ditunjuk menjadi Pembantu Rektor III IAIN Imam Bonjol Padang antara 1967 hingga 1968.^[1][6]

Kamal juga menjadi Anggota Dewan Penasihat Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam sejak 1990, Ketua Pengurus Daerah Angkatan 45 Sumatera Barat sejak 1995, dan Ketua Pengurus Daerah Wredatama Sumatera Barat sejak 1996.^[1]

Penghargaan

Kamal menerima Satyalancana Karya Satya Kelas II dari Presiden Republik Indonesia pada 1982. Selain itu, ia juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri pada 1982 dan 1987, Gubernur Sumatera Barat pada 1996, Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 1997, dan Lanjut Usia Teladan 1997 dari Menteri Kesehatan pada 1997.^[1]

Kehidupan pribadi

A. Kamal menikahi Darnis Kamal. Pasangan ini memiliki dua orang putra dan seorang putri.^[1]

Rujukan