Studi keberlanjutan

Studi keberlanjutan adalah bidang interdisipliner yang mempelajari prinsip dan praktik keberlanjutan serta pembangunan berkelanjutan. Bidang ini mengintegrasikan geografi, pertanian, kebijakan lingkungan, etika, ekologi, arsitektur lanskap, perencanaan perkotaan, ekonomi, manajemen sumber daya alam, sosiologi, dan antropologi.^[1]

Sejarah

Pembentukan awal

Gagasan mengenai keberlanjutan mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap eksploitasi sumber daya alam selama Revolusi Industri, ketika peningkatan penggunaan batu bara, minyak, dan besi menyebabkan perubahan lingkungan dalam skala yang lebih luas.^[2] Organisasi konservasi seperti Lembaga Nasional Audbon (1886) dan Sierra Club (1892) dibentuk untuk melindungi satwa liar dan kawasan alami. Lacey Act tahun 1900 ditetapkan sebagai undang-undang federal pertama di Amerika Serikat yang mengatur perdagangan satwa liar.^[3]

Pada awal abad ke-20 kegiatan pelestarian dipopulerkan oleh tokoh-tokoh publik seperti Gene Stratton-Porter. Penelitian ilmiah yang dilakukan George Washington Carver dan Marie Curie berkontribusi pada perkembangan praktik pertanian dan energi yang kemudian dihubungkan dengan konsep keberlanjutan.^[4]^[5] Pada periode yang sama, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt menetapkan sejumlah taman nasional dan kawasan lindung, dengan total luasan lebih dari 230 juta acre, yang turut meningkatkan perhatian publik terhadap isu konservasi.^[6]

Pada dekade 1980-an perhatian terhadap batas ekologi global mengalami peningkatan. Brundtland Commission (1983–1987) merumuskan definisi pembangunan berkelanjutan melalui Brundtland Report (1987), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.^[7]^[8]

Perkembangan

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Perserikatan Bangsa Bangsa (UN Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC), yang kemudian menjadi dasar penetapan target pengurangan emisi dalam Protokol kyoto pada 1997.^[7] Perjanjian tersebut membentuk kerangka kerja internasional untuk penanganan perubahan iklim, meskipun tingkat ratifikasi dan pencapaiannya berbeda antar negara anggota. Pada 2015, Majelis Umum PBB menetapkan tujuh belas Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan target pencapaian global pada 2030.^[9]

Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, penelitian mengenai keberlanjutan menyoroti perlunya kerangka penilaian yang mencakup dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan. Kajian pada periode ini juga mempertimbangkan penggunaan perspektif jangka panjang, penerapan pendekatan kehati-hatian, serta analisis terkait keadilan intra dan antargenerasi.^[10]