Surat Tanda Nomor Kendaraan

Surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah dokumen resmi yang memuat bukti pendaftaran sebuah kendaraan. Hal ini diterapkan oleh otoritas nasional atau daerah sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua kendaraan jalan raya terdaftar secara nasional, sekaligus digunakan sebagai bentuk penegakan hukum. Beberapa yurisdiksi juga menerapkan STNK untuk memfasilitasi perubahan kepemilikan saat membeli dan menjual kendaraan, sedangkan lainnya seperti Indonesia menerapkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) untuk memfasilitasinya.

STNK berisi identitas kepemilikan nomor polisi, (nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan/perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb.). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada pelat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan.^[1]

Uni Eropa dan Kawasan Ekonomi Eropa

Di Kawasan Ekonomi Eropa (UE, Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia), STNK diatur oleh Arahan No. 1999/37/EC.^[2] Terdapat dua bagian, dan dapat berupa kertas atau kartu pintar. Informasi yang terkandung dalam STNK ini meliputi:

Nomor registrasi kendaraan
Data pribadi pemilik kendaraan
Nomor identifikasi kendaraan
Spesifikasi mesin
Emisi gas buang

Britania Raya

Di Britania Raya, dokumen ini disebut V5C atau juga dijuluki log book.^[3] Dokumen ini diterbitkan oleh Badan Perizinan Pengemudi dan Kendaraan (DVLA) dan melacak informasi registrasi kendaraan sekaligus pemilik. Jika kendaraan tersebut dibalik nama, diekspor, dirucat, atau mengalami modifikasi (rangka, mesin, atau faktor yang memengaruhi kelas perpajakan), pemilik harus melaporkan ke DVLA dengan menjelaskan bagaimana perubahannya, kemudian DVLA akan membuat dokumen baru dengan perubahan-perubahannya.

Indonesia

Di Indonesia, STNK diterbitkan oleh sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi, yaitu Polri, Dinas Pendapatan, serta PT. Jasa Raharja (Persero).^[4] Masa berlaku STNK adalah lima tahun, dan setiap perpanjangan STNK satu tahun, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satlantas Polri.^[1]

Beberapa pajak dan pungutan lain yang berkaitan dengan STNK adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta Pajak kendaraan bermotor (PKB).^[1]^[5]