
Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah satuan kewilayahan Polri di tingkat kecamatan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek), yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek (Wakapolsek) (Pasal 38).[1]
Polsek adalah jenjang terbawah dalam susunan organisasi Polri, di bawah Mabes Polri, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor. Di wilayah tertentu, Polsek membawahi Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).
Dasar hukum
Susunan organisasi Polsek diatur lebih lanjut dengan peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi aparatur negara (Pasal 39 Perpres 52/2010).[1] Ketentuan itu kini dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang diundangkan pada tanggal 18 Januari 2021. Peraturan ini mencabut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang hal yang sama (Pasal 83).[2] Perpol 2/2021 kemudian diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025.[3]
Kedudukan dan tipe
Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukumnya. Pembentukan Polsek diawali dengan pembentukan Polsubsektor (Pasal 55 Perpol 2/2021).[2]
Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2021, Polsek terbagi atas empat tipe (Pasal 4 ayat (4)):[4]
- tipe A, yaitu Polsek Metro;
- tipe B, yaitu Polsek Urban;
- tipe C, yaitu Polsek Rural; dan
- tipe D, yaitu Polsek Prarural.
Tugas dan fungsi
Polsek menyelenggarakan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, di daerah hukumnya (Pasal 56 Perpol 2/2021). Fungsinya meliputi pelayanan kepolisian, intelijen keamanan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat, pengaturan lalu lintas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pemolisian masyarakat, kepolisian perairan, administrasi umum, serta pengolahan data (Pasal 57).[2]
Susunan organisasi
Polsek dipimpin oleh Kapolsek yang dibantu Wakapolsek; keduanya merupakan unsur pimpinan. Menurut Pasal 58 Perpol 2/2021, satuan di bawahnya adalah:[2]
Unsur pengawas
- Unit Profesi dan Pengamanan
Unsur pembantu pimpinan/pelayan
- Seksi Umum
- Seksi Hubungan Masyarakat
Unsur pelaksana tugas pokok
- Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- Unit Intelijen Keamanan
- Unit Reserse Kriminal
- Unit Pembinaan Masyarakat
- Unit Samapta
- Unit Lalu Lintas
- Unit Polisi Perairan
Unsur pelaksana tugas kewilayahan
- Polsubsektor
Semua unsur itu bertanggung jawab kepada Kapolsek, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolsek.
Kepolisian Subsektor
Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek (Pasal 1 Perpol 2/2021). Polsubsektor menjalankan patroli, pelayanan kepolisian, dan pemolisian masyarakat di wilayahnya (Pasal 79). Susunannya terdiri atas Urusan Administrasi, Unit Patroli, dan Unit Pelayanan Masyarakat (Pasal 80).[2]
Lihat pula
- Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepolisian Daerah
- Kepolisian Resor
- Komando Rayon Militer
Referensi
- 1 2 "Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
- 1 2 3 4 5 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (PDF). JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.