Rabu, 18 November 2026
16:14 WIB
TERKINI
Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Ekonomi Dan Bisnis Harga Emas Antam 18 November 2026: Turun Tipis, Ini Rincian Lengkapnya Advertorial Layanan Publik Makin Dekat: Natar Kini Miliki Samsat Drive Thru dan MPP Mini Teknologi Nvidia Melesat 103% Meski Ditinggal CEO, Bisnis AI Jadi Kunci Pertumbuhan Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur
Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor

struktur komando Kepolisian Republik Indonesia pada tingkat kecamatan dan distrik di Indonesia

Bagikan:
kantor Polsek Kebumen
Kantor Polsek Kebumen.

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah satuan kewilayahan Polri di tingkat kecamatan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek), yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek (Wakapolsek) (Pasal 38).[1]

Polsek adalah jenjang terbawah dalam susunan organisasi Polri, di bawah Mabes Polri, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor. Di wilayah tertentu, Polsek membawahi Kepolisian Subsektor (Polsubsektor).

Dasar hukum

Susunan organisasi Polsek diatur lebih lanjut dengan peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi aparatur negara (Pasal 39 Perpres 52/2010).[1] Ketentuan itu kini dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang diundangkan pada tanggal 18 Januari 2021. Peraturan ini mencabut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang hal yang sama (Pasal 83).[2] Perpol 2/2021 kemudian diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025.[3]

Kedudukan dan tipe

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukumnya. Pembentukan Polsek diawali dengan pembentukan Polsubsektor (Pasal 55 Perpol 2/2021).[2]

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2021, Polsek terbagi atas empat tipe (Pasal 4 ayat (4)):[4]

  • tipe A, yaitu Polsek Metro;
  • tipe B, yaitu Polsek Urban;
  • tipe C, yaitu Polsek Rural; dan
  • tipe D, yaitu Polsek Prarural.

Tugas dan fungsi

Polsek menyelenggarakan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, di daerah hukumnya (Pasal 56 Perpol 2/2021). Fungsinya meliputi pelayanan kepolisian, intelijen keamanan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat, pengaturan lalu lintas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pemolisian masyarakat, kepolisian perairan, administrasi umum, serta pengolahan data (Pasal 57).[2]

Susunan organisasi

Polsek dipimpin oleh Kapolsek yang dibantu Wakapolsek; keduanya merupakan unsur pimpinan. Menurut Pasal 58 Perpol 2/2021, satuan di bawahnya adalah:[2]

Unsur pengawas

  • Unit Profesi dan Pengamanan

Unsur pembantu pimpinan/pelayan

  • Seksi Umum
  • Seksi Hubungan Masyarakat

Unsur pelaksana tugas pokok

  • Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
  • Unit Intelijen Keamanan
  • Unit Reserse Kriminal
  • Unit Pembinaan Masyarakat
  • Unit Samapta
  • Unit Lalu Lintas
  • Unit Polisi Perairan

Unsur pelaksana tugas kewilayahan

  • Polsubsektor

Semua unsur itu bertanggung jawab kepada Kapolsek, sedangkan pelaksanaan tugas sehari-harinya berada di bawah kendali Wakapolsek.

Kepolisian Subsektor

Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat Polsek yang berada di bawah Kapolsek (Pasal 1 Perpol 2/2021). Polsubsektor menjalankan patroli, pelayanan kepolisian, dan pemolisian masyarakat di wilayahnya (Pasal 79). Susunannya terdiri atas Urusan Administrasi, Unit Patroli, dan Unit Pelayanan Masyarakat (Pasal 80).[2]

Lihat pula

Referensi

  1. 1 2 "Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
  2. 1 2 3 4 5 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
  3. ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
  4. ↑ "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (PDF). JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan