
Kepolisian Resor (disingkat Polres; sebelumnya bernama Komando Resor Kepolisian) adalah satuan kewilayahan Polri di tingkat kabupaten/kota. Menurut Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010, Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Polres dipimpin oleh Kepala Polres (Kapolres), yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dibantu oleh seorang Wakil Kapolres (Wakapolres) (Pasal 36).[1]
Polres berada di antara Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor dalam susunan organisasi Polri. Polres memiliki satuan fungsi kepolisian yang lengkap, layaknya Polda. Polres Kota Besar dan Polres Kota dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi (Kombes), sedangkan Polres di kabupaten/kota lain dipimpin oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).[2]
Dasar hukum
Susunan organisasi Polres diatur lebih lanjut dengan peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang membidangi aparatur negara (Pasal 37 Perpres 52/2010).[1] Ketentuan itu kini dimuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang diundangkan pada tanggal 18 Januari 2021 dan mencabut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 (Pasal 83).[3] Perpol 2/2021 diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2025. Perubahan itu menambahkan Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO).[4]
Kedudukan dan tipe
Polres berkedudukan di kabupaten, kota, atau kawasan tertentu. Polres terbagi atas empat tipe (Pasal 3 Perpol 2/2021; Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepolisian Nomor 11 Tahun 2021):[3][5]
- tipe A, yaitu Polres Kota Besar (Polrestabes);
- tipe B, yaitu Polres Metropolitan (Polres Metro), di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
- tipe C, yaitu Polres Kota (Polresta); dan
- tipe D, yaitu Polres.
Polres tipe A hanya dapat dibentuk di ibu kota provinsi yang berada di wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 jiwa (Pasal 4A Perpol 11/2021).[5] Enam kota di Indonesia berstatus Polrestabes, yaitu:
- Kota Medan, Sumatera Utara
- Kota Bandung, Jawa Barat
- Kota Makassar, Sulawesi Selatan
- Kota Palembang, Sumatera Selatan
- Kota Semarang, Jawa Tengah
- Kota Surabaya, Jawa Timur
Tugas dan fungsi
Polres menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, ditambah tugas Polri lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 Perpol 2/2021). Fungsinya meliputi pelayanan kepolisian, intelijen keamanan, penyelidikan dan penyidikan, pembinaan masyarakat, samapta, lalu lintas, serta kepolisian perairan dan udara (Pasal 5).[3]
Susunan organisasi
Menurut Pasal 6 Perpol 2/2021 sebagaimana diubah dengan Perpol 7/2025, Polres terdiri atas:[4]
Unsur pimpinan
- Kepala Polres (Kapolres)
- Wakil Kepala Polres (Wakapolres)
Unsur pengawas
- Seksi Pengawasan (Siwas)
- Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)
Unsur pembantu pimpinan/pelayan
- Bagian Operasi (Bagops)
- Bagian Perencanaan (Bagren)
- Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM)
- Bagian Logistik (Baglog)
- Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas)
- Seksi Hukum (Sikum)
- Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Sitik)
- Seksi Umum (Sium)
Unsur pelaksana tugas pokok
- Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)
- Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)
- Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)
- Satuan Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO)
- Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba)
- Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas)
- Satuan Samapta (Satsamapta)
- Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
- Satuan Pengamanan Objek Vital (Satpamobvit)
- Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud)
- Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti)
Unsur pendukung
- Seksi Keuangan (Sikeu)
- Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes)
Unsur pelaksana tugas kewilayahan
- Kepolisian Sektor (Polsek)
Satres PPA dan PPO dibentuk dengan keputusan Kapolri atas usul Kapolda. Polres yang belum membentuknya tetap memakai susunan menurut Perpol 2/2021 (Pasal 81A).[4]
Lihat pula
- Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kepolisian Daerah
- Kepolisian Sektor
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Komando Distrik Militer
Referensi
- 1 2 "Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia". JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.
- ↑ "Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polres". Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 Desember 2020.
- 1 2 3 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- 1 2 3 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021" (PDF). Kementerian Hukum Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-12.
- 1 2 "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia" (PDF). JDIH Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 2026-11-12.