Rabu, 18 November 2026
01:18 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Penahanan pra-persidangan

Penahanan pra-persidangan

Bagikan:
250px-Justice_statue.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Lady Justice —kiasan keadilan—patung di gedung pengadilan di Olomouc, Ceko

Penahanan pra-persidangan, yang juga dikenal sebagai penahanan sebelum sidang, penahanan pra-peradilan, penahanan preventif, penahanan sementara, atau tahanan, adalah proses menahan seseorang hingga sidang mereka setelah mereka ditangkap dan dituduh melakukan suatu pelanggaran. Seseorang yang berada dalam penahanan praperadilan ditahan di penjara, pusat tahanan, atau di bawah tahanan rumah. Meskipun istilah yang bervariasi digunakan, tetapi "penahanan pra-peradilan" umumnya digunakan dalam yurisdiksi hukum umum, sementara "penahanan preventif" lebih umum digunakan di tempat lain. Namun, di Amerika Serikat, istilah "penahanan praperadilan" jarang digunakan kecuali dalam dokumen resmi, dan istilah "penjara" menjadi istilah utama.[1] Penahanan sebelum tuduhan umumnya disebut sebagai tahanan, sementara penahanan yang berlanjut setelah vonis disebut sebagai penjara.

Karena penahanan tanpa persidangan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, penahanan praperadilan di demokrasi liberal biasanya tunduk pada perlindungan dan pembatasan. Biasanya, seorang tersangka hanya akan ditahan jika kemungkinan besar mereka dapat melakukan kejahatan serius, menghalangi penyelidikan, atau tidak hadir dalam sidang. Pada sebagian besar kasus pengadilan, tersangka tidak akan ditahan selama menunggu sidang, sering kali dengan pembatasan seperti jaminan.

Penelitian tentang penahanan praperadilan di Amerika Serikat menemukan bahwa penahanan praperadilan meningkatkan kemungkinan terjadinya vonis bersalah, terutama karena individu yang seharusnya dibebaskan atau dituduh mengajukan kesepakatan mengakui kesalahannya.[2][3] Tinjauan pada tahun 2021 terhadap penelitian yang ada menemukan bahwa "sistem praperadilan saat ini [di AS] memberikan kerugian ekonomi yang signifikan secara jangka pendek dan panjang pada terdakwa yang ditahan dalam hal pendapatan yang hilang dan bantuan pemerintah, sementara memberikan sedikit manfaat dalam menurunkan aktivitas kriminal untuk kepentingan publik... biaya jaminan tunai dan penahanan praperadilan secara tidak proporsional ditanggung oleh individu kulit hitam dan Hispanik, menciptakan perbedaan rasial yang besar dan tidak adil dalam jaminan tunai dan penahanan yang tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan mendasar dalam risiko kelakuan praperadilan."[4]

Indonesia

Dalam hukum acara pidana Indonesia, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.[5]: Pasal 1 angka 33  Penyidik, penuntut umum, dan hakim berwenang menahan, dan hakim melakukannya dengan penetapan. Penyidik pembantu, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu hanya dapat menahan atas perintah penyidik.[5]: Pasal 99 

Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih dan terhadap tindak pidana tertentu yang disebut dalam undang-undang.[5]: Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2)  Penahanan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alasannya antara lain tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, menghambat pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya, atau memengaruhi saksi.[5]: Pasal 100 ayat (5) 

Jangka waktu penahanan[5]: Pasal 102–106 
TahapYang menahanMasa penahananPerpanjangan
PenyidikanPenyidik20 hari40 hari, oleh penuntut umum
PenuntutanPenuntut umum20 hari30 hari, oleh ketua pengadilan negeri
Pemeriksaan di pengadilan negeriHakim30 hari60 hari, oleh ketua pengadilan negeri
BandingHakim pengadilan tinggi30 hari60 hari, oleh ketua pengadilan tinggi
KasasiHakim agung30 hari60 hari, oleh Ketua Mahkamah Agung

Penahanan masih dapat diperpanjang lagi, setiap kali paling lama 30 hari, bila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau bila perkaranya diancam pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Setelah perpanjangan itu mencapai 60 hari, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.[5]: Pasal 107 

Jenis penahanan adalah penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.[5]: Pasal 108 ayat (1)  Tahanan rumah hanya boleh keluar rumah dengan izin penyidik, penuntut umum, atau hakim.[5]: Penjelasan Pasal 108 ayat (5)  Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan rumah, pengurangannya sepertiga dari jumlah waktu penahanan, dan untuk penahanan kota seperlima.[5]: Pasal 108 ayat (7)–(10)  Jenis penahanan dapat dialihkan dengan surat perintah atau penetapan.[5]: Pasal 108 ayat (11) 

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat menangguhkan penahanan. Penangguhan dapat disertai jaminan dan syarat tertentu, seperti wajib lapor.[5]: Pasal 110 dan penjelasannya  Tersangka atau terdakwa yang sakit dan dirawat di rumah sakit dapat dibantarkan.[5]: Pasal 111  Lamanya penahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum. Bila penahanan tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan permohonan ganti rugi kepada pengadilan negeri.[5]: Pasal 109  Keabsahan penahanan dapat diuji melalui praperadilan.[5]: Pasal 158 huruf a 

Referensi

  1. ↑ "28 CFR § 115.5 - General definitions". LII / Legal Information Institute (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-01-04.
  2. ↑ Dobbie, Will; Goldin, Jacob; Yang, Crystal S. (2018). "The Effects of Pre-Trial Detention on Conviction, Future Crime, and Employment: Evidence from Randomly Assigned Judges". American Economic Review (dalam bahasa Inggris). 108 (2): 201–240. doi:10.1257/aer.20161503. ISSN 0002-8282.
  3. ↑ Stevenson, Megan T. (2018). "Distortion of Justice: How the Inability to Pay Bail Affects Case Outcomes". The Journal of Law, Economics, and Organization (dalam bahasa Inggris). doi:10.1093/jleo/ewy019.
  4. ↑ Dobbie, Will; Yang, Crystal S. (2021). "The US Pretrial System: Balancing Individual Rights and Public Interests". Journal of Economic Perspectives (dalam bahasa Inggris). 35 (4): 49–70. doi:10.1257/jep.35.4.49. ISSN 0895-3309.{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: DOI bebas tanpa ditandai (link)
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (PDF). JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2026-11-15.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan