Direktif Layanan Pembayaran

Direktif Layanan Pembayaran (bahasa Inggris: Payment Services Directive, PSD) adalah rangkaian direktif Uni Eropa yang mengatur layanan pembayaran, yaitu jasa yang memungkinkan orang menyimpan, mengirim, dan menerima uang secara elektronik. Rangkaian ini bertujuan menciptakan pasar pembayaran yang terpadu di seluruh Uni Eropa, meningkatkan perlindungan konsumen, serta membuka pasar bagi penyedia jasa baru. Kerangka yang berlaku saat ini adalah PSD2, yakni Direktif (UE) 2015/2366.^[1]

PSD1

Uni Eropa menetapkan aturan bersama untuk pembayaran melalui direktif layanan pembayaran pertama, yang diadopsi pada 2007.^[1]

PSD2

Direktif (UE) 2015/2366, yang disebut PSD2, bertanggal 25 November 2015.^[2] Parlemen Eropa mengadopsinya pada 8 Oktober 2015.^[3] Menurut Komisi Eropa, PSD2 berlaku sejak 13 Januari 2018 dan menggabungkan sekaligus mencabut PSD1.^[4]

PSD2 memperluas aturan kepada penyedia jasa pembayaran jenis baru. Di antaranya adalah layanan informasi rekening, yang mengumpulkan data rekening nasabah dari berbagai bank, dan layanan inisiasi pembayaran, yang memulai pembayaran atas perintah nasabah langsung dari rekeningnya. Keterbukaan bank kepada penyedia pihak ketiga semacam ini dikenal sebagai perbankan terbuka.^[1]

Untuk mengurangi penipuan, PSD2 mewajibkan autentikasi pelanggan yang kuat, yaitu verifikasi identitas pengguna dengan lebih dari satu faktor pengaman. Standar teknisnya ditetapkan dalam Regulasi Delegasi Komisi (UE) 2018/389 tanggal 27 November 2017 dan berlaku secara hukum mulai 14 September 2019.^[5][6] Untuk pembayaran kartu dalam perdagangan elektronik, Otoritas Perbankan Eropa menetapkan batas waktu migrasi pada 31 Desember 2020.^[7]

Perkembangan terbaru

Pada 15 Desember 2025 Otoritas Perbankan Eropa dan Bank Sentral Eropa menerbitkan laporan bersama tentang penipuan pembayaran. Laporan itu mencatat nilai penipuan naik menjadi 4,2 miliar euro pada 2024 dari 3,5 miliar euro pada 2023, dan penipuan pembayaran kartu tercatat tujuh belas kali lebih tinggi ketika penerima dana berada di luar Wilayah Ekonomi Eropa.^[8][9]

Sebagian perlindungan antipenipuan juga berjalan melalui aturan lain. Regulasi Pembayaran Instan (UE) 2024/886 yang diadopsi pada 13 Maret 2024 mewajibkan layanan verifikasi penerima, yakni pencocokan nama dan nomor rekening sebelum pembayaran dikirim. Di negara kawasan euro kewajiban itu berlaku sejak 9 Oktober 2025, sedangkan di luar kawasan euro mulai 9 Juli 2027.^[10][11]

Sejak 2023 Uni Eropa juga merundingkan pembaruan aturan pembayaran. Komisi mengajukan usulan pada 28 Juni 2023, dan pada 27 November 2025 Dewan dan Parlemen mencapai kesepakatan sementara. Menurut Dewan Uni Eropa, kesepakatan itu menghasilkan sebuah regulasi layanan pembayaran yang baru sekaligus mengubah PSD2, bukan menggantikannya dengan direktif ketiga. Kesepakatan tersebut masih harus diadopsi secara resmi oleh Parlemen dan Dewan sebelum berlaku.^[12][13]

Lihat pula

• Skema Pembayaran Tunggal
• Uang elektronik
• Otoritas Perbankan Eropa

Referensi