Rabu, 21 Oktober 2026
04:47 WIB
TERKINI
Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal Bandar Lampung Lampung Agendakan Beragam Rapat Penting, Revitalisasi Stadion Pahoman Jadi Sorotan Utama Lampung Selatan Kulkas Bekas Raib, Tiga Pria di Lampung Selatan Terancam Tujuh Tahun Penjara Hiburan Wendy Red Velvet Bersiap Comeback Solo November 2026, Janjikan Eksplorasi Vokal Hiburan Eiichiro Oda Ambil Jeda Dua Pekan, One Piece Chapter 1197 Tayang November 2026 Lampung Cuaca Lampung 20 Oktober 2026: Cerah Berawan Dominan, Waspada Hujan Lokal Lampung Tengah Kebakaran Landa TPA Bandarjaya Lampung Tengah, Gas Metan Diduga Pemicu Utama Pesawaran Pesawaran Jadi Pelopor Lampung, Lantik Pengurus Abpednas di 11 Kecamatan Lampung Tengah Asap Tebal TPA Bandar Jaya Picu Tabrakan Beruntun di Tol Trans-Sumatera, Dua Korban Luka Lampung Prakiraan Cuaca Lampung 19 Oktober 2026: Waspada Hujan Malam Hari Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal Bandar Lampung Lampung Agendakan Beragam Rapat Penting, Revitalisasi Stadion Pahoman Jadi Sorotan Utama Lampung Selatan Kulkas Bekas Raib, Tiga Pria di Lampung Selatan Terancam Tujuh Tahun Penjara Hiburan Wendy Red Velvet Bersiap Comeback Solo November 2026, Janjikan Eksplorasi Vokal Hiburan Eiichiro Oda Ambil Jeda Dua Pekan, One Piece Chapter 1197 Tayang November 2026 Lampung Cuaca Lampung 20 Oktober 2026: Cerah Berawan Dominan, Waspada Hujan Lokal Lampung Tengah Kebakaran Landa TPA Bandarjaya Lampung Tengah, Gas Metan Diduga Pemicu Utama Pesawaran Pesawaran Jadi Pelopor Lampung, Lantik Pengurus Abpednas di 11 Kecamatan Lampung Tengah Asap Tebal TPA Bandar Jaya Picu Tabrakan Beruntun di Tol Trans-Sumatera, Dua Korban Luka Lampung Prakiraan Cuaca Lampung 19 Oktober 2026: Waspada Hujan Malam Hari

Undang-undang sapu jagat

Bagikan:
Artikel ini berisi tentang tata acara perundang-undangan. Untuk undang-undang yang seringkali disebut sebagai "omnibus law", lihat Undang-Undang Cipta Kerja.

Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus (bahasa Inggris:Omnibus bill atau omnibus law) adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamendemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Konsep undang-undang itu umumnya ditemukan dalam sistem hukum umum seperti Amerika Serikat, dan jarang ditemui dalam sistem hukum sipil seperti di Indonesia.[1][2] Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap peracangan undang-undang sapu jagat umumnya dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat adakalanya digunakan untuk melahirkan amendemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat bertentangan dengan demokrasi.[3]

Contoh

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, undang-undang sapu jagat terkadang dikenal sebagai undang-undang "Jelek Besar" (The Big Ugly).[4][5] Contohnya termasuk undang-undang rekonsiliasi, alokasi gabungan, dan bantuan dan klaim pribadi.

Filipina

Filipina memiliki undang-undang sapu jagat terkait investasi, yakni The Omnibus Investment Code, yang berisikan serangkaian peraturan terkait pembangunan nasional.[6]

Indonesia

Pada tahun 2020, DPR mewacanakan empat undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. RUU Cipta Kerja disebut akan memangkas dan menyederhanakan aturan dari 1244 pasal dari 79 undang-undang terkait investasi. Pembahasan RUU ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.[2][7][8][9]

Catatan kaki

  1. ↑ "Menggagas Undang-Undang Sapu Jagat". Sindonews.com. Diakses tanggal 2020-02-18.
  2. 1 2 "Omnibus Law, UU "Sapu Jagad" di Bidang Hukum | Indonesia Baik". indonesiabaik.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-02-17. Diakses tanggal 2020-02-18.
  3. ↑ "Omnibus bills in Hill history". Lorne Gunter. Sun Media. 18 Juni 2012. Diakses tanggal 18 Juni 2013.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. ↑ "Omnibus Legislation, AKA the 'Big Uglies' – Is this the right move for Congress now? By Mark Pacilio". Utica College Center of Public Affairs and Election Research.
  5. ↑ Niedzwiadek, Nick; Lippman, Daniel. "'Big Ugly' murmurs arise in Albany — New York City investigating parking pre-crime — Iowa poll brutal for Gillibrand, worse for de Blasio". POLITICO.
  6. ↑ "Penerapan Undang-undang Sapu Jagat Omnibus Law di Dunia". Sindonews.com. Diakses tanggal 2020-02-18.
  7. ↑ Syaiful, Anri; Abdillah (2020-01-21). Sinaga, Shinta NM (ed.). "Plus Minus Regulasi Sapu Jagat Omnibus Law". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-02-18.
  8. ↑ Umar, Ali (2020-01-27). Umar, Ali (ed.). "Salah Kaprah Undang-Undang Sapu Jagat". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-02-18.
  9. ↑ "Eks Ketua MK: Omnibus Law UU Ciptaker Bisa Fatal & Dibatalkan". Times ID. Diakses tanggal 2021-06-08.
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan