National Security Study Memorandum 200

Memorandum Studi Keamanan Nasional 200: Implikasi Pertumbuhan Populasi Dunia pada Keamanan AS dan Kepentingan Luar Negeri (National Security Study Memorandum 200: Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests, disingkat NSSM200) disahkan pada 10 Desember 1974 oleh Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat di bawah arahan Henry Kissinger.

Memorandum tersebut diadopsi sebagai kebijakan resmi AS oleh Presiden Gerald Ford pada bulan November 1975. Pada awalnya memo ini diklasifikasikan, tetapi kemudian dideklasifikasi dan ditelaah oleh para peneliti di awal 1990-an.

Temuan

Tesis dasar memorandum tersebut adalah pertumbuhan penduduk di negara-negara terbelakang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional AS, karena akan cenderung berisiko terjadi kerusuhan sipil dan ketidakstabilan politik di negara-negara yang memiliki potensi tinggi untuk pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut memberikan "hal yang sangat penting" yang berujung pada tindakan pengendalian populasi dan promosi kontrasepsi di antara 13 negara terpadat. Tujuannya mengontrol pertumbuhan penduduk yang cepat, yang dianggap bertentangan dengan pertumbuhan sosio-politik dan ekonomi dari negara-negara tersebut dan untuk kepentingan nasional Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena "ekonomi AS akan memerlukan mineral yang besar dan berkembang dari luar negeri", dan negara-negara tersebut dapat mendestabilisasi kekuatan oposisi terhadap Amerika Serikat.

Memo tersebut menyarankan agar kepemimpinan AS "dapat memengaruhi para pemimpin negara lain" dan "langkah-langkah dalam meningkatkan dukungan dunia terhadap upaya yang terkait dengan populasi harus dicari melalui peningkatan penekanan pada media massa serta program pendidikan kependudukan dan motivasi lainnya oleh PBB, USIA, dan USAID."

Negara-negara yang disebutkan

Tiga belas negara disebutkan dalam laporan itu sebagai negara yang sangat bermasalah terhadap kepentingan keamanan AS: India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Thailand, Filipina, Turki, Nigeria, Mesir, Ethiopia, Meksiko, Kolombia, dan Brasil. Negara-negara ini diperkirakan menyumbang 47 persen dari semua pertumbuhan penduduk dunia.

Laporan tersebut mendukung promosi pendidikan, kontrasepsi, dan tindakan pengendalian penduduk lainnya, yang menyatakan misalnya bahwa "Tidak ada negara yang telah mengurangi pertumbuhan penduduk tanpa beralih pada aborsi".

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah AS harus mempertimbangkan alokasi preferensial pasokan makanan surplus untuk negara-negara yang dianggap konstruktif dalam tindakan pengendalian populasi.