Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).[1] Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Klinik Hukumonline, asas ini hanya berlaku bagi dua peraturan yang sederajat dan mengatur materi yang sama.[2]
Di Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP 2023) mencantumkan asas ini secara tegas. Pasal 125 ayat (2) menentukan bahwa perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali undang-undang menentukan lain.[3]: Pasal 125 ayat (2) Penjelasan ayat itu menyebutnya asas lex specialis derogat legi generali. Asas ini dicantumkan supaya hakim tidak ragu bila suatu kasus diatur dalam dua undang-undang.[3]: Penjelasan Pasal 125 ayat (2) Sebelumnya, Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digantikan KUHP 2023 (KUHP lama)[3]: Menimbang huruf a dan Pasal 624 juga menentukan bahwa hanya aturan pidana khusus yang diterapkan bila suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana umum dan sekaligus diatur dalam aturan pidana khusus.[4]: Pasal 63 ayat (2)
Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hasil Perubahan Kedua, menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.[5]: Pasal 18B ayat (1) Titis Anindyajati, Winda Wijayanti, dan Intan Permata Putri mengkaji penerapan asas lex specialis pada keistimewaan Aceh. Mereka mengutip syarat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003, antara lain bahwa kedua aturan mengatur materi muatan yang sama dan tidak bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1).[6]: 666–667 Menurut kajian itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak mengatur syarat pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, sehingga tidak dapat disebut lex specialis terhadap undang-undang pemilihan kepala daerah. Untuk syarat pengajuan sengketa itu, yang berlaku tetap undang-undang pemilihan kepala daerah yang berlaku secara nasional.[6]: 663, 667–668
Lihat pula
- Hukum internasional
- Lex superior derogat legi inferior
- Lex posterior derogat legi priori
- Asas penyelesaian pertentangan norma
Catatan kaki
- ↑ Cologne, Prof Dr Klaus Peter Berger, LL M. , University of; Berger, Klaus Peter. "Principle I.3.2 - Lex specialis-principle". www.trans-lex.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-08.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) - ↑ Muhammad Raihan Nugraha (2025-02-06). "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior". Hukumonline. Diakses tanggal 2026-10-27.
- 1 2 3 "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". JDIH BPK. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023-01-02. Diakses tanggal 2026-10-27.
- ↑ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- ↑ Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2000-08-18.
- 1 2 Anindyajati, Titis; Wijayanti, Winda; Putri, Intan Permata (2021). "Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis terhadap Keistimewaan Aceh". Jurnal Konstitusi. 18 (3): 655–676. doi:10.31078/jk1838. Diakses tanggal 2026-11-07.
Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |