Minggu, 22 November 2026
22:40 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang Bandar Lampung Pengangguran Bandar Lampung Turun Signifikan, Tetapi Puluhan Ribu Warga Masih Mencari Kerja Lampung Selatan Bakauheni Makin Ketat: Sinergi Aparat Berantas Narkoba Lintas Sumatera-Jawa Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Resmi Naik 7,79 Persen, Lampaui Jakarta Bandar Lampung UMP Lampung 2027 Ditetapkan, Buruh Anggap Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak Bandar Lampung Dosen Unila Peringatkan Potensi PHK Massal Akibat Kenaikan UMP Lampung 7,79% Bandar Lampung Jaksa Ungkap Dana Tantiem Mengalir ke Politisi di Kasus Korupsi Migas Lampung Pringsewu Anggota DPRD Pringsewu Pantau Ketat Perbaikan Jalan Raden Intan Wonodadi Pesawaran Pesawaran Prioritaskan Kesehatan Atlet di Porprov X Lampung 2026 dengan Tim Medis Khusus Tanggamus Polres Tanggamus Ungkap Pembobolan Rumah Rp45 Juta, Satu Pelaku Ditangkap di Wonosobo Nasional Era Baru Pemberantasan Korupsi: RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Undang-Undang

Kota suaka

Bagikan:

Kota suaka adalah sebuah munisipalitas yang membatasi atau menolak kerja samanya dengan pemerintah nasional dalam menegakkan hukum imigrasi.

Para pendukung kota suaka menyebutkan berbagai alasan, seperti mengurangi rasa takut orang yang bermigrasi secara ilegal dari deportasi, mencegah perpisahan keluarga imigran, mendorong pelaporan tindak kejahatan, memanfaatkan layanan kesehatan dan sosial, serta mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah.

Para penentang kota suaka berpendapat bahwa kebijakan tersebut melemahkan supremasi hukum karena tidak bekerja sama dengan otoritas imigrasi federal. Mereka juga menyoroti kekhawatiran mengenai keamanan publik, dengan menunjuk pada kasus di mana seseorang yang terlibat dalam tindak kejahatan kekerasan dibebaskan alih-alih diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Para pengkritik mengklaim bahwa kota suaka bertindak sebagai magnet bagi imigrasi ilegal, menarik lebih banyak orang untuk masuk secara tidak sah. Mereka juga berargumen bahwa kota-kota ini membebani sumber daya lokal, karena orang yang bermigrasi secara ilegal dapat mengakses layanan publik seperti kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

Bacaan lebih lanjut

Ikon rintisan

Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan