Rabu, 18 November 2026
08:45 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis Bandar Lampung Agenda Strategis Pemprov Lampung 6 November 2026: Revitalisasi Stadion Jadi Prioritas Bandar Lampung Harga Beras di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung Merangkak Naik, Stok Aman Bandar Lampung Disdag Bandar Lampung Jamin Pasokan Beras Aman hingga Akhir 2026 Insight Komitmen Pembangunan Negeri, PTBA Sabet Penghargaan Kepatuhan PNBP ESDM 2026 Pemprov Lampung Gubernur Mirza Canangkan Mulang Maya Jadi Magnet Wisata Budaya Unggulan Lampung Tuba Barat Mewujudkan Haji: Pemkab Tubaba dan BSI Ajak Masyarakat Menabung Sejak Dini Lampung Timur Bupati Ela Dekatkan Diri dengan Siswa, Pastikan Kualitas Pendidikan dan Gizi di Lampung Timur Tuba Barat Kemitraan Strategis Pemkab Tubaba dan Kejari: Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel Bandar Lampung Mantan Ketua DPRD Lampung Bersaksi dalam Sidang Arinal Djunaidi Bandar Lampung Senator Bustami Zainudin dan Staf DPD Lampung Ikuti Program Cek Kesehatan Gratis
Kartu dialek

Kartu dialek

diskriminasi berupa tanda hukuman di Jepang yang digunakan oleh beberapa guru untuk menunjukkan bahwa seseorang berbicara dengan dialek non-baku.

Bagikan:
250px-Esempio_di_hogen_fuda.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Kartu dialek

Kartu dialek (bahasa Jepang:方言札, translit. hōgen fuda) adalah jenis kartu yang digunakan dalam sistem hukuman sekolah-sekolah daerah Jepang pada zaman Meiji untuk menggalakkan bahasa Jepang dialek Tokyo dibandingkan dialek-dialek Jepang lainnya, bahasa-bahasa Ryukyu, dan bahasa Ainu. Seorang murid yang berbicara dalam dialek akan dipaksa untuk memakai kartu tersebut hingga siswa lain juga ikutan menuturkan dialek, dan kemudian kartu tersebut akan diberikan kepada pelanggar baru; murid yang memakainya hingga selesai jam sekolah akan menerima hukuman jasmaniah oleh guru.[1][2]

Latar belakang

Selama zaman Edo di bawah Keshogunan Tokugawa, sebagian besar orang Jepang tidak dapat bepergian ke luar wilayah tempat tinggal mereka. Akibatnya, dialek-dialek menjadi semakin berbeda. Setelah Restorasi Meiji, pemerintah, meniru negara-negara bangsa Eropa, berupaya menciptakan bahasa Jepang baku. Dialek Tokyo, khususnya dialek kelas atas daerah Yamanote, menjadi acuan untuk bahasa Jepang baku, yang banyak digunakan di sekolah, penerbitan, dan siaran radio. Pada awal abad ke-20, Kementerian Pendidikan dan lembaga pemerintah lainnya memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi atau menekan perbedaan kedaerahan.[3]

Penerapan

Penggunaan kartu dialek paling menonjol di Tohoku, Kyushu, dan Kepulauan Ryukyu karena secara letak dan kebahasaan paling jauh dari dialek Tokyo. Masalah ini paling menonjol terkait dengan bahasa-bahasa Ryukyu karena ada kelompok-kelompok, seperti Klub Kariyushi, yang memperjuangkan agar bahasa-bahasa tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang sebagai sebuah bahasa (dan Ryukyu sebagai sebuah bangsa). Di Okinawa, kartu tersebut awalnya diterima secara sukarela oleh para murid Okinawa pada awal abad ke-20, tetapi menjadi wajib seiring meningkatnya kebijakan asimilasi setelah tahun 1917.

Tanggapan

Pada tahun 2024, pesan berbahasa Wales dari Gerakan Perdamaian Perempuan Wales tahun 1923 diterjemahkan ke dalam bahasa Okinawa dari pandangan kesamaan antara kartu dialek Okinawa dan kebijakan Welsh Not di Wales pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20.[4] Surat kabar Asahi Shimbun di Jepang mengklaim bahwa pemulihan bahasa Okinawa dapat diambil sebagai rujukan dari pemulihan bahasa Wales.[5] Keiichiro Nemoto juga membuat film pendek yang terlihami oleh kemiripan antara sejarah kartu dialek di Okinawa dan Welsh Not di Wales.[6]

Lihat pula

Rujukan

  1. ↑ Mary Goebel Noguchi; Sandra Fotos (2001). Studies in Japanese Bilingualism. Multilingual Matters. hlm. 72–. ISBN 978-1-85359-490-8. Diakses tanggal 9 Juni 2012.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  2. ↑ Elise K. Tipton (2 Oktober 1997). Society and the State in Interwar Japan. Psychology Press. hlm. 204–. ISBN 978-0-415-15069-9. Diakses tanggal 9 Juni 2012.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  3. ↑ Gottlieb, Nanette (2005). Language and Society in Japan. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-53284-1.
  4. ↑ Global Peace and Goodwill Message translated into Uchinaaguchi for first time
  5. ↑ Japanese language subjected to ‘Welsh Not’-style punishment takes inspiration from Cymraeg
  6. ↑ Japanese singer to shoot video inspired by the Welsh Not in Cardiff
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan