Kamis, 29 Oktober 2026
22:11 WIB
TERKINI
Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Lampung Barat Pesan Bupati Lambar: Patriotik, Gigih, dan Berempati Kunci Masa Depan Bangsa Bandar Lampung 343 Polisi Disiagakan Kawal Aksi Sumpah Pemuda 2026 di Bandar Lampung Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Solar Subsidi Terbongkar di Lampung Selatan, Tiga Tersangka Diamankan Bandar Lampung Perpanjangan SIM A/C Kini Lebih Praktis: Cek Jadwal dan Syarat di Bandar Lampung Lampung Selatan Gunung Anak Krakatau: Asap Hitam Viral Bukan Erupsi, Status Tetap Siaga Lampung Selatan Jaringan Penyelundup Rokok Ilegal Senilai Rp14,85 Miliar Terbongkar di Bakauheni Bandar Lampung Harga Singkong Lampung Meroket, Petani Nikmati Keuntungan Rp45 Juta per Hektare Bandar Lampung BSU 2026 Segera Disalurkan: Rp900 Ribu dan Analisis Pakar Terkait Tantangan Pekerja Bandar Lampung Optimisme Harga Singkong Lampung 2027: Bibit dan Pupuk Kunci Utama Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK
Hukum Jones

Hukum Jones

Bagikan:
Hukum Jones
Great Seal of the United States
Judul lengkapAn Act To declare the purpose of the people of the United States as to the future political status of the people of the Philippine Islands, and to provide a more autonomous government for those islands.
Disahkan olehKongres Amerika Serikat ke-64
Kutipan
Hukum publik64-240
Undang-Undang Umum39 Stat. 545
Riwayat legislatif
William_Atkinson_Jones_%28congressional%29.jpg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail_unscaled
Anggota Kongres William Jones menulis rancangan undang-undang ini untuk menggantikan Undang-Undang Organik Filipina tahun 1902.
250px-Jones_Law_poster_Philippines_1916.jpeg?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail
Sebuah poster yang mempromosikan pengesahan Hukum Jones

Hukum Jones (39 Stat. 545, juga dikenal sebagai Undang-Undang Jones, Undang-Undang Otonomi Filipina, dan Undang-Undang Kongres 29 Agustus 1916) merupakan undang-undang organik yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat. Hukum ini menggantikan Undang-Undang Organik Filipina tahun 1902 dan bertindak sebagai konstitusi Filipina pada waktu undang-undang ini disahkan hingga tahun 1934, ketika Undang-Undang Tydings–McDuffie disahkan (yang pada akhirnya mendorong terbentuknya Persemakmuran Filipina dan kemerdekaanya dari Amerika Serikat). Hukum Jones berperan dalam pembentukan badan legislatif Filipina yang dipilih secara langsung.

Undang-undang ini disahkan oleh Kongres Amerika Serikat ke-64 pada tanggal 29 Agustus 1916, dan berisi deklarasi formal dan resmi pertama dari komitmen pemerintah federal Amerika Serikat untuk memberikan kemerdekaan kepada Filipina.[1] Undang-undang ini merupakan kerangka kerja untuk "pemerintahan yang lebih otonom", dengan hak-hak istimewa tertentu yang diberikan kepada Amerika Serikat untuk melindungi hak dan kepentingan kedaulatannya, sebagai persiapan untuk pemberian kemerdekaan oleh Amerika Serikat. Undang-undang ini menetapkan bahwa pemberian kemerdekaan hanya akan terjadi "segera setelah pemerintahan yang stabil dapat dibentuk", yang akan ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri.

Undang-undang ini juga mengubah badan legislatif Filipina menjadi badan pemerintah pertama Filipina yang dipilih secara langsung dan karenanya membuatnya lebih otonom dari pemerintah Amerika Serikat. Undang-Undang Organik Filipina tahun 1902 sendiri sudah menetapkan majelis rendah yang dipilih secara langsung (Majelis Filipina), sementara majelis tinggi (Komisi Filipina) ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat.[2] Hukum Jones menetapkan bahwa kedua majelis dipilih secara langsung[2] dan mengubah nama Majelis Filipina menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang eksekutif sendiri tetap dipimpin oleh seorang gubernur jenderal Filipina yang ditunjuk dan merupakan orang berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Pada waktu undang-undang ini diterapkan, pemerintah Amerika Serikat kemudian mengadakan pemilihan umum pada tanggal 3 Oktober 1916 untuk memilih anggota Senat Filipina yang baru dibentuk. Adapun pemilihan umum Majelis Filipina telah diadakan sebelumnya pada tanggal 6 Juni. Anggota majelis yang terpilih dalam pemilihan tersebut kemudian ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan undang-undang.

Lihat juga

Referensi

  1. ↑ Dalam "Instruksi Presiden ke Komisi Filipina Diarsipkan 27 Februari 2009 di Wayback Machine" tanggal 7 April 1900, President William McKinley menegaskan kembali niat Pemerintah Amerika Serikat untuk membentuk dan mengatur pemerintahan populer di wilayah administratif kota dan provinsi Kepulauan Filipina. Namun, tidak ada pernyataan resmi tersebut yang membahas tentang Kemerdekaan Filipina.
  2. 1 2 Philippine Autonomy Act (Jones Law)

Bibliografi

Pranala luar

20px-Flag-map-of-philippines.png?utm_source=id.wikipedia.org&utm_campaign=parser&utm_content=thumbnail

Artikel bertopik Filipina ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Peristiwa
Pendahuluan
Peristiwa bersamaan
Epilog
Organisasi
Dokumen
Simbol


Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan