 | Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Angkatan Kelima" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR |
 | Netralitas artikel ini dipertanyakan. Diskusi terkait dapat dibaca pada halaman pembicaraan. Jangan hapus pesan ini sampai kondisi untuk melakukannya terpenuhi. (September 2024) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
| Angkatan Kelima | |
|---|---|
| Negara | Indonesia |
| Tipe unit | Milisi pasukan cadangan militer |
| Peran |
|
| Jumlah personel | 15.000.000 (diproyeksikan) |
| Bagian dari | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (diajukan) |
| Tokoh | |
| Panglima tertinggi |  Presiden Soekarno |
| Kepala Staf Angkatan Kelima |  Mayor Jenderal Achmadi Hadisoemarto (dinominasikan) |
Angkatan Kelima adalah usulan matra militer bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Digagas oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), usulan ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk memobilisasi kaum buruh dan tani bersenjata.
Latar belakang
Pada masa Demokrasi Terpimpin, unsur-unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Masing-masing unsur tersebut berfungsi sebagai Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Meskipun ada Panglima Angkatan Bersenjata yang bertindak sebagai Menteri Koordinator Kementerian Pertahanan, peran mereka terbatas pada tugas-tugas administratif dan tidak termasuk kewenangan komando. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan Indonesia hingga tahun 1999, ketika kepolisian menjadi entitas yang independen. Demikian pula pada masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah yurisdiksi Departemen Dalam Negeri.
Akhir dari Angkatan Kelima
Setelah peristiwa Gerakan 30 September, gagasan Angkatan Kelima praktis sirna. Angkatan Darat dengan Supersemar akhirnya membubarkan PKI dan organisasi-organisasinya, terutama dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, dan SOBSI yang diduga sebagai unsur Angkatan Kelima dan melakukan penangkapan-penangkapan yang pada era pascareformasi 1998 disebut sebagai "pembersihan". Selain PKI, pemerintahan pasca-Supersemar Mayjen Soeharto juga menangkap para perwira militer yang disebut-sebut terlibat dalam Gerakan 30 September dan melatih "Angkatan Kelima" yang kemudian dikaitkan dengan Angkatan Udara yang dianggap aktif mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno.
Sebagian relawan yang pernah dikirim ke Kalimantan saat konflik Dwikora juga dilucuti senjatanya. Dalam kasus ini muncul istilah Paraku (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara) yang disebut-sebut telah ditumpas oleh militer Indonesia dan militer Malaysia karena melakukan perlawanan.[2]
Referensi
- ↑ Isnaeni, Hendri F. (2016-05-31). "Terganggu Tugu Tani". Historia. Diakses tanggal 2024-04-24.
- ↑ Chan, Francis; Wong, Phyllis (2011-09-16). "Saga of communist insurgency in Sarawak". The Borneo Post (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2024-04-22.
